KPK Apresiasi Putusan MA Terkait Pencabutan Hak Politik bagi Mantan Napi Korupsi dalam Pidana Tambahan

Redaksi Bara News

- Redaksi

Selasa, 3 Oktober 2023 - 02:17 WIB

50436 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ali Fikri, mengungkapkan KPK mengapresiasi putusan MA dan ICW sebagai pemohon atas judicial review terkait masa jeda mantan narapidana korupsi untuk ikut dalam kontestasi di Pilkada.

“Hal ini selaras dengan semangat pemberantasan korupsi untuk memberikan efek jera bagi para pelakunya. Karena harapannya, pelaku ataupun masyarakat menjadi jera atau takut untuk melakukan korupsi,” kata Ali, dalam keterangannya , Senin (2/10/2023).

Ia juga menambahkan, dalam histori penanganan perkara oleh KPK, pihaknya pun seringkali mengenakan tuntutan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik kepada terdakwa jika terbukti bersalah melakukan TPK.

“Pidana tambahan pencabutan hak politik merupakan sanksi yang berakibat pada penghilangan hak politik kepada pelaku, yang bertujuan untuk membatasi partisipasi pelaku dalam proses politik, seperti hak memilih atau dipilih, sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan,” tuturnya.

Baca Juga :  Kapolri Tinjau Kesiapan AMMTC di Labuan Bajo

Lanjut Ali, pencabutan hak politik juga memperlihatkan bahwa dalam tindak pidana korupsi yang pelaku lakukan, telah menyalahgunakan kepercayaan publik. Sehingga perlu memitigasi risiko serupa dalam pengambilan keputusan politik di masa mendatang oleh mantan narapidana korupsi.

“Namun demikian, penerapan pidana tambahan pencabutan hak politik tetap harus dilakukan dengan berdasar pada prinsip keadilan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia,” tutupnya.(IP)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Diduga Korupsi Danah Hibah BUMN, Wilson Lalengke: Bubarkan PWI Peternak Koruptor
Bocor! PWI Pusat Minta Ilham Bintang dan Timbo Siahaan Diberikan Peringatan Keras
TNI dan Polri Terus Bersinergi di Papua Barat
Sidang PHPU Pilpres, KPU akan Serahkan Tambahan Alat Bukti
MUI Imbau Masyarakat Utamakan Riset sebelum Memboikot Produk Terafiliasi Israel
Kementan Buka Beasiswa SDM Sawit untuk Tiga Ribu Orang
Pastikan Arus Balik Lebaran Lancar, Kapolri Gelar Patroli Udara
Penggunaan Istilah OPM Membuat Rancu Penyelesaian Konflik Papua

Berita Terkait

Selasa, 16 April 2024 - 22:18 WIB

Bocor! PWI Pusat Minta Ilham Bintang dan Timbo Siahaan Diberikan Peringatan Keras

Senin, 15 April 2024 - 21:33 WIB

TNI dan Polri Terus Bersinergi di Papua Barat

Senin, 15 April 2024 - 21:30 WIB

Sidang PHPU Pilpres, KPU akan Serahkan Tambahan Alat Bukti

Senin, 15 April 2024 - 21:28 WIB

MUI Imbau Masyarakat Utamakan Riset sebelum Memboikot Produk Terafiliasi Israel

Senin, 15 April 2024 - 21:23 WIB

Kementan Buka Beasiswa SDM Sawit untuk Tiga Ribu Orang

Senin, 15 April 2024 - 21:05 WIB

Pastikan Arus Balik Lebaran Lancar, Kapolri Gelar Patroli Udara

Senin, 15 April 2024 - 19:53 WIB

Penggunaan Istilah OPM Membuat Rancu Penyelesaian Konflik Papua

Minggu, 14 April 2024 - 20:43 WIB

Dua Anggota Separatis Papua Tewas Dalam Penyergapan Aparat Keamanan

Berita Terbaru

SUBULUSSALAM

Kondisi Jalan di Kecamatan Longkib Rusak Parah

Rabu, 17 Apr 2024 - 19:49 WIB

HUKUM & KRIMINAL

Istri Kopda Mirwansyah : Suami Saya Tidak Pernah Punya Senjata Api

Rabu, 17 Apr 2024 - 02:05 WIB