oleh

Gubernur Wajib Tindak Tegas Oknum PNS Bermain Anggaran

JAKARTA, BARANEWSACEH.CO – Gubernur Wajib tindak tegas tentang adanya dugaan oknum PNS yang kedapapatan Ikut bermain dalam satu kebijakan dana APBD di dalam satu program kerja banprov yang di antaranya mengenai pengadaan buku perpusded.

Berdasarkan hasil Podes, di Provinsi Banten pada 2018 terdapat 1.552 wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa yang terdiri dari 1.238 desa, 314 kelurahan, dan terdapat 155 kecamatan dari 8 kabupaten/kota.

sebelum nya dari beberapa keterangan yang di dapat dari beberapa kepala desa dan salah satu ketua apdesi, kami semua sangat mengapresiasi dan mendukung tentang kebijakan program banprov 2019 ini walau nilai yang kami terima belum sesuai harapan kami para kepala desa.

namun di sisi lain kami selaku kontrol sosial mendapat satu keluhan masyarakat yang mana telah memberikan sebuah informasi yang tidak sedap atas adanya dugaan mengenai oknum dinas yang bermain proyek pengadaan buku perpustakaan desa.

sebut saja Yasser yang merupakan salah satu masyarakat, selaku pemerhati di bidang sosial kontrol.
Yaser “menyampaikan” tentang adanya dugaan pemupakatan atau kerjasama oknum dalam pengondisian dana Banprov.

selanjutnya dia mengatakan dan menduga kuat, bahwa telah adanya beberapa kalangan apdesi provinsi/kabupaten yang sudah kerjasama dengan oknum ASN provinsi di dalam sebuah perencanaan pelaksanaan program belanja buku desa tersebut.

Yasser menambahkan juga, bahwa menurut keterangan yang didapat dan bukti yang telah dikantongi , salah satu contoh ialah mengenai pernyataan ketua apdesi dalam sebuah rekaman audio dan beberapa percakapan Via pesan singkat yg di terima, menunjukan bukti yang kuat fakta kebenaran, yang mana bahwa pejabat di salah satu dinas di DPMD provinsi telah melakukan penunjukan terhadap ketua ketua apdesi prov/kab untuk melakukan kordinasi, mengarahkan dan menegaskan kepada setiap desa di wilayah masing masing kabupaten, dengan cara harus menunjuk dan belanja buku pada satu pengusaha buku yg dinyatakan sudah bermitra dengan salah satu oknum di kepegawaian pemerintah provinsi. Jelas Yaser kepada awak media

Sementara menurut keterangan seorang aktivis kota Serang , dirinya pernah mencoba membangun komunikasi dengan tujuan ingin mengkonfirmasikan kepada pejabat BPMD provinsi tersebut, terkait dugaan adanya pengondisian dan pengaturan sistem perbelanjaan untuk program banprov guna pengadaan buku perpusdes di tingkat desa desa seprovinsi banten, namun tidak dapat bertemu dengan pejabat terkait . Di kp3b pihak pejabat plt di BPMD sedang tidak ditempat.

Berulang kali saya mengkomfirmasi hal ini kepada Pejabat plt di BPMD yang tidak bisa namanya saya sebutkan, lalu dia sempat menjelasan melalui pesan singkat WA, dalam penyampaian nya mengatakan bahwa itu bukan ranah saya, dan saya tidak tau mengenai teknis para desa desa dan mekanisme di lapangan nya seperti apa, tegas pejabat plt BPMD provinsi tersebut dengan bahasa seolah tidak menanggapi penuh keseriusan.

lalu menurut saya yang benar siapa,,? apakah kebenaran itu harus ada di kala suatu pemeriksaan datang, di saat kami harus coba lakukan pengaduan.

“Tegas Nya”
Padahal PNS memiliki beberapa hal yang tidak boleh dilakukannya Seperti tertuang dalam peraturan pemerintah no 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS, yang mana terdapat larangan bagi PNS dan sanksi yang diberikan jika melanggar.

karena jika PNS kedapatan melakukan seperti yang tertuang diatas maka akan diberikan sangsi hukuman disiplin kerja, yang mana
entah itu disiplin ringan, sedang dan mungkin hukuman disiplin berat.

untuk itu seharusnya pihak pemerintah provinsi segera mengambil sikap dan melakukan teguran terhadap adanya dugaan oknum tersebut dengan cara memerintahkan instansi yang berwenang untuk segera melakukan pengecekan pada dinas terkait yang di duga adanya keterlibatan oknum kepegawaian di dinas BPMD provinsi banten.

apabila dugaan tersebut terbukti adanya oknum PNS provinsi ataupun kabupaten/kota yang diduga bermain maka tindak jangan pandang bulu dan berikan sanksi sesuai ketentuan dalam aturan yang “berlaku”papar Ketua Ormas B’rantas banten yang namanya enggan sebutkan. Serang 17/6/19

Pandangan kami Peristiwa tersebut terindikasi praktik korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) dan kemungkinan terjadi persaingan usaha tidak sehat ,sementara itu Menurut Erwin Rizkian seorang Aktivis Dari Ormas FKKP ( Forum komunikasi kita pancasila ) berdasarkan UU No. 14 tahun 2008 KIP ( keterbukaan informasi publik ) Setiap Aktivis kemasyarkatan dan masyarakat umum memiliki hak untuk mendapat segala informasi terkait segala sesuatu yang menyangkut keuangan negara . Jika pejabat terkait di provinsi tidak bekerja sama dengan baik dengan aktivis , ormas , dan media sebagai mitra strategis maka dapat di adukan ke ombussmand atau lebih tegasnya digugat secara hukum dengan laporan sengketa informasi Publik.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed