oleh

Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh Kembangkan Model , Mekanisme Pengawasan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Aceh

BANDA ACEH, BARANEWSACEH.CO – Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh, melaksanakan Workshop Pengembangan Model dan Mekanisme Pengawasan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak di Banda Aceh.

Workshop dilaksanakan di Hotel Al-Hanifi selama dua hari sejak kamis hingga Jumlat, 25 – 26 Juli 2019.

Workshop ini dilaksanakan bertujuan untuk memperkuat peran dan funsgi KPPAA dalam melakukan pengawasan yang lebih komprehensif dalam kontek Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak di Aceh. Selama 2 hari, workshop diharapkan dapat menghasilkan instrumen pengawasan yang lebih kuat dan lebih memadai dalam meng capture persoalan pemenuhan hak dan perlindungan Anak di Aceh. Baik dalam sektor kebijakan, struktur pelayanan dan rujukan maupun dalam implenetasi di lapangan.

Hal ini penting dilakukan sebagaimana amanah UU Perlindungan Anak dan Qanun Aceh tentang Perlindungan Anak dan serta Peraturan Gubernur tentang Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak. Dimana, Pengawasan merupakan salah satu tugas mendasar dan penting yang harus dijalankan KPPAA.

Workshop dihadiri oleh lintas sektor lembaga pemerintah seperti Dinas PP dan PA, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan Dayah, Dinas Syariat Islam. Serta lembaga non pemerintah seperti KAPHA, Balai Syura, Flomer Aceh.

Workshop juga dihadiri oleh 3 orang peserta dari Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Propinsi Bali. Kehadiran KPPAD Bali, selain ikut memberikan sumbangsih saran dan penguatan workshop, juga untuk berdiskusi dan belajar banyak bersama lintas sektor Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak di Aceh.

Workshop yang difasilitasi oleh Taufik Riswan Praktisi Perlindungan Anak Aceh, dibahani oleh narasumber utama dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra. Serta narasumber lokal dari Dinas PP dan PA Aceh dan KPPAA.

Workshop dua hari ini, nantinya akan dilanjutkan dengan diskusi-duskusi lanjutan terfokus, uji publik sampai lanunching penggunaan instrumen pengawasan dimaksud.

Hasil akhir yang diharapkan adalah adanya instrumen pengawasan pemenuhan hak dan perlindungan anak yang menjadi instrumen utama KPPAA serta dapat digunakan oleh berbagai pihak dalam melakukan pengawasan partisipatif. Termasuk juga dapat dijadikan sebagai praktek baik secara nasional. (RED)

 

News Feed