oleh

Korupsi Dana Desa 248 Juta, Kepala Desa Blangkuncir Kabupaten Gayo Lues Divonis 5 Tahun Penjara

BandaAceh,  (Baranewsaceh.co)  | Walaupun situasi saat ini tengah dilanda Covid namun Perkara Dugaan Tipikor Desa Blangkuncir, Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues, Prov Aceh, tetap bergulir dipersidangan sama dengan perkara lainnya.

Berdasarkan informasi yang peroleh Jum’at (29/05/2020) Dugaan korupsi Desa Blang Kuncir Kabupaten Gayo Lues kembali disidangkan di ruangan Tipikor Banda Aceh, dimana Terdakwa juga didampingi Penasehat Hukumnya tetap berada di Lapas Kelas II Kajhu, secara Sidang Teleconference adalah sidang yang menggunakan media video conference dimana masing-masing pihak yang terlibat dalam persidangan seperti Jaksa, Terdakwa, PH tidak hadir di ruang sidang melainkan bersidang dengan menggunakan video conference dari tempatnya masing-masing.

Berdasarkan Pantauan Media ini Tipikor Banda Aceh, Hakim Ketua Majelis yang diketuai Dr.Dahlan,SH,MH dengan ketua Majelis Juandra, SH dan Hakim ad hoc Dr. H. Edwar,SH.MH.Mkn akhirnya menjatuhkan vonis hukuman 5 tahun penjara terhadap terdakwa Latief Matsumi bin Jafar akibat korupsi dana Desa Blangkuncir Tahun Anggaran 2016, majelis hakim menjatuhkan vonis hukuman 5 tahun penjara sebagaimana dakwaan primair:

  1. Menyatakan terdakwa latif Matsumi bin Jafar terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Latif Matsumi bin jafar dengan pidana penjara 5 (lima) tahun denda sejumlah Rp 200.000.000,00(Dua ratus juta rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
  3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 248.788.266,38,- (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah Enam Puluh Enam Rupiah Tigapuluh Delapan Sen) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pemgganti paling lama satu bulan dan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan:
  4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,
  5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan

Demikian sekilas kutipan Putusan perkara  Dugaan korupsi Desa Blang kuncir Kabupaten Gayo Lues,dimana sebelumnya tuntutan dari penuntut umum yang dibacakan oleh JPU dari Kejaksaan Tinggi Aceh mewakili Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Gayo Lues, (08/04/2020) dan berdasarkan pantauan media ini, pihak Kejaksaan Negeri Gayo Lues/Kejaksaan Tinggi Aceh dengan JPU Ully Herman,SH sebanyak 109 lembar halaman.

Adapun Tuntutan dari JPU kepada terdakwa mantan Pengulu Blangkuncir (LM) terkait dengan dugaan korupsi Desa blangkuncir yang diduga merugikan keuangan negara sebesar 248 juta berdasarkan hasil audit dari BPKP perwakilan Aceh dituntut dengan 7 tahun penjara dengan subsider uang pengganti sebesar 60 juta rupiah.Tuntutan dari JPU dibacakan didepan Ketua Majelis Hakim,dengan Tuntutan sebagai berikut.

Menuntut terdakwa Latif matsumi bin Ja’far dengan pidana penjara 7 tahun penjara dan denda sebesar 200 juta rupiah dengan subsider 6 bulan kurungan penjara.

Antara tuntutan JPU dan Putusan hakim tidak jauh berbeda, Jaksa menuntut 7 tahun dan Majelis Hakim menjatuhkan 5 Tahun penjara.

Sekedar mengingatkan kembali bahwa kasus dugaan korupsi ini berdasarkan laporan masyarakat dimana berlanjut keproses hukum, dan dengan modus memalsukan bon pembelian barang dan mark up berdasarkan temuan ahli BPKP dan hasil audit investigasi dilapangan, dan juga berdasarkan pemeriksaan bon-bon faktur pembelian yang diduga difiktifkan oleh Terdakwa seperti pembukaan jalan pagu anggaran di dalam APDes 203 juta namun disubkan hanya 130 juta, begitu juga dengan pembelian bebek dimana pagunya di APBdes 103 juta namun dibayarkan hanya 60 juta rupiah.(Redaksi)

 

News Feed