oleh

H.Karimun Usman , Qanun Bank Syariah Perlu Ditinjau kembali

“H.Karimun Usman Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Prov Aceh juga Dewan Pertimbangan PDIP Prov Aceh”

Banda Aceh |( Baranews.) Dalam Negara Demokrasi hak rakyat dalam memilih mitra bisnisnya. Menanggapi beberapa berita Tgk Malik Musa Seorang Akademisi dan Ketua Kadin Aceh Saudara Makmur Budiman S.E di beberapa media Sosial, Yang mempersoalkan di Aceh semua Masyarakat baik dia Pengusaha maupun Masyarakat biasa semua Harus Berinteraksi dengan Bank Syariah .

Karimun Usman sependapat   Qanun 11 Tahun 2018 Yang mengatur tentang Bank Syariah , Perlu ditinjau kembali.  Sebagai Dewan Pertimbangan Kadin Aceh berharap, Perlu Eksekutif dan Legeslatif duduk bersama Meninjau Kembali Qanun  yang mengatur tentang Bank Syariah di lihat dari sudut untung ruginya buat Aceh dan Masyarakat Aceh tegasnya.

Karimun Menjelaskan bahwa Sebuah Negara Demokrasi dimanapun termasuk  Aceh , Kita lihat negara Islam pun   tidak   Memaksakan   kepeada Pengusaha dan Masyarakatnya harus Ke Bank Syariah ,

Saya pribadi Aceh Berlaku Syariat Islam , Sesuai UU No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh sangat mendukung , Tetapi dalam bidang usaha kecil, menengah & besar itu banyak  pengusaha-pengusaha sejak awal kemerdekaan  menjelang  75 Tahun Indonesia Merdeka , Banyak Pengusaha dan Masyarakat , Telah melakukan Transaksi serta  Kerja sama  dengan Bank-Bank konfensional .

Maka kalau ini dipaksakan ke satu sistem Bank , maka akan banyak merugikan bagi pertumbuhan ekonomi aceh sendiri,                Apa lagi  dikaitkan  dengan investor Yang akan masuk ke Aceh , akan mekir-mikir takut kalau Usahanya maju dipaksakan harus Ikut System Syariah pula . Semua kita kata karimun bahwa Bank Syariah hampir rata-rata di Setiap Provinsi ada ,akan tetapi  tetap  berdampingan dengan Bank konfensional lainnya. Ditinjau dari penyaluran tenaga kerja , System Pemberian Kredit itu akan  bersaing  dan masyarakat akan memilih yang paling mudah dan menguntungkan.Maka Tetap ini menjadi perhatian Pihak eksekutif dan Legeslatif ( DPRA) untuk kembali melihat kedepan baik buruknya sebuah Systim Usaha di Aceh.

Kata Karimun Sesuatu yang sifatnya  memaksa dan mengharuskan  transaksi  kesalah satu Bank, Ini Bertentangan dengan Aturan-aturan  Negara Republik Indonesia yang ada , Sementara kita Aceh Masih Mengakui NKRI , tetapi aturan-aturamn di rubah hanya dengan Qanun saja .

Sebagai Dewan  Pertimbangan PDI Perjuangan Aceh, Berharap dalam kita melaksanaka Syariat Islam, Jangan pula Melanggar Aturan-aturan Nasional yang tidak bertentangan dengan Syariat . Sekali lagi Saya minta kepada Plt Gubenur Aceh Bapak Nova Iriansyah S.T MT dan Jajarannya segera Melakukan Pendekatan Politik dalam hal peninjauan System Syariah Bagi Bank-Bank yang ada di Aceh , Sebelum Bank-Bank tersebut menarik diri dari Aceh tegas karimun.

Jelas bila ini terjadi yang rugi Bukan Pemerintah Aceh dan DPR Aceh akan tetapi Aceh Secara  Keseluruhan yang rugi !  tutup H. Karimun Usman

News Feed