oleh

Kejaksaan dan Polisi Diminta Periksa Inspektorat Gayo Lues

Gayo Lues, BARANEWSACEH.CO   – Sehubungan dengan pemeriksaan terhadap penggunaan dana Desa Oleh Pihak inspektorat dimana bahwa hasil pemeriksaan tersebut tidak ada rekomendasi ke APH melainkan hanya melakukan pembinaan dan jika ada temuan kerugian negara cukup pengembalian”, ungkap pihak Inspektorat.

Kita patut mendukung kinerja inspektorat tersebut papar Sembiring, namun apabila sudah lewat dari 60 hari masa pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh Inspektorat maka kita meminta agar pihak kejaksaan dan kepolisian setempat melakukan pemeriksaan kembali kepada inspektorat kabupaten kita menduga banyaknya masalah didesa tidak mungkin tidak ada masalahnya seperti seharusnya rekomendasinya pidana bisa saja direkomendasikan APIP ke kesalahan administrasi, jika dugaan kita ini benar maka patutlah satupun masalah terkait penggunaan APBDes maupun ADD Tidak akan pernah rekomendasinya ke APH. Tegas Sembiring Ketua BaraJP Kabuapten Gayo Lues. (14 – 03 – 2019) Kepada Media ini.

Jika memang inspektorat tupoksinya hanya pembinaan Kenapa masih banyak desa – desa ditemui bermasalah baik diketidaktransparanya menggunakan ADD maupun masih ada indikasi pemalsuan tanda tangan.

Sedangkan dalam Peraturan Menpan nomor : PER/05/M.PAN/03/2008. Tentang Aparat Pengawasan Interen Pemerintah Mentri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

Disebut tentang, tanggung jawab APIP untuk memantau tindak lanjut temuan :

APIP harus memantau tidak lanjut hasil audit impestigasi  yang dilimpahkan ke Aparat Penegak Hukum.

Dan di Perjajian Kerja Sama Antara Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Dengan Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.

Dinyatakan dalam Pasal 4. Tukar Menukar Data atau/Informasi.

Komentar

News Feed