oleh

Kajian Pragmatik “Berpolitik Sesuai Kehendak Manusia dan Konsep Bangsa”

Dr. Joni MN, M.Pd.B.I

Nasional – Baranewsaceh.co.  – Dalam tiori dasar ilmu politik ada tiga unsur utama yang tidak dapat di pisahkan antara satu dengan yang lainnya. “Insfirasi adalah bagian dari panduan. Ambisi adalah kepentingan, sedang emosi adalah bagian dari kematangan yang perlu untuk di persiapkan menuju kedewasaan dalam menekuni politik. Warna dan corak politik selalu tampil berbeda-beda, tergantung pribadi, situasi, serta ranah yang di masuki.

Dr. Joni MN, M.Pd.B.I adalah seorang Dosen STIT Alwashliyah Takengon juga sebagai Kepala Bidang Pendidikan, Pengembangan dan penelitian pada Majelis Adat Gayo (MAG) Aceh Tengah, menuliskan analisis politik berdasarkan kajian pragmatik “Berpolitik Sesuai Kehendak Manusia dan Konsep Bangsa” Berikut Kajiannya.

A. Kondisi Perpolitikan Indonesia Sekarang Ketulusan dan keikhlasan dalam berjuang membangun kesejahteraan dan kebebasan rakyat dari cengkraman para pengacau dan penjajah ini hanya terlihat secara skup makro baru sekali, yakni pada saat perjuangan kemerdekaan dan pada awal-awal kemerdekaan Republik Indonesia dahulu. Tetapi setelah sekian belas dan sekian puluh tahun kedepannya hal ini sepertinya sudah menjadi barang yang langka dan sudah dinodai dengan nafsu-nafsu keserakahan, yakni keserakahan akan jabatan, keserakahan materi, kekuasaan dan ada juga karena keserakahan nafsu atas perempuan, sehingga terbitlah argumen dan statemen yang beragam, ada yang menyatakan demi kesejahteraan rakyat, ada yang menyatakan demi keadilan sosial, ada yang menyatakan untuk memperkokoh kebangsaan, dan alasan-alasan lainnya, yang ujung-ujungnya adalah demi memenuhi keserakahan (kepentingan pribadi),
malah demi kepentingan terebutlah tidak jarang ada anak-anak yatim dan pakir miskin pun sering mereka jadikan sebagai tameng atau media dalam mendapatkan apa yang mereka iniginkan terebut, tindakkan sangat terkutuk.

Di sisi lain kondisi politik di Indonesia seperti yang dimuat di dalam detiknewa.com pada hari Kamis, tnggal 19 bulan Desember, tahun 2019 yang lalu, tepatnya pada pukul: 12:33 WIB dalam artikel yang berjudul: “Beranilah Berpikir”: Refleksi Fenomena Politik 2019 yang ditulis oleh Thyo Pamungkas, menjelaskan bahwa; “Fenomena ranah politik Indonesia selama tahun 2019 membawa amukan emosi dan pikiran yang amat dialektis. Bukan hanya dalam ilmu pengetahuan, realitas perpolitikan Indonesia juga tidak terlepas dari proses dialektika yang menarik untuk dibahas. Peristiwa seperti pemilu, gerakan mahasiswa, oligarki, feodalisme, dan lain-lain membawa dampak teoretis dan praktisnya masing-masing. Ada berbagai varian sudut pandang, dengan porsinya masing-masing, yang muncul dalam menanggapi peristiwa-peristiwa tersebut”. Yang sangat menarik dari tulisan dalam artikel di atas, yakni pernyataan tentang gambaran kondisi perpolitikan di Indonesia tahun 2019 tersebut dibandingkan dengan kondisi pada saat Hitler (NAZI) berkuasa di Jerman. Sebagai berikut:

Seorang feminis bernama Hannah Arendt pernah melakukan wawancara dengan tentara eks NAZI. Sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang berpendidikan. Namun, mereka memilih untuk mengikuti NAZI. Mengapa demikian? Jawaban yang paling mungkin adalah karena kekuasaan. Dalam konteks ini di Jerman pada waktu itu kekuasaan bisa mengangkangi dan menginjak-injak rasionalitas dan kemanusiaan. Hitler yang memiliki kekuasaan dengan mudah menumpulkan hati nurani dan kuasa atas diri dari masing-masing orang yang berpendidikan sekalipun.

Jika ditilik dari kehakikian esensi dari seorang manusia dan tugas manusia diturunkan di atas bumi ini, apakah hal-hal tersebut tidak bertentangan dengan kehakikian dan eksistensi manusia itu sendiri?. Janganlah hanya gara-gara kepentingan rasionalitas dan logika hilang akan kebenaran atas penghargaan kepada orang lain dan menghilangkan identitas suatu suku bangsa yang sudah lama ada di atas bumi ini. Tidakkah ada cara-cara yang lebih baik dari cara mereka yang sudah ada. Jadi, jika rasionalitas dan logika keluar dari otoritas tradisional, maka akan dapat berdampak kekuasaan, apakah itu bentuk kekuasaan politik, religius, budaya, atau kekuasaan lain sebagainya ini dapat bertendensi merusak kemanusiaan.

B. Hakikat Manusia Indonesia
Manusia memiliki prinsipil yang berbeda dengan hewan. Ciri khas manusia yang membedakannya dari hewan terbentuk dari kumpulan terpadu (integrated) dari
apa yang disebut sipat hakikat manusia. Disebut hakikat manusia karena secara hakiki sipat tersebut hanya dimiliki oleh manusia dan tidak terdapat pada hewan. Selain ciri-ciri yang membedakan antara manusia dengan hewan secara umum, bagi manusia Indonesia yang terkenal dengan berbudaya dan kekuatannya beragama ada yang mencirikan lebih spesifik, yakni, manusia Indonesia yang sangat kuat penerapan nilai-nilai budayanya kedalam semua aspek kehidupan mereka, dalam konteks ini mereka masih memerankan apa kata hati atau conscience of man dalam konteks lain sering juga disebut dengan istilah hati nurani, lubuk hati, suara hati, pelita hati.

Manusia Indonesia adalah manusia yang hidup berlandaskan Pancasila dan asaasas keyakinan yang beragam. Manusia asli Indonesia berinteraksi pada panduan yang
berdasarkan energi agama dan nilai-nilai Budaya yang menurut mereka mempunyai pengertian dan menyertai apa yang akan, yang sedang, dan yang telah dibuatnya,
bahkan mengerti juga akibatnya (baik/buruk) bagi manusia sebagai manusia. Termasuk mereka sebenarnya harus memperhitungkan tentang tindakkan-tindakkan mereka di dalam berpolitik, apakah tindakkan mereka menyinggung, merusak, atau menyakiti hati dan perasaan orang lain atau tidak, seharusnya mereka sudah dapat saling merasakan terlebih dahulu kepada diri pribadi mereka masingmasing sebelum tindakkan itu dilangsungkan kepada orang lain, kemudian terlebih dahulu mereka bisa merasakan bagaimana jika orang lain bertindak hal yang sama, yakni seperti yang saya akan tindakkan kepada orang, apakah saya merasa sakit hati, senangkah, atau bagaimana?.

Jika kita telah merasakan dampak dari tindakkan seseorang kepada kita, maka orang yang hendak kita jadikan sebagai objekpun akan merasakan sama seperti apa
yang kita rasakan tersebut. Kerapian dan saling menghargai yang diberlakukan dalam
tindakkan berpolitik akan dapat membangun kerja sama dan nilai-nilai menghargai antar satu dengan yang lainnya, namun alangkah bertambah lebih baiknya jika hal
tersebut dikerjakan dengan hati yang tulus dan ikhlas, sesuai dengan keinginan hati nurani bersama.

C. Tujuan Sopan dan Santun dalam Berpolitik.

Jika dikutip berdasakan pendapat Aristoteles, menyatakan bahwa politik adalah kenyataan tak terelakkan dari kehidupan manusia. Kenyataan ini terlihat dari berbagai
aktivitas manusia, misalnya, ketika manusia berusaha menduduki suatu jabatan tertentu, seseorang mencoba meraih kesejahteraan bagi dirinya atau golongannya
dengan berbagai sumber daya yang ada, atau seseorang institusi yang berusaha memengaruhi seorang yang lain atau institusi lain. Gambaran tersebut merupakan
kenyataan politik dalam pemahaman seluas-luasnya. Tetapi walaupun demikian hal ini
tidak boleh meninggalkan nilai-nilai kemanusian dan nilai-nilai ketuhanan dalam meraihnya. Karena nilai-nilai tersebut merupakan pembeda mereka antara manusia
dengan yang bukan manusia (hewan).

Jika manusia pelakunya, maka pasti mereka bersipat sesuai dengan hakikat
manusia itu sendiri, namun jika sipat hewan yang melekat pada diri manusia itu yang digunakan sebagai perilaku berpolitik, ya sudah pasti kebiasaan hewan dan perilaku hewan tersebutlah yang tampak di dalam tindakkan berpolitik mereka. Sopan di dalam
berpolitik mengarahkan kita manusia di dalam bertindak dan berperilaku agar tidak
merusak kebersamaan atau tidak merusak hati dan tidak melukai perasaan objek kita
atau audien kita. Sedangkan santun dalam konteks ini adalah untuk saling hargamenghargai dan agar tidak terjadi perpecahan diantara sesama masyarakat, serta
tujuan akhirnya yakni, agar manusia lain dapat memperlakukan manusia lainnya
sesuai dengan kodratnya, yakni sebagai manusia, nada, pemilihan kata-kata, cara kita
mengungkapkan kata-kata dan kesesuaian kata dengan si penerima juga harus kita jeli,
teliti, dan ini prioritas harus diperhatikan terlebih dahulu sebelum bertindak, karena
hal ini juga bisa menjadi sumber perpecahan dan dendam antara satu masyarakat
dengan masyarakat lainnya. Kepada pemerintah coba konsef perpolitikan Indonesia ini
butuh dibuatkan kode etiknya, jika ingin Indonesia ini terwujud satu dalam keberagaman dan hidup dalam kedamaian dan keharmonisasian hidup bersama.

D. Bentuk Kerja sama dalam Berpolitik.

Yang sangat diprioritaskan dalam berpolitik agar tercapai kerja sama yang baik
dan tulus, yakni sopan dan santun. Jika kedua unsur tersebut sudah terrealisasikan dan
sudah diaplikasikan ke dalam dunia politik maka kerja sama itu akan terbangun
dengan sendirinya, dalam konteks ini bukan hanya perinsip kerja sama saja yang
terbangun tetapi loyalitas, kelayakan/ kewajaran dan royalitas juga toleransi akan dapat terbangun dengan maksimal. Kenapa, karena hal tersebut sudah merupakan perinsip dasar manusia itu sendiri siapa pun mereka, di manapun mereka berada, seusia pun mereka, kebaikan adalah keinginan dari masing-masing orang, dan tidak ada satupun orang yang memimpikan untuk diperlakukan dengan cara tidak baik, lebih-lebih disepelekan atau dicoreng mukanya, tidak satu pun yang ingin.

E. Relativitas Penghargaan Berpolitik.

Konsep budaya politik berpusat pada imajinasi dalam istilah kajian Imagologi ini disebut dengan pikiran dan perasaan manusia yang merupakan dasar semua
tindakan. Dalam rangka menuju arah pembangunan baik dan modernisasi yang bermoral dari suatu masyarakat akan menempuh jalan yang berbeda antara satu
masyarakat dengan yang lain, maka perlu pelimpahan peranan agama dan kebudayaan
sebagai salah satu faktor penentu baik atau buruknya politik itu dilakukan. Budaya politik dapat membentuk aspirasi, harapan, preferensi, dan prioritas tertentu dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan sosial politik. Pada gilirannya, disimpulkan bahwa peran budaya politik santun, sopan, adanya prinsip kerja sama, bersih dan beretika dalam rangka memperkokoh kehidupan berbangsa dan bernegara menuju Indonesia yang bermartabat serta disegani oleh Negara lain adalah:

(1), perlu adanya satu konsep yang komitmen tenang etika berpolitik dan mengarahkan bahwa setiap pejabat dan elite politik harus bersikap jujur, amanah, disiplin, profesional, saling menghargai satu sama lain, memiliki jiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati tidak rendah diri.

(2), perlu dilakukan upaya pelembagaan dan pembiasaan tentang suatu kesadaran bahwa politik yang hendak dilakukan dan perjuangkan ini bukan semata-mata politik perusakan nilai-nilai kemanusiaan, politik kekuasaan, tetapi melainkan bentuk suatu politik yang mengedepankan panggilan pengabdian demi kesejahteraan masyarakat luas, asas kebersamaan antara partai dan politikus serta masyarakat yang kritis.

(3) nilai-nilai budaya yang dibangun dalam politik santun, sopan, bekerja sama, bersih, toleransi dan beretika ini diperlukan karena dapat membuat para elite politik menjauhi sikap dan perbuatan yang dapat merugikan bangsa Indonesia itu sendiri. Demi kemanusiaan dan penerapan nilai-nilai ketuhanan agar dapat dilaksanakan kembali pendidikan budi pekerti yang merupakan pondasi bagi pelaksanaan Civic Education agar tercipta generasi yang tidak hanya mau menjadi politisi atas keserakahan dalam mengejar keinginannya saja, tetapi agar meeka bisa paham akan konsep agama, nilai-nilai budaya dan etika politik yang sebenarnya.

Saya meyakini walau dari belahan bumi manapun asal kata oplitik dan ilmu politik tersebut tidak mungkin ada tindakkan yang dianjurkan seperti istilah menikam dari belakang, menggunting dalam lipatan, menghalalkan segala cara, untuk meraih kemenagan munafik pun bisa dilakukan, semua orang bisa dimusuhin, tidak ada
kebaikan abadi, jika ini konsepnya menurut kami cukup salah dan jika diikuti maka,kita mengikut konsep yang salah, oleh karenanyalah permusuhan banyak muncul di sana-sini, sehingga dendampun terselip terus di dalam diri peribadi pelaku politik masing-masing. Jika ini dipertahankan kapan manusia ini damainya? Ataukah memang situasi ini sengaja diciptakan untuk saling bermusuhan,m dan untuk apa jika umjat Islam berpedoman kepada Al Qur’an dan hadis?.

F. Penutup

Peran Pragmatik tidak hanya sekedar mempelajari hubungan antara konteks luar bahasa dan maksud tuturan saja. Lebih detail lagi kajian konteks luar berahasa
yakni, mengkaji tentang unsur di luar tuturan yang mempengaruhi maksud tuturan. Maksud tidak bisa dilihat dari bentuk dan makna saja, tetapi juga dari tempat dan
waktu berbicara, siapa saja yang terlibat, tujuan, bentuk ujaran, cara penyampaian, alat berbicara, norma-norma, dan genre. Yang dipelajari dalam pragmatik meliputi tindak tutur, implikatur tuturan, interaksi percakapan, dan faktor-faktor eksternal percakapan, misalnya deiksis. Selain itu Pragmatik ini juga tidak sesempit yang kita pahami selama ini, yakni hanya masalah tuturan dan sesuatu yang dianggap mempersulit kemajuan, ini persepsi yang salah dan orang semacam ini adalah orang yang hanya mendalami ilmu sekedar kulitnya saja, pragmatic dalam hal ini juga bermakna Pragmime, yakni bermakna tindakkan manusia. Jadi, di dalamnya dapat dikaji bagaimana cara-cara bertindak dengan baik
sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang sesuai dengan kontekstualnya, atau di
mana mereka berada (tinggal) ini sesuaikan dengan budaya yang mereka miliki. Di dalam tindakkan manusia di segala aspek yang sangat ditekan dalam kajian ini adalah sopan, santun, kelayakan, kerja sama, dan tidak boleh lepas mempertahankan nilainilai kemanusiaan itu sendiri, serta ikuti konsep kelayakan sesuai dengan keyakinan dari manusianya. Jadi, jangan memandang sebelah mata kepada kajian pragmatik,
inilah beberapa unsur kajian yang ada di dalam pragmatic itu sendiri.
Sumbangan pragmatik ke dalam dunia politik, yakni politikus-politikus harus dapat membangun.

(1) kerja sama dengan baik dengan sesama internal partai dan
dengan partai lain, karena tujuannya adalah sama, yakni membangun Negara RI dan
Rakyatnya,

(2) bertindak sopan kepada sesama anggota internal partai atau kepada
anggota pastai lain serta masyarakat yang mereka hadapi tidak membohongi dan
memperalat mereka itulah salah satunya tindakkan sopan,

(3) bertutur kata yang
santun, berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara, dan memilih kata-kata yang bagus
atau yang tidak menyakiti serta tidak melukai perasaan mitra tutur mereka.

(4) Memahami kondisi-kendisi kewajaran dan kelayakan, yakni tau di mana dan dengan siapa mereka sedang berhadapan, kemudian mereka mengerti bagaimana cara mereka bertindak dan bertutur kata dengan baik.

(5) Toleransi dan saling menghargai, tidak saling membuka aib sesama, mengikuti aturan sesuai konsep agama masing-masing dan norma-norma adat yang dibudayakan ke dalam berpolitik tersebut. Ikuti tahapan-tahapan ini jika ingin kehidupan dalam berpolitik benar-benar untuk membangun kebersamaan dan agar untuk saling menjaga dari ketidak baikan, agar masing-masing hak warna Negara dapat terlindungi dengan baik (Red).

News Feed