oleh

Geliatkan HKI, USM Hadirkan Guru Besar dan Pejabat Kemenkumham

 

BANDA ACEH, BARANEWSACEH.CO | Dalam rangka memperkuat wawasan dosen Universitas Serambi Mekkah (USM) tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) USM, menyelenggarakan “Sosialisasi HKI Produk Luaran Riset dan PKM” dengan  menghadirkan pakar di bidangnya, kegiatan tersebut berlangsung di Aula Dr. Mr. H. Teuku Moehammad Hasan, Sabtu 19/06/2021.

Para Narasumber yang dihadirkan adalah Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum, Guru Besar Universitas Syiah Kuala-USK, yang juga Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII, Aceh.

Sementara Narasumber dari Kemenkumham adalah Bapak Irfan, S.H., M.H. (Kepala Bidang Pelayanan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia-Kemenkumham Aceh).

Ketua LPPM USM, Dr. Muslem Daud, M.Ed, melaporkan bahwa kegiatan HKI tersebut merupakan salah satu agenda penting LPPM USM. Karena itu, para pakar di bidangnya diundang guna mensosialisasikan akan pentingnya HKI yang menjadi salah satu hasil penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PKM).

Dr. Muslem juga menambahkan bahwa kegiatan tersebut diikuti 41 peserta secara langsung, dan 35 peserta interaktif melalui zoom, serta juga di-live-kan langsung melalui salah satu media online (youtube red*).

Dalam sambutan serta pembukaan kegiatan secara resmi, Rektor USM, Dr. Teuku Abdurahman, S.H., Sp.N, mengapresiasi kegiatan LPPM ini. Hal ini didasarkan pada pentingnya pengakuan terhadap sebuah hasil karya para dosen dan peneliti.

Rektor USM juga mengharapkan semua peserta mengikuti acara tersebut dengan baik. Apalagi para narasumber merupakan ahlinya yang memang baik secara teoritik dan praktik serta memahami betul bagaimana HKI ini diperoleh secara sah dan legal  berikut prosedur-prosedurnya.

Dr. Teuku Abudurahman juga mengingat pentingnya melakukan survey terhadap sebuah produk yang merupakan luaran penelitian dan PKM, sehingga output capaian dimaksud dapat terus disempurnakan.

Usai kegiatan pembukaan yang dipandu oleh Anita Noviyanti, S.Pd, M.Pd berakhir, dilanjutkan dengan sesi presentasi oleh para Narasumber.

Penguatan Wawasan HKI

Guru Besar USK

Tampil dalam panel presentasi, Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum menjadi pemateri pertama. Prof. Faisal menyampaikan bahwa HKI merupakan hak dasar manusia yang dianugerahkan oleh Yang Maha Pencipta.

Teori John Lock menjelaskan tentang hak milik terhadap benda berwujud dan benda tidak berwujud yang merupakan hasil intelektualitas manusia.

Untuk mendapatkan pengakuan hasil intelektualitas ini, maka perlu adanya pendaftaran secara legalitas aturan hukum berlaku. Karenanya, hak intelektualitasnya akan terjaga dan tidak diklaim milik orang lain.

Dalam praktek penelitian, HKI menjadi salah satu luaran penelitian dan juga pengabdian masyarakat.

Para peneliti yang sudah menuangkan kesepakatan dalam kontrak kerja penelitian dan PKM wajib mencapai luaran-luaran yang telah disepakati. Khususnya antara peneliti dan pelaksana PKM dengan pemberi dana, misalnya Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Kemenristekbrin.

Hal ini tidak dimaksudkan untuk pemenuhan kontrak saja, tetapi lebih dari itu, dimana ada keuntungan secara ekonomi bagi pemilik HKI.

Prof. Faisal mencontohkan dengan salah satu restoran siap saji berkelas internasional yang mematenkan produk mereka.

Restoran tersebut ada di berbagai kota di hampir seluruh negara dan kota, termasuk Banda Aceh. Sebagian persen keuntungan restoran akan menjadi keuntungan secara ekonomi bagi pencipta gorengan ayam dengan bumbu yang diraciknya puluhan tahun lalu.

Ini semua karena ia sudah memiliki HKI dan juga hak paten merek dagangnya.

Kita juga dapat melakukannya untuk ‘sie ruboh’ (makanan khas Aceh Besar) misalnya, ujar Sang Profesor.

Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Aceh

Tampil sebagai pemateri kedua adalah Bapak Irfan, S.H, M.H. (Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Aceh).

Dalam paparannya, Irfan menyampaikan bahwa kampus adalah ladangnya kekayaan intelektual, banyak sekali hasil-hasil kekayaan intelektual yang lahir dari kampus.

Hal ini dikarenakan hampir semua akademisi kampus diharuskan untuk menulis, membuat bahan ajar, buku dan melakukan penelitian, dan pula mahasiswa harus menyelesaikan skripsi, thesis maupun disertasi. Artinya, banyak hal yang tercipta di dalam kampus.

Karena itu, segala hasil tulisan memiliki Hak Cipta, begitu juga hasil penelitian berpotensi melahirkan Paten. Namun demi kepastian hukum diperlukan perlindungan hukum dari hasil kekayaan intelektual. Hal ini untuk melindungi hasil karya dari pembajakan dan pencurian ide, juga untuk memastikan nilai komersilnya jatuh kepada pemegang hak yang sah.

Irfan menyayangkan banyaknya karya anak-anak bangsa yang diklaim oleh negara lain seperti salah satu tarian di daerah Pulau Jawa, hal ini tidak terjadi jika kita sudah lebih dahulu mematenkannya.

Dalam kenyataannya juga banyak hasil karya ciptaan masyarakat Aceh belum ber-HKI. Pejabat Kemenkumham Aceh tersebut mengambil contoh masakan lembek (salah satu makanan masyarakat pantai barat Aceh) hingga depik (hasil ikan di dataran tinggi gayo) belum di HKI-kan.

Tahu-tahu di kemudian hari sudah didaftarkan orang. Semoga saja ini tidak terjadi. Karena itu, ia mengharapkan kita Aceh ber-sosial boleh, asalkan jangan ‘sok-sial’, imbuh Kepala Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Aceh tersebut. Akhirnya, orang lain menjadi sok, sebaliknya Aceh menuai sial karena kekayaannya di klaim oleh orang lain, ujarnya, yang diikuti dengan senyum para peserta.

Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Aceh tersebut juga menyampaikan siap membantu memfasilitasi luaran-luaran penelitian dan PKM civitas akademika USM.

Ke depan barangkali perlu kerja sama sehingga koordinasi lebih cepat dan komunikasi tentang proses HKI bisa langsung dengan Kemenkumham RI di Jakarta.

Jadi kita tinggal memantau dan memonitor progres sehingga pengurusan HKI akan lebih maksimal, ujarnya yang disambut positif oleh para peserta dengan memberikan applaus.

Kegiatan sesi presentasi yang dipandu oleh Azwir, S.Pd, M.Pd (Ketua Prodi Biologi, FKIP USM) berakhir menjelang dhuhur.

Terpantau, seluruh rangkaian kegiatan LPPM USM ini mengikuti semua rambu-rambu protokol kesehatan (Prokes) dengan menjaga jarak, memakai masker dan mengikuti aturan prokes lainnya. Dengan adanya kegiatan ini, kita berharap agar hasil-hasil riset dan PKM civitas akademika USM dapat terus di-HKI-kan. Semoga. [deni satria]

 

 

News Feed