oleh

KKR Aceh Serahkan 170 Data Rekomendasi Reparasi Mendesak Korban Pelanggaran HAM

Banda Aceh, Baranewsaceh.co –  Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh kembali menyerahkan 170 merekomendasikan Reparasi (Pemulihan atas Hak Korban) mendesak bagi korban pelanggaran HAM di Aceh.

Penyerahan rekomendasi ini langsung ditujukan kepada Pemerintah Aceh dan Kementrian Pusat, pada Konferensi Pers yang digelar di Biro Humas Pemerintahan Aceh, Kamis (24/10/2019).

Penyerahan rekomendasi Reperasi mendesak bagi korban pelanggaran HAM tersebut dihadiri oleh, ketua KKR Afridal Darmi, SH., LL.M, Evi Narni Zain, SE. wakil ketua Pokja Pengungkapan Kebenaran., Mastur Yahya, SH.,M.Hum ketua Pokja Rekonsiliasi, Ainal Mardiah, ST. Ketua Pokja perempuan, Fuadi Abdullah, SHi., MH Ketua Pokja Reparasi, Muhamamad Daud B, SH ketua Pokja perlindungan saksi dan Korban, dan Saifullah Abdul Gani (SAG) Juru Bicara Pemerintahan Aceh.

ketua KKR Aceh Afridal Darmi, SH., LL.M, mengatakan, “Ada dua bentuk pemulihan, pemulihan mendesak dan menyeluruh, dan pemulihan menyeluruh akan diselesaikan akhir masa jabatan KKR Aceh, 2021 KKR Aceh akan menyerahkan laporan final.

“Reparasi mendesak dilakukan tergantung mental dan syarat fisiknya, serta dilakukan proses sesuai dengan kondisi rumah yang tidak layak huni, maka KKR Aceh lakukan reparasi mendesak dengan tahap pertama sebanyak 77 nama dengan berbagai kebutuhannya, dan itu sudah kita serahkan ke Badan Reintegrasi Aceh (BRA), dan BRA juga berwenang untuk menindaklanjuti rekomendasi Reparasi, hal ini akan kita sampaikan ke BRA,”katanya ketua KKR

Dan hari ini, lanjutnya Afridal Darmi “kita akan menyerahkan kepada gubernur Aceh sebanyak 170 nama-nama lagi, berdasarkan Qanun KKR, penyerahan ini bisa serahkan kepada Gubernur Aceh, Bupati, walikota, dan kita bisa juga serahkan juga ke Pusat.

Fuadi Abdullah, SHi., MH Ketua Pokja Reparasi menjelaskan, “Secara undang undang, pemulihan reparasi mendesak cuma dilakukan kepada orang yang di khawatirkan akan terganggu proses pernyataannya, dan ada 3000 lebih orang yang sudah diwawancarai, dan ini masih berlanjut,”jelasnya.

Lanjutnya, “Pacsa perdamaian, Kita mendapati banyak korban dari 3000 yang telah kita wawancarai, kondisi hidup dengan sangat memprihatikan, dengan rumah yang tidak layak huni, dan pendapat ekonomi yang tidak mencukupi, dan usia yang sangat tua, bahkan ada anak dan istri tidak ada, karena meninggal waktu konflik.

Sehingga dalam hal itu, “kita melakukan standar operasional prosedur, salah satunya ialah reparasi mendesak, dan kita merumuskan bentuk bentuk baru dari reparasi mendesak ini, Karena banyak korban yang masih memiliki trauma masa lalu, dan bekas masa konflik dalam tubuhnya, namun BPJS tidak berani menanggungnya, karena kejadiannya sudah lama,”ungkapnya.

Tahun 2017 BRA pernah menganggarkan untuk operasi bagi korban yang mengalami bekas konflik di tubuhnya, namun dinas keuangan tidak berani eksekusinya, karena Pemerintah Aceh sudah bekerjasama dengan BPJS.

Maka dari itu, lanjutnya Fuadi Abdullah, “Kita akan melakukan pelayanan medis, baik itu secara sikologis, dan sikososial, namun bagi korban konflik kriteria untuk mendapat rekomendasi reparasi mendesak ini ialah seperti cacat, sakit fisik, psikososial, lanjut usia, korban kekerasan seksual, sangat sangat miskin,”jelasnya.

Tambahnya lagi, ” Dari 170 korban yang telah kita rekomendasi hak ini, terdapat di 13 Kabupaten/kota diantaranya ialah Aceh Selatan 2 orang, Aceh Barat 1 orang, Aceh jaya 12 orang, Aceh Tengah 8 orang, Aceh Timur 18 orang, Aceh Tamiang 2 orang, Aceh Utara 20 orang, Lhokseumawe 4 orang, Bireuen 31 orang, Pidie 16 orang, Pidie Jaya 27 orang, dan Aceh Besar 19 orang dengan total 70 orang.

Tim KKR Aceh sudah tersebar seluruh Aceh, di 12 wilayah dengan 60 relawan dan KKR Aceh juga menemukan beberapa kasus yang diantaranya kasus penyiksaan dan kekerasan seksual, yang terdapat di Pidie, dan Aceh Utara dengan luas wilayah dan korban yang lebih banyak.

“Dari 170 Rekomendasi yang kita keluarkan, sekitar 92 orang/64% laki laki, dan 78 atau 46% ialah perempuan, dan nama nama ini disusulkan oleh tim KKR yang bekerja dilapangan dan ada beberapa nama-nama yang kita dapatkan ketika menelaah dan menganalisa kembali, agar bisa menetapkan penerima rekomendasi mendesak dari pemerintah Aceh,”tutupnya Fuadi Abdullah. (HENDRI)

News Feed