oleh

Ketua Umum Kompas : Pembangunan Gedung Diklat HMI Lhokseumawe Menjadi Kesenjangan Sosial Antar Ormas dan OKP

Syahrul Cot Trieng (Ketua Umum KOMPAS/Demisioner Koordinator Komisariat FoSSEI Aceh)

Lhokseumawe, BARANEWSACEH.CO – Pemerintah Kota Lhokseumawe baru saja meresmikan pembangunan Gedung Diklat HMI Cabang Kota Lhokseumawe-Aceh Utara dengan peletakan Batu pertama pada (Senin, 08/07/2019) yang dilakukan langsung oleh wakil wali kota Lhokseumawe.

Menurut data yang di rilis, Gedung tersebut akan dibangun tiga lantai dengan anggaran Rp2.383.170.000 yang bersumber dari APBK Lhokseumawe tahun 2019, dan ditargetkan selesai akhir tahun ini.

Berbagai apresiasi dari kader serta Alumni HMI dan beberapa Tokoh pemuda Kota Lhokseumawe bermunculan, namun beda halnya dengan ketua Umum Koalisi Mahasiswa Pasee (KOMPAS) Syahrul Cot Trieng. Kepada Baranewsaceh.co melalui siaran Releasenya, Rabu (10/07/2019), Syahrul mengatakan bahwa dirinya pribadi tidak Setuju dengan adanya pembangunan Gedung Diklat HMI Tersebut.

“Saya memang bukan Kader HMI, namun terlepas dari itu kerena mengingat banyak Ormas dan OKP di kota Lhokseumawe maka saya rasa ini akan terjadi rasa kecemburuan dan kesenjangan Sosial, ” ungkap Syahrul.

Dia mengaku kecewa atas rencana pembangunan gedung tersebut. Sebagai pemuda kota Lhokseumawe terus terang saya kecewa dengan pembangunan gedung HMI tersebut, ini sangat sensitif dan jauh dari rasa keadilan masyarakat, ” tandas Syahrul yang juga demisioner Koordinator Komisariat FoSSEI Aceh.

“Saya rasa Pemerintah Kota Lhokseumawe kurang bijak dalam mengambil keputusan, bagaimana dengan Ormas dan OKP lainnya yang ada di kota Lhokseumawe? Apakah pemerintah tidak memikirkan apa yang terjadi jika hanya HMI semata diberikan Fasilitas Gedung Diklat?” tanya Syahrul.

Lebih lanjut, terangnya. “Kita di Lhokseumawe baru saja devisit anggaran, di tambah lagi dengan menggunakan Anggaran APBK dengan jumlah yang sangat besar untuk membangun sarana sekelompok organisasi, bukannya membangun sarana atau fasilitas umum yang bisa dirasakan oleh semua golongan, ini jelas terjadi kesenjangan sosial dan meng-anak-tirikan ormas dan OKP lain, ” katanya.

Pemerintah Kota Lhokseumawe harus Peka dan turun lansung melihat kondisi lapangan, mana yang lebih penting maka itulah yang didahulukan, dan di Lhokseumawe masih banyak pemuda-pemudi yang masih pengangguran, penduduk pra sejahtera serta sarana-sarana yang lebih penting untuk di bangun, yang jadi pertanyaannya kenapa pemerintah tidak mengedepan hal tersebut?” tutupnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed