oleh

Kalangan Akademisi Dukung Perluasan Ibu Kota Provinsi Aceh

Banda Aceh, Baranewsaceh.co  – Wacana perluasan Ibu Kota Provinsi Aceh (Kota Banda Aceh) yang diusulkan Walikota Banda Aceh terus mendapat dukungan dari sejumlah kalangan. Walikota Banda Aceh sebelumnya memohon kepada pemerintah Aceh dan Pemkab Aceh Besar agar bersedia melepaskan sebagian wilayah (desa atau kecamatan) milik pemerintah Aceh Besar menjadi lokasi perluasan kota Banda Aceh. Pelebaran ini menjadi penting bagi Banda Aceh, sebagai ibu kota provinsi dalam rangka menjadikan kota tersebut sebagai daerah ideal untuk kota propinsi Aceh menuju smart city, hal ini disampaikan oleh akademisi Unaya, Kamis 12 Desember 2019.

Kepada media kabarperistiwa.com, Usman Lamreung menyebutkan, usulan Wali Kota Banda Aceh, untuk memperluaskan Ibu Kota Provinsi sangat menguntungkan kedua wilayah, Aceh Besar dan Banda Aceh.

“Pernyataan tersebut hemat kami sangat menguntungkan wilayah Aceh Besar yang berdekatan dengan kota Banda Aceh, yaitu Krueng Barona Jaya, Lampeuneurut, Pulo Aceh, Baitussalam, Darussalam dan Kuta Baro. Daerah yang lengket dengan ibukota provinsi ini, nyaris luput dari pantauan pemerintah Kab Aceh Besar. Pernyataan ini didasarkan pada kurangnya sentuhan pembangunan daerah pingiran, yang notabenenya adalah wilayah Kab Aceh Besar” ungkapnya

Permasalahan masyarakat di Kabupaten Aceh Besar, yang ada di pingiran Kota Banda Aceh seharusnya menjadi perhatian Pemerintah serius pihak pemerintah Aceh Besar. Masalah penting harus menjadi fokus pemkab, adalah pelayanan publik sangat dilema buat masyarakat pingiran kota Banda Aceh, di tambah lagi persoalan Air besih, persoalan sampah tak kunjung selesai, infrastruktur jalan dan saluran air saat musim hujan banjir, dan pemerataan dalam pembangunan lainnya.

Terjadinya kesejangan begitu besar yang di rasakan masyarakat Aceh Besar yang berbatasan dengan Kota Banda Aceh. Pembangunan sangat lambat, yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan sosial dengan wilayah Kota Banda Aceh.

“Masyarakat Aceh Besar di pingiran kota Banda Aceh sangat kecewa atas ketidak merataan pembangunan oleh pemkab, sehingga terjadi kesenjangan” tutur usman lamreung

Di tambah lagi pelayanan publik saja kita sudah kalah jauh dengan Kota Banda Aceh. Salah satunya adalah Pulo Aceh dalam pelayanan publik sangat memprihatikan, baik pelayanan kesehatan, pendidikan, dan keperluan administrasi lainnya harus kedataran.

Seharusnya Pemerintah Aceh Besar harus peka terhadap berbagai persoalan di wilayahnya, khususnya yang berdekatan dengan Kota Banda Aceh, supaya ketimpangan pembangunan dan pelayanan publik dapat terpenuhi secara maksimal.

“Kami sangat sepakat wilayah Aceh Besar di pingiran banda aceh di integrasikan, atau digabungkan dalam wilayah banda aceh, agar berbagai persoalan masyarakat bisa tertanganni dengan baik dan mempercepat pemerataan pembangunan. sehingga idex rasio pelayanan publik bisa lebih meningkat.

Berkaca dari usia Jantho sebagai Ibu Kota Aceh Besar yang sudah tidak lagi muda, akan tetapi dengan usianya yang sudah cukup matang Janhto belum mampu benar-benar menjadi kota ibu kota. Mungkin para pejabat saja yang menjadi pelayanan publik tidak semuanya menetap di Jantho. Maka bagaimana mungkin cita-cita mulia mensejahterakan masyarakat bisa terwujud.

Belum lagi konflik kepentingan di level pimpinan, yang konon belum terselesaikan. Mari kita berfikir lebih jernih untuk kemajuan Aceh besar kedepan, termasuk pemimpin mau hilangkan egoisme dan kembali bekerja bersama-sama demi kesejahteraan masyarakat aceh besar, pungkasnya (Red)*

News Feed