oleh

KPU Apresiasi Polri Tangkap Penyebar Video Hoax Bocornya Server KPU

Jakarta, Baranewsaceh.co –  Tangkap pembuat hoaks Sistem Informasi Penghitungan Suara KPU (Situng KPU), Polri mendapat apresiasi dari KPU. Pembuat hoaks tersebut berinisal WN yang telah merugikan penyelenggara Pemilu.

“KPU RI mengapresiasi Mabes Polri dalam hal ini Direktorat Cyber Crime yang membuktikan hoaks pemilu yang bertubi-tubi dialamatkan ke KPU dan Pemilu kita,” ungkap Komisioner KPU Virzyan Azis, Senin (17/6).

Komisioner KPU mengatakan, pada prinsipnya Pemilu berbicara soal kepercayaan publik. KPU menghormati kebebasan setiap warga negara untuk memilih dan berpendapat. Namun, KPU merasa penting untuk menyelesaikan dan mengungkap hal-hal yang negatif. Salah satunya ketika muncul informasi yang tidak benar dan berdampak pada ketidakpercayaan kepada KPU serta mendelegitimasi proses serta hasil Pemilu.

Dalam kesempatan itu, Komisioner KPU Virzyan Azis menegaskan, bahwa server KPU tidak ada di Singapura. Server KPU berada di Indonesia. Tidak benar bahwa server KPU bocor. Meski sempat ada pihak yang mencoba meretas server KPU, server Situng KPU masih bisa diakses publik.

Angka yang muncul di situng adalah suara masyarakat dari kertas suara. Mengenai data 57 persen itu tidak benar. Kertas suara itu dicatat melalui formulir C1, direkap, dan dientri oleh petugas KPU di 514 kabupaten/kota.

Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menangkap WN pada Selasa, 11 Juni 2019 pukul 21.45 WIB. Dia ditangkap di Jalan Mangunrejan, Kelurahan Mojogeli, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali.

“Tersangka diduga melakukan tindak pidana menyiarkan informasi bohong tentang bocornya server KPU yang sudah disetting 57 persen untuk salah satu pasangan calon tertentu,” jelas Kasubdit II Dittipidsiber Bareskrim Polri, Kombes Pol. Rickynaldo Chairul.

WN membuat hoaks tersebut melalui sebuah video yang dibuat saat WN diundang menjadi pembicara di rapat rutin koordinasi kemenangan relawan salah satu paslon di Banten. Atas perbuatannya, WN dijerat Pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau Pasal 45 ayat 3 Jo Pasal 27 ayat 3 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 311 KUHP dan atau Pasal 207 KUHP.

“Denda ancaman pidana penjara setinggi-tingginya 10 tahun dan denda paling banyak Rp750 juta,” tegas Kasubdit II Dittipidsiber Bareskrim Polri, Kombes Pol. Rickynaldo Chairul.  (fa/sw/hy)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed