slot preparation.lsrs.lu

Kompak, NU dan Muhammadiyah Harap Pilpres Kondusif: Yang Menang jangan Jumawa

Redaksi Bara News

- Redaksi

Jumat, 9 Februari 2024 - 23:01 WIB

50479 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta — Dua organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhamadiyah sangat berharap jika pemilihan presiden yang akan berlangsung lima hari lagi tetap kondusif hingga seluruh proses selesai.

NU dan Muhammadiyah juga berharap agar pilpres 2024 bisa berlangsung dengan jujur, adil dan transparan sesuai dengan asas pemilu yang telah disepakati bersama. Bahkan sangat bersyukur selama proses kampanye berlangsung lancar tanpa ekses.

“Kami gembira kampanye berjalan lancar, tidak ada insiden yang menggangu proses politik ini. Harapan kita tetap lancar sampai seluruh tahapan selesai. Apa pun hasilnya kita terima,” kata Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf di Jakarta, Jumat, 9 Februari 2024.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pria yang karib disapa Gus Ipul ini mengakui selama proses pilpres, suhu politik memanas. Kendati demikian semua pihak bisa menempatkan diri dengan baik dan memaklumi bahwa hal tersebut bagian dari dinamika politik.

“Pemilu ini adalah proses yang harus kita lewati. Setelah itu kita bersatu kembali, mencari cara supaya kita bisa menata masa depan bangsa yang lebih baik,” tandasnya

Senada dengan Gus Ipul, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengajak seluruh warga Indonesia bisa menerima apa pun hasil pilpres. Siapa pun pemenangnya sebagai hasil pilihan rakyat dan wujud kedaulatan rakyat.

Mu’ti juga berpesan kepada pemenang pilpres dan yang kalah bisa bersikap patut dan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok.

“Yang menang jangan jumawa dan yang kalah legawa, setelah pemilu kembali bersatu,” tuturnya.

Dia mengajurkan agar setelah pilpres ada proses rekonsiliasi dan akomodasi. Sehingga sambung Mu’ti, tidak ada istilah “the winner takes it all”, yang memang mengambil semuanya, sementara yang kalah disingkirkan.

“Saya kita itu bukan bagian dari karakter dan sistem politik kita. Kita tidak mengenal pemerintah yang berkuasa dan partai yang oposisi. Semua bagian dari pilar demokrasi Indonesia,” imbuhnya.

NU dan Muhammadiyah juga berharap tidak ada pihak yang mengerahkan massa, manakala terjadi perselisihan hasil pemilihan presiden dan menyerahkan sesuai mekanisme hukum.

Berita Terkait

LSM ABA Dukung Kapolri Usut Tuntas Dugaan Penyadapan Presiden, Suryadi: Jangan Ada yang Kebal Hukum!
Sumpah Pemuda ke-98, Arief Martha Rahadyan Serukan Aksi Nyata Menuju Indonesia Emas 2045
Siasat Apartemen Mewah Jadi Sarang Judi Online, Sindikat Internasional Dibongkar
Suryadi Djamil Apresiasi Kapolri Suyudi Ario Seto, Minta Sikat Narkoba hingga ke Pabrik
Lindungi Hak Masyarakat, Kementerian ATR/BPN Selesaikan 3.018 Kasus Pertanahan
Urus Peralihan Hak Sendiri, Pengurusan Sertipikat Tidak Seribet yang Dibayangkan
Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Kementerian ATR/BPN Realisasikan Pengadaan Tanah untuk Infrastruktur dan Konsolidasi Tanah
Layanan ATR/BPN Dekat, Permudah Masyarakat Dapatkan Informasi Pertanahan

Berita Terkait

Jumat, 6 November 2026 - 15:51 WIB

Pemerintah Buka Rekrutmen CPNS November 2026 untuk Penyegaran dan Program Prioritas

Jumat, 6 November 2026 - 15:45 WIB

Polemik Ijazah Gibran dan Wacana Pemakzulan di Parlemen

Jumat, 6 November 2026 - 14:38 WIB

Jimly Sebut Listyo Sigit Resisten Reformasi Polri, Kasus Sadap Jadi Momentum Berbenah

Jumat, 6 November 2026 - 14:05 WIB

Kepala BIN Sebut Penyadapan Presiden Prabowo Mengarah Makar, Empat Jenderal Polri Jadi Tersangka

Jumat, 6 November 2026 - 13:31 WIB

Skandal Penyadapan 6.000 Nomor Seret Eks Kapolri, Nama Jokowi dan Lingkarannya Justru Absen dari Daftar

Jumat, 6 November 2026 - 02:41 WIB

Jokowi Keberatan Ijazah UGM Diuji Labfor Ulang di Sidang Roy Suryo

Jumat, 6 November 2026 - 02:37 WIB

dr Tifa Didakwa Fitnah dan Pencemaran Nama Baik Terkait Dugaan Ijazah Palsu Jokowi

Jumat, 6 November 2026 - 02:33 WIB

Jokowi Tegaskan Tak Pernah Rekonstruksi Wajah Sejak 1985 di Sidang Kasus Fitnah Ijazah

Berita Terbaru

NASIONAL

Polemik Ijazah Gibran dan Wacana Pemakzulan di Parlemen

Jumat, 6 Nov 2026 - 15:45 WIB