oleh

Kasus Asusila Anggota DPRK Terhadap Janda, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Diharapkan Tegakkan Keadilan

 

Banda Aceh, Baranews  – “Ut sementem faceris ita metes” siapa yang menanam sesuatu dia yang akan memetik hasilnya. Ungkapan yang termaktub didalam adagium hukum itu sudah seyogyanya menjadi hasil dari perbuatan salah satu anggota DPRK Banda Aceh berinisial Hu yang dengan tega-teganya melakukan tindakan asusila berupa pelecehan seksual hingga janji palsu terhadap seorang janda berinisial E.

Hal ini diungkapkan oleh koordinator Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat (GeMPUR) Asrinaldi kepada media, Rabu (7/12/2022).

Menurutnya, kendatipun Hu merupakan seorang anggota DPRK, namun tindakannya gang telah merugikan janda berinisial E tentunya tetap tidak dibenarkan di mata hukum, sehingga sudah seyogyanya kasus itu berlabuh ke meja hijau demi tegaknya keadilan tanpa terkecuali, kendatipun perbuatan itu dilakukan oleh seorang pejabat negara. Dia meyakini adagium hukum yang menyatakan “equality before the law” semua orang sama di depan hukum diharapkan akan tetap menjadi acuan para pengambil keputusan di persidangan nantinya.

“Kendatipun hingga saat ini baik lembaga DPRK melalui MKD belum menindaklanjuti kasus asusila yang dilakukan oleh seorang anggota legislatif di Banda Aceh, bahkan pihak partai lokal terkait bungkam dan justru terkesan membela kadernya. Namun tentunya masyarakat berharap azas “politiae legius non leges politii adoptandae (politik harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya) tetap harus ditegakkan di dalam persidangan demi terwujudnya keadilan secara hukum bagi setiap warga negara tanpa terkecuali, karena “fiat justitia ruat coelum atau fiat justitia pereat mundus,” sekalipun esok langit akan runtuh, meski dunia akan musnah, atau walaupun harus mengorbankan kebaikan, keadilan harus tetap ditegakkan,”tegasnya.

Dia melanjutkan, preseden pelecehan seksual hingga janji akan dinikahi untuk menutupi kesalahannya yang dilakukan anggota DPRK Banda Aceh dari Parlok berinisal Hu merupakan preseden memilukan dan memalukan. “Dikatakan memilukan karena dengan tindakan yang dilakukan oleh Hu itu, janda berinisial E harus menderita tekanan mental dan depresi hingga bahkan hampir melakukan tindakan meminum baygon di kantor salah satu parlok. Padahal dirinya masih memiliki tanggung jawab untuk berjuang membesarkan anak dan menafkahi keluarganya. Selanjutnya, sangat layak dikatakan sebagai preseden yang memalukan karena hal itu dilakukan oleh seorang pejabat negara dan wakil rakyat yang semestinya menjadi contoh bagi masyarakat, tapi justru malah bertindak sembrono karena kekuatan secara politik hingga akhirnya secara nyata telah mencoreng marwah partai lokal dan lembaga DPRK yang terhormat di mata rakyat,” ujarnya.

Asrinaldi menambahkan, meskipun seorang anggota parlemen memiliki kekuatan secara politik, hingga berhasil membuat Pj Walikota tak mau ambil pusing dan diam saja, berhasil membuat lembaga DPRK tak berani memproses dengan adil perbuatannya, hingga malah membuat ketua partainya bungkam seribu bahasa. Namun, dimata hukum nilai keadilan harus tetap menjadi acuan tanpa terkecuali jika korbannya hanya seorang janda. “Di dalam adagium hukum disebutkan Inde datae leges be fortior omnia posset, ‘Hukum dibuat, jika tidak orang yang kuat akan mempunyai kekuasaan tidak terbatas’. Jadi, kalaupun sesorang memiliki kekuasaan politik lalu melakukan tindakan yang bejat, maka hukum diharapkan menjadi tameng untuk membela rakyat. Apalagi, anggota DPRK berinisial Hu yang dituntut oleh korban di meja hijau jelas-jelas berulang kali tidak menghadiri persidangan dan terkesan mengabaikan penegakan keadilan yang sedang dilakukan oleh majelis hakim pengadilan negeri Banda Aceh,” imbuhnya.

Asrinaldi berharap dalam kasus asusila yang menimpa janda berinisial E di Banda Aceh dapat dilakukan seadil-adilnya. “Berlabuhnya kasus asusila yang merugikan janda berinisial E ini ke meja hijau merupakan langkah yang tepat, karena kami yakin seorang hakim mempunyai selain memiliki suatu kebijakan juga memiliki hati nurani. Kita berharap kasus ini dapat diputuskan dengan adil hingga menjadi contoh bagi pejabat atau politisi lainnya untuk tidak semena-mena melakukan perbuatan keji dan merugikan di kemudian harinya, karena sejauh apapun kejahatan berlari, suatu saat kebenaran akan mengalahkannya, dan masyarakat akan semakin optimis bahwa hukum akan tetap berlaku terhadap semua kalangan tanpa terkecuali, meskipun berkaitan dengan mereka yang memiliki kekuasaan,” tutupnya (RED)

Jangan Lewatkan