oleh

Gam Mendesak Pemerintah Kota Banda Aceh Cabut Saja Izin Tempat Maksiat Pelanggaran Syariat Islam

 

 

Tidak ada Ruang Sedikitpun bagi Tempat Dan Pelaku Maksiat di Bumi Serambi Mekkah

Banda Aceh, Baranews  – GAM (Gerakan Anti Maksiat) mendesak pemerintah kota Banda Aceh untuk mencabut Izin tempat Maksiat pelanggaran Syariat Islam tanpa Toleransi, hal ini berdasarkan beberapa permasalahan yang terjadi dibumi Serambi Mekkah. Petugas Satpol PP dan WH Banda Aceh, dibantu personel TNI dan Polri, Jum’at (20/9/2021) Malam hingga sabtu (21/8/2021) dini hari, menggerebek muda-mudi yang sedang asik pesta miras, petugas berhasil menyita 10 botol miras dari cafe dikuala Cangkoi, personel gabungan juga mengamankan 3 pasangan non-muhrim dalam kamar, pada penangkapan itu terdapat satu wanita pesanan atau lebih dikenal dengan istilah “Open BO”. Wanita tersebut berinisial C (23), ia ditangkap bersama pelanggannya bernisial A (21), dalam hal ini pemilik hotel yang mengizinkan pelanggan non-muhrim untuk menginap diberikan peringatan keras. Jika kedepatan sekali lagi pihaknya akan mencabut Izinnya. Intinya kita tidak main-main terhadap pelanggaran Syariat Islam.

Wali kota Banda Aceh, H Aminullah Usman SE Ak MM menegaskan tidak ada tempat bagi pelanggar syariat Islam di Banda Aceh. “ Tentu saja kita tidak menginginkan adanya pelanggaran syariat dikota Banda Aceh ini ujarnya. Namun demi penegakan hukum dan pelaksanaan syariat Islam, maka eksekusi tetap harus dilaksanakan ketika ditemukan adanya pelanggaran qanun jinayah, jadi saya tegaskan tidak ada tempat bagi pelanggar syariat Islam dikota ini, lanjutnya, semua ini dilakukan tidak terlepas dari cita-cita bersama bahwa Banda Aceh harus bersih dari maksiat. Karenanya kepada seluruh warga, Wali Kota meminta tidak memberi ruang sedikitpun bagi pelanggar syariat Islam. pernyataan ini disampaikan Aminullah saat menyaksikan Uqubat Cambuk lima orang pelanggar Qanun No 6 tahun 2014, Senin (29/10/2018) dihalaman Masjid Baitul Musyahadah, Banda Aceh

Namun hari ini lagi-lagi dalam pelaksanaannya Pemko Banda Aceh telah memberikan ruang kepada tempat pelanggar syariat Islam yang melakukan maksiat besar di Aceh yang memberikan kesempatan ruang dengan hanya memberikan peringatan keras kepada tempat yang melanggar syariat Islam di Kota Banda Aceh, seharusnya Walikota Kota Banda Aceh langsung mencabut Izin bagi tempat maksiat yang telah terbukti melanggar Syariat Islam dan seharusnya tidak memberikan sedikitpun ruang dan seharusnya pemko Banda Aceh bisa bersikap tegas dengan langsung mencabut izin bagi tempat maksiat di bumi Serambi Mekkah terkhusus kota sentral Banda Aceh dikarenakan hal serupa telah terjadi berkali-kali dikota Banda Aceh, apalagi mengingat Aceh dan Kota Banda Aceh adalah Wilayah yang akan menjadi contoh dan panutan bagi wilayah lain yang ada Indonesia dan juga seharusnya seorang pemimpin bisa bersikap tegas dengan tidak memberikan celah sedikitpun ruang apalagi hanya sekedar peringatan Keras, sangat disayangkan pemimpin hari  terlalu banyak janji namun lemah dalam pelaksanaanya, hal dan sikap seperti ini bisa berakibatkan fatal.

Majelis Pemusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mengeluarkan fatwa untuk mengingatkan pemimpin muslim akan perannya dalam menjaga daerah dari praktik maksiat. Tgk Faisal menjelaskan, saaat ini berbagai pelanggaran syariat begitu longgar di Aceh. Karena itu, Abu Sibreh, sapaan Tgk Faisal meminta pemerintah baik provinsi maupun kabupaten / kota untuk lebih serius dalam menjaga syariat, “harus lebih serius lagi” tegasnya. Lemahnya pelaksanaan amar makruf nahi mungkar telah memunculkan persepsi dan reaksi negative dari sebahagian masyarakat terhadapa pemimpin muslim, “bunyi salah satu pertimbangan fatwa” (www.Serambinews.com) Fatwa tentang “pemimpin muslim yang melegalkan kemaksiatan menurut Hukum Islam, fatwa ini dikeluarkan untuk menjadi perlindungan agar jangan sampai dalam menjalankan kewenangan itu tidak terdapat ridha Allah SWT, bahkan sampai pada keluar dari Islam.

 

Majelis Pemusyawaratan menetakan tujuh fatwa, yaitu:

Pemimpin muslim adalah seseorang atau unsur kolektif yang diberikan amanah dan tanggung jawab menjalanakan pemerintahan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Kemaksiatan adalah tindakan-tindakan atau perbuatan yang melanggar dan menyimpang dari ketentuan syariat Islam.

Pemimpin muslim wajib melahirkan regulasi, kebijakan dan implementasi dengan memepertimbangkan kemaslhatan rakyat secara umum.

pemimpin muslim yang melegalkan atau mebiarkan kemaksiatan bagi uma Islam baik dalam bentuk regulasi maupun implementasi hukumnya adalah haram.

Pemimpin muslim yang menghallkan kemaksiatan yang telah disepakati oleh ulama (Ijma) baik dalam bentuk regulasi maupun implementasi hukumnya adalah haram dan murtad.

Masyarakat wajib mentaaati kebijakan pemimpin muslim kecaali pada hal-hal yang menyalahi syariat Islam yang subtatif.

Taushiyah

Tim perumus fatwa ini terdiri atas Tgk H Faisal Ali (coordinator), Dr Tgk H A Gani Isa SH Mag(ketua), Tgk H Helmi Imran SHI MA (sekretaris), dan empat anggota yaitu Tgk Abu Yazid Alyusufi, Dr Tgk H Muhammad Hatta Lc Med, Tgk H Zulkifli Dayyan, dan Tgk H Murdani. (sumber. Serambi).

News Feed