oleh

GMBI Kaloborasi Dengan J.P.K.P Akan Melaporkan Dugaan Kasus Sisa Anggaran Distan Agara Mencapai Rp 4,3 Miliar Lebih T.A 2019

Aceh Tenggara, Baranewsaceh.co-  Dengan adanya Dugaan kasus tindak pidana Korupsi Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) dan Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (J.P.K.P)akan melaporkan sesegera mungkin kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi ke aparat penegak hukum,di Provinsi Aceh, kasus dugaan korupsi yang terjadi di Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun anggaran 2019

Ketua GMBI mengatakan (27/09/2020) kasus yang ini pertama akan kita laporkan ke pihak APH kali ini tidak hanya sebatas ancaman, tapi sudah menjurus upaya pelaporan kasus dugaan korupsi yang berdasarkan hasil temuan kami di lapangan selama 2 minggu ini di lapangan tahun anggaran (TA) 2019 tersebut.pungkas Hasibulah,S.kom

Hasibulah menambahkan Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia(GMBI), berniat akan melaporkan kasus dugaan korupsi itu ke Kejaksaan Tinggi (Kejati)Aceh.dan Polda Aceh.tembusan akan kami serahkan ke Mabes Polri,kejaksaan agung (Kejagung) beserta Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK)masing-masing di jakarta.

Adapun program yang akan kami laporkan adalah program pelayanan adminitrasi perkantoran dengan alokasi dan telah teralisasi senilai Rp 1.178.452.200.dan program peningkatan ketahanan pangan dengan alokasi dan telah teralisasi sebesar Rp 3.888.963.500 di tambah lagi dengan kegiatan Progaram peningkatan produksi pertanian dengan alokasi anggaran yang teralisasi Rp 7.410.017.500.kata Hasibulah ketua GMBI.

“Kita mengapresiasi Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Tenggara.Dimana, saat banyak orang menggaungkan pemberantasan korupsi, malah mereka melakukan tindakan yang berindikasi Dugaan korupsi. Dan itu dibuktikan dengan adanya temuan auditor pemerintah, yakni BPK.RI perwakilan provinsi Aceh Maka dari itu, sebaiknya penegak hukum di Aceh, mau itu kepolisian ataupun kejaksaan,kalo sudah kami laporkan diharapkan segera memproses kasus itu dan jangan coba-coba bermain dengan kami” ungkap nya kepada wartawan.minggu 27|09|2020.

Kemudian program peningkatan produksi hasil peternakan dengan alokasi anggaran 2019 yang sebesar Rp 12.400.000.000 kalo yang ini kami Rasa sudah di priksa oleh pihak penegak hukum tepatnya di Polda Aceh,haya saja ini kasus akan kami laporkan kembali ke Mabes Polri di jakarta.supaya ada tindak lanjut.pungkas Hasibulah

“apabila Tindak pidananya sudah terjadi, itu tidak bisa lepas dari jeratan hukum. Tidak ada alasan kalau sudah diganti rugi atau dikembalikan kerugian negaranya. Kalau tidak jadi temuan, makin merajalela lah para koruptor ini. Akan terus-terusan korupsi, karena tidak ketahuan,” tutupnya.(BM)

 

News Feed