oleh

Kejelasan & Alasan Pembatasan Media Sosial Perlu Untuk Edukasi Masyarakat

-HEADLINE, OPINI-54 views

BARANEWSACEH.CO – Kominfo telah menutup 61.000 akun WhatsApp yang dianggap melanggar aturan oleh pemerintah. Semua orang Indonesia pasti setuju jika benar akun-akun tersebut jelas talah melakukan tindak pelanggaran terhadap aturan yang ada. Karena itu semua warga masyarakat pengguna media sosial perlu tahu dan mendapat kejelasan yang seterang-terangnya mengenai pelanggaran yang telah dilakukan. Setidaknya ada kejelasan dari akun yang diblokir itu agar dapat diketahui secara jelas kesalalahannya sehingga tidak sampai dilakukan lagi oleh warga masyarakat yang lain.

Demikian juga tindak pembatasan media sosial yang telah diterapkan pemerintah Indonesia sejak Rabu, 22 Mei 2019 dan baru berakhir pada Sabtu, 25 Mei 2019. Karena pembatasan penggunaan media sosial oleh wargs masyarakat pengguna media sisial tidaklah bisa dilakukan secara semena-mena, atau sekehendak hati rezim penguasa. Sebab hak untuk mengakses serta mendapatkan informasi merupakan hak bagi semua warga negara Indonesia.

Keprihatinan dari orang banyak ini terkait dengan pembatasan atau pemblokiran sepihak media sosial oleh penerintahan Joko Widodo yang dilakukan oleh Meninfokom dan Menko Polhukam sejak Rabu 22 Mei 2019 sampai 25 Mei 2019. Hampir seluruh pengguna WhatApp, Instagram, Facebook hingga Line di Indonesia jadi tergangguan karena diblokir. Akibatnya banyak pihak merasa dirugikan karena tidak bisa menggunakan media sosial yang telah diblokir oleh pemerintah terutama untuk download dan upload foto serta video.

Alasan pemerintah Indonesia melakukan pembatasan ini untuk menekan, meminimalisir penyebaran hoaks dan menghindari konflik yang ditimbulkan akibat provokasi dari hoaks tersebut. Padahal, jika memang hendak mencegah hoax, toh sudah ada peraturan atau Undang-undang yang mengatur atau dapat digunakan untuk menjerat para pelakunya. Lalu mengapa warga masyarakat yang tidak melakukan harus ikut menanggung sanksinya ?

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pun mengklain telah berhasil menutup akses 2.184 akun dan situs web penyebar hoaks. Pertanyaan bagi warga masyakat awam seperti saya misalnya, contoh dari berita hoax itu seperti apa. Lalu mengapa tidak dilakukan penindakan sesuai dengsn hukum ITE yang sudah ada ?

Data yang dari Kumparan, Kominfo telah menutup 551 akun Facebook, 848 akun Twitter, 640 akun Instagram, 143 akun YouTube. Dan serta masing-masing satu untuk URL situs web dan LinkedIn. Total ada 2.184 akun dan website yang telah diblokir.

Apalagi Kominfo juga sudah msmpu menjalin kerjasama dengan penyedia platform digital, seperti aplikasi pesan instan WhatsApp untuk menekan peredaran hoaks. Artinya, Kominfo bisa saja melakukan penutupan situs dan sejenisnya itu, namun harus diungkan juga alasan dan bukti-buktinya agar warga masyarakat tahu dan mengerti apa-apa saja yang bentuk dan jenis atau semacam kreteria dari berita yang dilarang itu, sehinggs ada semacam edukasi bagi masyarakat.

Jika pembatasan atau pemblokiran yang dilakuk secara sepihak itu tidak disertai penjelasan yang cukup dan radional dianggap bertentangan dengan hukum, warga masyarakat tidak perlu cemas atau sakwa sangka, atau menduga lebih liar bila tindakan serupa itu dilakukan atas rasa tidak suka karena tidak sama dengan selera penguasa. Hingga kesan telah menggunakan kekuasaan — tidak berdasarkan hukum dan perundang-undangan jelas mencederai rasa keadilan yang didambakan rakyat banyak.

Agaknya itu pula yang menjadi pangkal soal, maraknya gugatan warga masyarakat ke pengadilan, termasuk melalui MK (Mahkamah Konstitusi) seperti hasil Pemilu 2019, essensinya adalah meminta atau menuntut adanya perlakuan yang adil dari dugaan tindak kecurangan seperti harapan terhadap penyidikan secara transparan dari mereka yang diduga telah melakukan kerusuhan 22 Mei 2019.

Setidaknya, tindak penutupan sekitar 61.000 akun aplikasi WhatsApp yang dianggap telah melanggar aturan, seperti diungkap Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara, dalam siaran persnya pada hari Senin, 27 Mei 2019 perlu kejelasan yang rinci dari bentuk atau model pelanggaran yang dianggap telah dilakukan oleh para pengguna akun aplikasi atau sejenis media sosial lainnya. Jika tidak, tindakan penutupan itu bisa menimbulkan keresahan serta kecemasan bagi warga masyarakat yang kini semakin banyak ingin memanfaatkannya sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhsn hidup.
Karena media sosial itu sekarang telah menjadi bagian dari kebutuhan untuk mempermudah atau meringankan beban hidup yang harus dihadapi setiap hari.

Meski pada akhirnys Rudisntara mengakui bahwa pembatasan akses media sosial itu merupakan salah satu dari alternatif dari pilihan terakhir yang ditempuh dengan tingkat kegentingan tertentu, kata Rudiantara.

Sikap pembarasan itu diakuinya juga mengikuti cara pemerintah dari negara-negara di dunia yang telah membuktikan efektivitasnya untuk mencegah meluasnya kerusuhan.
Negara Sri Lanka pun dia akui jadi model dari cara menutup akses ke Facebook dan WhatsApp, ujar Rudiantara.

Banten, 3 Juni 2019

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed