JAKARTA | Badan Nasional Penanggulangan Teror (BNPT) berkoordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag) melakukan langkah mitigasi polemik di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun.
“Proses mitigasi ini akan dipimpin langsung oleh Kementerian Agama di bawah koordinasi BNPT,” jelas Kepala BNPT, Komjen Rycko Amelza Dahniel di Jakarta, Rabu (5/7/2023).
Rycko menjelaskan, Kementerian Agama tetap akan melakukan penindakan administrasi terhadap Ponpes Al-Zaytun. Namun, dia juga memastikan pendidikan santri tetap berjalan.
“Kementerian Agama akan melakukan tindakan administrasi terhadap pondok pendidikan di Al-Zaytun dan mitigasi terhadap, pertama kurikulumnya, kemudian yang kedua kepada para guru, para ustaznya, dan ketiga kepada para santri,” ucapnya.
“Intinya, proses pendidikan masih berjalan,” imbuhnya.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres), Ma’ruf Amin menyebut ada sejumlah alternatif untuk penanganan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun. Salah satunya kemungkinan tidak dibubarkan, namun akan dilakukan pembinaan.
Pernyataan tersebut disampaikan Wapres usai acara Forum CSR Indonesia di Soehanna Hall, Jakarta The Energy Building SCBD, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Rabu (5/7/2023).
“Ya pertama kan dari aspek pelanggaran, sekarang sedang diproses untuk Panji Gumilangnya,” ujar Ma’ruf Amin.
Ma’ruf mengatakan, memang ada beberapa masukan dari masyarakat agar pesantren Al Zaytun dibubarkan. Namun, pemerintah saat ini masih mempertimbangkan terkait nasib para santri.
“Pesantrennya ini memang masyarakat ingin banyak membubarkan, menutup. Tetapi memang ada pertimbangan di situ banyak santri, cukup besar ya berapa jumlahnya itu,” jelasnya. (PMJ)
