oleh

Hak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tugas Wewenang dan Kewajiban

 

Oleh : Ismarissiska.

Bener Meriah Baranewsaceh.co |  Kisruh dan persoalan kurang harmonis hubungan Kepala Daerah dan Wakilnya terjadi di berbagai daerah dan sangat sering terjadi, Penyebab kurang harmonisnya pejabat daerah antara Bupati dan Wakil Bupati, bukan semata soal pembagian wewenang, pekerjaan melainkan persoalan kepentingan politik. Hal ini didasari akibat Kepala daerah dan wakilnya berasal dari Partai yang berbeda sehingga teramat sulit mengharapkan mereka harmonis dan terhindar dari kepentingan politik pribadi, maupun kelompoknya masing-masing.

Ketidak harmonisan antara Bupati dan Wakil Bupati semestinya tidak terjadi karena pembagian tugas dan wewenang Bupati dan Wakil Bupati jelas disebutkan dalam Undang – Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah seperti yang diuraikan sebagai berikut:

Dijelaskan Hak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Tugas, wewenang dan Kewajibanya berdasarkan Undang-Undang no 23 tahun 2014

Tugas Kepala Daerah adalah sebagai berikut :
1. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
2. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat :
3. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD.
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD.
5. Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
6. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah, dan
7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas kepala daerah memiliki beberapa kewenang. Namun kewenangan serta tugas dilarang dilaksanakan jika Kepala Daerah sedang menjalani masa tahanan. Selama menjalani masa tahanan, tugas dan wewenangan dilaksanakan oleh Wakil Kepala Daerah. Apabila kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara dan tidak ada wakil kepala daerah, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah.

Berikut kewenangan Kepala Daerah :
1. mengajukan rancangan Perda.
2. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.
3. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah.
4. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat.
5. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wakil kepala daerah mempunyai tugas :
1. membantu kepala daerah dalam memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan.
3. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau Desa bagi wakil bupati/wali kota
4. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah.
5. melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan
6. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;

Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi :
1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. menaati seluruh ketentuan peraturan perundangundangan;
3. mengembangkan kehidupan demokrasi;
4. menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
6. melaksanakan program strategis nasional; dan
7. menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.

Dengan demikian persoalan kurang harmonisnya hubungan Kepala Daerah dan Wakilnya seharusnya tidak terjadi apa lagi pecah kongsi sebab , pembagian tugas dan kewenangan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah sudah sangat jelas disebut dalam UU no 23 tahun 2014 semua sudah diatur,termasuk anggaran oprasionalnya,

Semoga Bermanfaat.