Kemendagri Ingatkan Sengketa Tanah Diselesaikan Bersama Pemerintah Pusat dan Pemda

Redaksi Bara News

- Redaksi

Rabu, 4 Oktober 2023 - 01:14 WIB

50406 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta  – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pemerintah Pusat, agar menjadi bagian dari solusi dan memprioritaskan penanganan yang baik atas konflik pertanahan untuk mempercepat pembangunan nasional.

“Peningkatan jumlah kasus pertanahan menjadi perhatian penting untuk dicarikan solusinya. Apabila tidak ditangani secara optimal, berpotensi pada terhambatnya program-program pembangunan yang sedang berjalan,” ujar Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA, melalui keterangan tertulisnya, usai Rakornas Penyusunan Dan Pelaksanaan Kesepahaman Kemendagri dan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Masalah dan Konflik Pertanahan di Daerah, Selasa (3/10/2023).

Menurut Safrizal, sengketa dan konflik pertanahan di daerah karena  persoalan administrasi sertifikasi tanah yang kurang tertib, ketidakseimbangan dalam distribusi kepemilikan tanah; legalitas kepemilikan tanah yang semata-mata didasarkan pada bukti formal (sertifikat) tanpa memperhatikan produktivitas tanah, belum sinkronnya peta-peta dasar yang digunakan dalam proses penyelesaian permasalahan seperti peta batas tanah dengan batas wilayah pemerintahan (desa, kecamatan, kabupaten/kota, dan adat).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Sengketa atau konflik pertanahan antara pemerintah dengan warga dapat terjadi apabila kondisi-kondisi tertentu tidak dipenuhi. Salah satu penyebabnya tidak dikelolanya barang milik daerah berupa tanah dengan baik. Kondisi ini diperburuk dengan kurang telitinya tata kelola dokumen riwayat perolehan bidang tanah yang dimiliki ataupun dikuasai oleh Pemda, sementara tanah tersebut telah dimasukkan dalam dokumen barang milik daerah,” kata Safrizal.

Baca Juga :  IKA UTU Wakili Indonesia Pada Asean Higher Education Confernce 2023

Kemendagri, ditekankan Safrizal, tidak tutup mata terhadap sengketa tanah dengan mencari solusi.

Tahun 2022 Direktorat Jenderal Bina Adwil mengadakan pemetaan sengketa dan konflik pertanahan di Jawa Barat sebagai dukungan membangun basis data dari pemerintah daerah berdasarkan kasus pertanahan yang ada di daerah dengan hasil data pemetaan sengketa dan konflik pertanahan di daerah sebagai penyempurnaan data dan informasi bagi modal dasar penanganan permasalahan tanah di daerah.

Berdasarkan hasil pemetaan sengketa dan konflik pertanahan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dan Rapat Evaluasi Pemetaan Konflik Pertanahan dalam rangka Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan di Daerah yang diselenggarakan pada April 2022, menyimpulkan bahwa permasalahan aset daerah merupakan permasalahan yang perlu mendapatkan prioritas penanganan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemda.

“Berdasarkan kasus yang dilaporkan ke Direktorat Jenderal Bina Adwil pada tahun 2022, 22% dari 227 kasus (sekitar 50 kasus) merupakan permasalahan aset daerah,” papar Safrizal.

Kasus ini, sambung dia, sebagian besar disebabkan oleh tidak tertibnya administrasi pertanahan, seperti warkah/riwayat tanah sengketa yang tidak terdokumentasi dengan baik dan lengkap maupun disebabkan oleh belum tercatatnya aset tersebut ke dalam sistem pencatatan atau pendokumentasian aset pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah seringkali mengalami kekalahan apabila permasalahan tersebut berlanjut ke dalam ranah perkara pengadilan.

Baca Juga :  Sangat Penting! Berikut surat konfirmasi dr. Tunggul P. Sihombing, MHA ke PN Jakarta Pusat

Konflik pertanahan lainnya yang cukup banyak dilaporkan adalah terkait dengan permasalahan tanah ulayat yaitu sebanyak 16 persen (sekitar 36 kasus).

Salah satu hal yang menjadi pemicu munculnya konflik tanah ulayat adalah belum terdata dan teregistrasinya tanah ulayat tersebut. Hal ini disebabkan karena masih banyak masyarakat hukum adat yang belum teridentifikasi dan belum melalui proses penetapan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Hal lain yang menjadi penyebab sengketa dan konflik pertanahan adalah lambatnya pelaksanaan program pendaftaran tanah, implikasi dari hal tersebut menyebabkan tanah menjadi idle (status quo), sehingga tidak bisa dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat maupun pembangunan.

“Kondisi yang digambarkan di atas berdampak bagi kedua belah pihak baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat. Di satu sisi masyarakat tidak mendapatkan layanan terkait legalitas tanah yang telah dikuasainya, dan di sisi lain, pemerintah tidak dapat memaksimalkan pengelolaan kekayaan daerah untuk mendapatkan perolehan pendapatan asli daerah guna membiayai urusan pemerintahan lainnya,” ujarnya.

Karena itu, Safrizal berharap, pelaksanaan kegiatan Rakor ini menjadi sarana untuk mendapatkan input atau masukan terkait perumusan penyusunan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja sama antara Kemendagri dengan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penanganan masalah dan konflik pertanahan di daerah.(IP)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Diduga Korupsi Danah Hibah BUMN, Wilson Lalengke: Bubarkan PWI Peternak Koruptor
Bocor! PWI Pusat Minta Ilham Bintang dan Timbo Siahaan Diberikan Peringatan Keras
TNI dan Polri Terus Bersinergi di Papua Barat
Sidang PHPU Pilpres, KPU akan Serahkan Tambahan Alat Bukti
MUI Imbau Masyarakat Utamakan Riset sebelum Memboikot Produk Terafiliasi Israel
Kementan Buka Beasiswa SDM Sawit untuk Tiga Ribu Orang
Pastikan Arus Balik Lebaran Lancar, Kapolri Gelar Patroli Udara
Penggunaan Istilah OPM Membuat Rancu Penyelesaian Konflik Papua

Berita Terkait

Senin, 15 April 2024 - 00:36 WIB

Di Open Hous Hari Raya Idul Fitri Jonniadi Ketua DPRK Nagan Raya Mengatakan Siap Maju Calon Bupati.

Rabu, 3 April 2024 - 05:52 WIB

KOPI JOKJA : Jokowi Putra Ideologis Soekarno Layak Jadi Ketum PDIP

Rabu, 27 Maret 2024 - 03:45 WIB

Pilkada Bireuen: Sosok H Mukhlis dan Ayah Fud Pontensi Besar Bersanding

Kamis, 21 Maret 2024 - 22:59 WIB

Wakil Ketua 1 DPRK Nagan Raya Tolak Hasil Rekrutmen Anggota KIP Periode 2024 -2029.

Kamis, 21 Maret 2024 - 01:15 WIB

Bukan Rafly Kande, Ternyata Kursi DPR RI Dapil Aceh 1 Diduduki Ghufron Jika PPP Tak Lolos Ambang Batas Nasional

Jumat, 8 Maret 2024 - 03:09 WIB

DPD NasDem Bireuen Sambut Sukses dengan Rasa Syukur

Kamis, 7 Maret 2024 - 21:47 WIB

Hj. Aisyah Ismail Terpilih Caleg DPRA Partai Aceh Dapil 6, Srikandi Aceh Punya Suara Terbanyak

Selasa, 27 Februari 2024 - 19:55 WIB

Caleg DPRA Golkar Dr. Ansari Muhammad Raih Suara Badan 15 Ribu, Dipastikan Kembali Melaju ke DPRA

Berita Terbaru

HUKUM & KRIMINAL

Istri Kopda Mirwansyah : Suami Saya Tidak Pernah Punya Senjata Api

Rabu, 17 Apr 2024 - 02:05 WIB