oleh

Hak Setiap Warga Negara Indonesia Memperoleh dan Menyampaikan Informasi

-HEADLINE, OPINI-746 views
banner 970x250


BARANEWSACEH.CO – Pembatasan menggunakan media sosial yang dilakukan pemerintah jelas tidak sejalan dengan UUD 1945 termasuk UUD 2002 hasil amandemen yang masih terus dipersoalkan oleh masyarakat. Karena hak warga masyarakat untuk memperoleh informasi dan menyampaikan kepada pihak lain yang dianggap memerlukannya.

Pusat Informasi, Publikasi, Komunikasi dan Data Atlantika Institut Indonesia mencatat bahwa hak warga negara Indonesia untuk memperoleh Informasi merupakan salah satu hak asasi manusia yang disetujui oleh konstitusi. Dalam pasal 28F UUD 1945 tegas dan jelas menyatakan bahwa setiap orang berhak atas persetujuan dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan memberikan informasi dengan menggunakan media apa saja yang ada. Hak ini pun dikuatkan oleh Pasal 14 Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan (1) Setiap orang berhak menyetujui dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya; dan (2) setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan memberikan informasi dengan menggunakan segala jenis fasilitas yang tersedia.

UU yang mengatur tentang masalah keterbukaan informasi yang disetujui, yaitu (1) Setiap orang diharuskan memberikan hak orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (2) serta penghormatan atas hak orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-agama, keamanan, dan ketertiban umum masyarakat.

Terkait dengan hak penggunaan atas informasi dapat merujuk pula pasal 52 UU No 14 Tahun 2008. Dengan adanya UU ITE memang muncul tren pada banyak orang yang gampang melaporkan pihak lain yang dianggap telah merugikannya secara hukum. Namun sikap ini pun dapat dijadikan warning bagi segenap warga masyarakat agar dapat lebih bijak dalam upaya menyampaikan pendapat. Karena UU ITE merupakan instrumen hukum yang dapat digunakan untuk memastikan terjaganya standar moral guna membatasi hak kebebasan berpendapat seseorang demi melindungi hak orang lain dan ketertiban umum.

Dalam konteks ini kewajiban negara Indonesia sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights –ICCPR) yang disahkan dengan Undang-Undang No 12 Tahun 2005, memastikan bahwa Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang diatur di dalamnya. Pasal 19 ICCPR telah mengatur dan menjamin hak setiap orang untuk berpendapat yang mencakup hak kebebasan mencari, menerima, memberikan informasi dan pemikiran apapun baik secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya. ICCPR mengatur telah beberapa kewajiban negara terkait hak kebebasan berpendapat yang di antaranya adalah kewajiban untuk tidak melakukan intervensi terhadap hak kebebasan berpendapat, kewajiban untuk menghindari dan memastikan tidak ada pelanggaran terhadap hak kebebasan berpendapat oleh pihak ketiga, dan kewajiban mengambil tindakan-tindakan Peradilan untuk memastikan bahwa para pejabat negara, ataupun pihak ketiga melaksanakan penghormatan dan perlindungan hak kebebasan berpendapat.

Dan pengadilan sebagai sebuah lembaga yang melaksanakan checks and balances memiliki tugas untuk mengawasi pemerintah dalam melaksanakan kewajiban hukum hak asasi manusia, dan juga bertugas untuk memastikan peradilan terselenggara dengan adil, bebas, serta tidak memihak (fair trial). Oleh karena itu, penerapan ICCPR di setiap persidangan kasus pelanggaran UU ITE menjadi perlu diperhatikan sebagai langkah untuk mengoreksi dan menghindari pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak ketiga.

Jakarta, 24 Mei 2019

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed