oleh

Kerap Buat Gaduh, Jerry: 10 Menteri Layak Dilengserkan

Jakarta, Baranewsaceh.co – Pengamat politik dari Political and Public Policy Studies (P3S), DR Jerry Massie, MA, PhD mengatakan, saat ini untuk mendukung performa kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) maka sejumlah menteri perlu diganti. Apalagi ada di antara pembantu Jokowi tersebut yang kerap membuat gaduh suasana dan kondisi politik nasional karena kebijakannya yang irasional dan konyol.

“Ada juga di antara menteri yang mengeluarkan kebijakan yang tak berpihak pada rakyat. Tapi saya nilai kendati menterinya agak badung tapi Jokowi belum akan mereshuffle. Karena selain kontrak politik, Jokowi juga masih belum berani bertindak,” ujar Dr Jerry Massie, MA, PhD kepada Harian Terbit, Selasa (26/5/2020).

Jerry menegaskan, jika sebagai Presiden Jokowi cermat, cerdik dan cekatan maka ada sekitar 7-10 menterinya yang perlu diganti atau dilengserkan. Di antara menteri yang harus diganti yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Terawan, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Selain itu Menteri Agama Fachrul Razi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnutama dan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, yang tak mampu mengangkat perdagangan Indonesia  di dunia internasional. Tapi, jika para menteri itu diganti maka dukungan partai terhadap Jokowi akan berkurang bahkan mundur memberikan kepada Jokowi jika kader partainya yang jadi menteri direshuffle.

“Memang jika menteri duduk bukan pada bidang dan keahliannya atau wrong man (tidak tepat) maka sangat sulit dia membuat kebijakan dan keputusan,” jelasnya.

Tapi, sambung Jerry, jika menterinya masuk kategori right man atau menteri yang tepat maka dipastikan kementerian yang dipimpinnya akan berhasil dan bisa mensejahterakan rakyatnya. Menteri yang berpihak kepada rakyat juga tidak akan membuat gaduh karena tidak akan mengeluarkan kebijakan yang merugikan rakyat. (RED)

News Feed