oleh

Forum Perusahaan Bongkar Muat Menolak Pembentukan Pengurus dan Pengukuhan DPC APBMI, Karena Dinilai Cacat Hukum

 

ACEH BARAT, BARANEWS | Sehubungan akan dilaksanakan Pembentukan sekaligus Pengukuhan Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia Kabupaten Aceh Barat Pada hari Rabu Tanggal 13 Oktober 2021 bertempat di Meuligo Hotel. Dikarena Pengukuhan DPC-APBMI ( Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia Kabupaten Aceh Barat telah melakukan pembohongan public dengan cara membuat undangan mengatas namakan Panitia MUSCAB/MUSDA yang ternyata membuat acara pengukuhan Pengurus DPC APBMI Kabupaten Aceh Barat, DAN Aneh nya pengukuhan APBMI dilakukan sekaligus dengan Pengukuhan TKBM, ditambah Pengurus TKBM juga masuk dalam kepengurusan APBMI dan ada beberapa oknum didalam struktur yang bermasala dengan mencatut nama PBM tanpa ada konfirmasi dengan pemilik PBM bahakan ada sebahagian pengurus tidak memiliki PBM tapi masuk dalam struktur. DPC APBMI Kabupaten Aceh Barat dikuasai oleh Satu PBM.
Dan ini jelas sangat mengancam eksistensi dan keadilan terhadap PBM lain, sekaligus akan terjadi konflik antar Perusahaan kegiatan Bongkar Muat (PBM) di Kabupaten Aceh Barat, dikarena Pembentukkan Pengurus DPC APBMI, dengan dasar Mandataris terindikasi kadar luasa dikarenakan Mandataris yang dikeluarkan Tanggal 22 September 2020 dan SK yang dikeluarkan Pada Tanggal 17 September 2021,
Selama dikeluarkan mandat tersebut Oleh Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia sementara dengan rentang waktu Enam Bulan seperti yang tertuang dalam Mandat , selama keluarnya Mandat tidak pernah Sama sekali melukan Musyawarah dan Mufakat Bersama seluruh PBM (Perusahaan Bongkar Muat ) yang berada di Kabupaten Aceh Barat sampai dengan tenggang waktu yang ditentukan oleh DPP APBMI.

kami juga menilai pembentukan dan penggukuhan DPC APBMI Kabupaten Aceh Barat dalam melakukan Pemilihan ketua DPC APBMI sekaligus pembentukan kepengurusan tidak pernah Melibatkan seluruh PBM yang lain, kecuali hanya dua PBM aktif dan 3 PBM nonaktif, sementara ada enama belas Perusahaan Bongkar Muat di Kabupaten Aceh Barat bedasarkan data dari KSOP Meulaboh-Aceh Barat. Artinya ada sebelas PBM yang tidak pernah dilakukan koordinasi apa lagi dilibatkan dari mulai ada mandat sampai dengan keluarnya SK tidak Pernah Melakukan MUSCAB dan itu jelas melanggar ketentuan dalam AD/ART APBMI . Kalau pihak tersebut tetap melakukan pengukuhan maka kami dari Forum Perusahaan Bongkar Muat (PBM) akan menyuarakan untuk melakukan Gugatan terhadap Keapsahan DPC APBMI Kabupaten Aceh Barat yang sudah mengangkangi aturan dan nilai-nilai legalitas sebuah organisasi. Demikian penegasan dari saudara Indra Jeumpa salah satu Koordinator perusahaan PBM. (RF)

News Feed