oleh

Ketua Kadin Aceh Paparkan Konsep Pembangunan Aceh Kedepan

 

Banda Aceh, Baranewsaceh.co | Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Aceh bersama Himpunan Mahasiswa Prodi Fakultas Hukum Ekonomi Syariah (HIMAHESA) menggelar diskusi publik dengan tema “Dana Otsus Masih Menjadi Hantu” kegiatan diskusi berlangsung di Aula Gedung A Teater, Fakultas Syariah Hukum. Selasa (03/12/2019).

Diskusi Publik tersebut dihadiri langsung ketua KADIN Aceh H. Makmur Budiman S.E, selain itu juga hadir Zahlul Pasha M.H pemerhati Otsus Aceh, beserta Ichsan Fajri M.A Konsultan Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

Dalam paparannya, Ketua KADIN Aceh, H. Makmur Budiman S.E, menjelaskan beberapa persoalan terkait penggunaan Anggaran Otonomi khusus Aceh, yang sudah berjalan beberapa tahun lalu, namum belum berdampak pada sektor ekonomi produktif masyarakat Aceh.

“Dana otomomi khusus (Otsus) Aceh selama ini belum tepat sasaran dalam peruntuntukan, Otsus Aceh yang telah diberikan oleh pusat belum sepenuhnya menyentuh kepentingan masyarakat Aceh secara menyeluruh,” Ungkap ketua Kadin.

Aceh salah satu Provinsi yang dapat kucuran Dana Otsus dari pemerintah Pusat, tujuan pemberian dana Otsus tersebut adalah untuk mengejar ketinggalan pembangunan baik dari segi infrastruk, sumberdaya manusia dan sektor ekonomi masyarakat Aceh.

“Sampai tahun 2018 total anggaran Otsus Aceh mencapai 67 triyun, seharusnya anggaran yang sangat fantastis di kucurkan oleh pemerintah pusat, Aceh sudah mandiri dari segi ekonomi Produktif, namun hal ini masih sangat jauh dari harapan kita semua” kata H. Makmur Budiman.

“Maka kedepan pemerintah Aceh harus memikirkan langkah-langkah strategis dalam penggunaan Anggaran Otsus yang sebentar lagi akan berakhir. Kita tidak tau kedepan apakah Pemerintah pusat akan memperpanjang anggaran Otsus untuk Aceh.

Namun dalam hal ini, Kadin sudah melakukan kordinasi langsung dengan Presiden Joko Widodo untuk memperpanjang Otsus Aceh kedepan, mudah-mudahan pak presiden dapat mempertimbangkan hal tersebut,”tambah ketua Kadin

“kita bersama pak Plt Nova Iriansyah, juga sudah berkordinasi langsung dengan beberapa Kementerian, untuk pengembangan kawasan-kawasan strategis di Aceh dalam menunjang sektor perekonomian masyarakat Aceh kedepan, seperti Kawasan Ekonomis Khusus KEK Bersela dan Kawasan Ekonomi Khusus KEK Kabupaten Simeulue,”jelasnya Makmur Budiman.

Selama ini ekonomi Aceh sangat bergantung pada APBA, ini menjadi tantangang bagi kita semua untuk memikirkan upaya-upaya serius, dari sektor lain untuk menggerakkan perekonomian Aceh, apabila anggaran Otsus tidak diperpanjang lagi.

Provinsi Aceh saat ini, salah satu Provinsi termiskin di Sumatera, padahal dari segi anggaran kita mendapat kucuran dana yang cukup besar dari pemerintah pusat, artinya selama ini ada kesalahan dalam proses penggunaan anggaran yang begitu besar.

“Untuk menekan angka kemiskinan di Aceh, semua stakeholder harus berkolaborasi antara Pemerintah Legislatif dan Eksekutif agar, penggunaan APBA kedepan harus lebih produktif, dan harapan kita juga kepada mahasiswa harus berfikir kreatif bagaimana APBA dapat menyentuh kepentingan masyarakat luas,”pintanya.

“Kedepan setiap Kabupaten/Kota kita dorong adanya Peraturan Bupati (Perbup) atau Peraturan Wali Kota (Perwal) untuk sektor (UMKM) agar setiap Kabupaten memiliki sektor unggulan yang menjadi
penggerak ekonomi masyarakat, karena angka kemiskinan di Aceh saat didominasi pada tingkat dua Kabupaten/Kota.

“Tantangan Aceh kedepan adalah, menciptakan lapangan kerja baru untuk angkatan kerja yang begitu pesat setiap tahun, maka diperlukan peran UKM (Usaha Kecil Menengah) di setiap daerah untuk menyerab tenaga kerja yang tersebar seluruh Kabupaten/Kota. UMKM penting karena sektor ini tidak hanya sebagai sumber mata pencarian, akan tetapi juga menyediakan lapangan kerja langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat yang tingkat pengetahuannya dan keterampilannya yang relatif rendah,”Ungkapnya.

“Penggunaan anggaran Otsus Aceh mencapai 67 triliyun, namun belum berdampak pada pembangunan Aceh secara menyeluruh, baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM), sektor pembangunan dan ekonomi produktifit baik makro maupu mikro, sehingga Aceh termasuk dalam Provinsi termiskin.

“Kedepan pembangunan Aceh harus di fokuskan pada sektor UMKM di setiap Kabupaten/Kota, dan peran mahasiswa sangat dibutuhkan dalam membangun Aceh kedepan, mahasiswa harus proaktif dalam pembangunan mulai dari ujung barat ke ujung timur, dan sikap Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) harus mengarah pada kepentingan masyarakat, “Tutupnya Makmur Budiman, Ketua KADIN Aceh. (RED)

News Feed