oleh

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) politisi dari Partai Aceh Dahlan Djamaludin,S.IP Bertemu Dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Jakarta

Baranewsaceh.co (Banda Aceh) | Jamaludin mengatakan, saya bertamu dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, di rumah kediaman dinasnya di Jakarta Rabu 12|08|2020. Jamaludin mengatakan Beliau Tito Karnavian (Mendagri) menjamu saya dalam suasana santai, penuh keakraban dan sangat bersahabat, ditemani teh dan makanan ringan,Ucapnya kepada media ini,(14/08/2020).

Ketua DPRA Djamaludin menambahkan Dalam jamuan itu, saya menceritakan banyak hal tentang perkembangan Aceh, terutama persoalan tata kelola pemerintahan dan skema penanganan Covid-19 yang tidak jelas.

Saya menceritakan tentang MoU proyek tahun jamak yang cacat prosedural, tentang Pemerintah Aceh yang sampai saat ini belum mempublikasikan anggaran refocusing penanganan Covid-19. Jangankan kepada rakyat Aceh, kepada DPRA yang merupakan mitranya Pemerintah Aceh masih tertutup.pungkas ketua DPRA Jamaludin

Tito Karnavian selaku Mendagri mengatakan kepada saya di ruangan tersebut mengaku terus memantau perkembangan Aceh, termasuk soal tata kelola pemerintahan dan penanganan Covid-19. Dalam dua pekan ke depan, Mendagri akan berkunjung ke Aceh untuk memantau penanganan Covid-19.

Pesan Mendagri kepada saya: Aceh harus dibangun bersama, tidak boleh jalan sendiri. Insya Allah, jika bersatu, kita pasti akan berhasil melewati badai Covid-19 ini.tutup Jamaludin selaku Ketua DPRA.

Saat wartawan mengkonfirmasi dengan ketua Dewan Pimpinan Wilayah Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (DPW-JPKP) Provinsi Aceh Andriansyah Dalam pertemuan Jamaludin selaku ketua Dewan Perwakilan Aceh (DPRA) dengan Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negri (Mendagri) mengungkapkan mendukung penuh Apa yang di sampaikan oleh ketua DPRA Aceh ke Tito Karnavian .

Senada dengan apa yang diharapkan ketua DPRA Aceh, ketua DPW JPKP provinsi Aceh meminta kepada DPRA untuk serius melakukan pengawasan atas penggunaan dana penanganan Covid-19 di Aceh tahun 2020,karna anggaran pencegahan dan penanganan covid 19 sangan lah besar.kata Andriansyah.

“Saya ingat kan kepada seluruh kabupaten di Provinsi Aceh Agar tidak main-main dalam penggunaan dana covid 19,kami akan teus untuk mengawasi ketat pengelolaan anggaran penanganan Covid-19 di Aceh yang biayanya sangat fantastis,dan kami Berharap Dewan Pimpinan Pusat Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (DPP-JPKP)agar mendukung kinerja kami dalam melakukan pengawasan di provinsi Aceh dan kami juga meminta kepada DPP-JPKP untuk trus melakukan ko’ordinasi dengan Jokowidodo selaku Presiden Republik Indonesia POLRI,KPK,KEJAGUNG,BPKP, ujar ketua DPW-JPKP Provinsi Aceh Andriansyah.
Menurutnya, berdasarkan amanah Presiden melalui Inpres 4 Tahun 2020, BPKP ditugaskan untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan refocussing, realokasi anggaran, dan pengadaan barang dan jasa kebutuhan penanggulangan bencana wabah covid-19 di wilayah Aceh.tutup Andriansyah(Masir)

News Feed