oleh

GMBI Distrik Aceh Tenggara Demonstran Menghadapi sidang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (P-APBK 2020)

Aceh Tenggara,(Baranewsaceh.co) Almujawadin menjelaskan saat demonstran di depan gedung DPRK Virus corona (covid19)membawa dampak teramat besar dalam kehidupan manusia di dunia,bahkan dampak dari covid 19 yang tersebar sepanjang sejarah pandemi.berbicara apakah virus ini berbahaya jelas virus ini sangat berbahaya.berbahaya terutama bukan dalam masalah kematiannya yang memang di banding beberapa penyakit lain,Kamis (17-9-2020).

Sehubungan dengan di laksanakannya pembahasan tentanf Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (P-APBD)Kabupaten Aceh Tenggara yang akan membawa wajah aceh Tenggara yang lebih baik kedepannya dalam permasalahan yang hari ini menjadi isu internasional adalah covid 19 dimana di seluruh dunia mengantisipasi tentang penyebaran virus ini.pungkas Almujawadin

Hasibulah,S.kom sebagai penaggung jawab aksi mengatakan Kami dari GMBI aceh tenggara meminta dalam hal pembahasan P-APBK 2020 terbuka untuk umum serta memperioritas untuk pencegahan covid 19,dugaan kami bahwa dalam pembahasan P-APBK 2020 ada ruang sebagai akses masuknya dil-dil kepentingan sehingga prektek KKN itu rentan terjadi di karnakan proses pengesahan P.APBK 2020 ini seolah-olah di bahas dalam kelambu mengakibatkan kecurigaan serta dugaan yang negatif timbul di kalangan masyarakat.

Lanjut Hasibulah kami harap kepada pihak DPRK agar memprifikasi pengajuan P-APBK 2020 ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan regulasi serta perintah UU supaya dampak dari bencana berupa virus ini terselesaikan di agara sesuai dengan PP Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Pembahasan P-APBK harus mengacu pada azas pengelolaan keuangan daerah peraturan mendagri nomor 13 tahun 2006 pasal (4)dan berdasarkan Impres nomor 4 tahun 2020 maka turun surat keputusan bersama nomor 114/28B/Si/2020 dan No 177/KMK.07/2020 tentang percepatan penyesuaian anggaran dan belanja 2020 beserta permendagri No 20 tahun 2020 tentang percepatan penanganan virus corona tertuang dalam pasal (4) beserta Intruksi mendagri nomor 01 tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran covid19.pungkas Hasibulah

Adapun tuntutan kami
1.kami minta dokumen rancangan qanun P-APBK 2020 ,Rancangan Qanun APBK 2021,dan salinan hasil pansus DPRK terhadap LKPJ bupati tahun 2019
2.Kami minta anggota masyarakat yang terkena dampak covid 19 mendapatkan bantuan langsung tunai sebesar 1.500.000 / bulan yang akan dimasukan ke P.APBK 2020.
3.Kami minta program insentif terhadap setiap para Medis di aceh tenggara senilai 10.000.000/bulan untuk di masukan ke P-APBK 2020.
4.Kami minta alat-alat pencegahan dan penanganan covid 19 di pastikan akan masuk ke P-APBK 2020 dibagikan ke masyarakat umum dan di berikan ke RSUD.Sahudin Kutacane.
5.Kami minta DPRK Aceh Tenggara dalam waktu sesingkat-singkatnya membentuk Rancangan qanun Tentang Proteksi Daerah Kabupaten Aceh Tenggara di perbatasan dan Tatanan Kehidupan New Normal
BilaTuntutan Ini tidak di indahkan oleh Anggota DPRK Aceh Tenggara maka kami:
1.Meminta semua anggota DPRK Aceh Tenggara Priode 2019-2024 agar mundur dari jabatannya.
2.kami akan melakukan mobilisasi massa secara besar-besaran dalam waktu sesingkat-singkatnya guna melakukan tekanan yang lebih keras terhadap Anggota DPRK Aceh Tenggara proide 2019-2020.tutup Darmawan ko’ordinator aksi (BM)

 

Jangan Lewatkan