oleh

Forum PARAL Meminta BKPSDM Gayo Lues Agar Menghentikan Pengutipan uang Rp 4.6juta Kepada CPNS Untuk Diklat Prajabatan

-ASN, GAYO LUES, HEADLINE-20343 views
Ketua Forum Parlemen Jalanan Ricky Udayara

GAYO LUES, BARANEWSACEH.CO –  Forum Parlemen Jalanan meminta itu dihentikan segera. Itu (biaya pelaksanaan Latsar) jangan dibebankan sama CPNS, Hal tersebut disebutkan Anggota Forum Parlemen Jalanan Ricky Udayara pada  Kamis/24/10/2019 di Blangkejeren.

Forum Parlemen Jalanan mengatakan Seharusnya sudah menjadi kewajiban Pemkab untuk menanggung biaya pelaksanaan Latsar. Jika memang belum ada dianggarkan bukan berarti tanggungjawab dibebankan kepada peserta. Bagaimanapun itu mekanismenya . Baik itu dengan pinjaman apalagi dengan pungutan.

Tidak mungkin pemerintah daerah tidak punya uang untuk kegiatan ini. Kami melihat ada kejanggalan dan yang salah dalam hal ini. Kalau kita perhatikan herarki persoalannya di mana peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2018 kemudian pengumuman jumlah CPNS yang lulus pada bulan februari 2019 sehingga anggaran yang di alokasikan tidak mungkin tidak cukup kalau ternyata masih sempat juga di alokasikan pada saat perubahan anggaran, lalu mengapa pemerintah tidak mencukupkan sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan LAN. Sehingga harus mengalami kekurangan dana seperti saat sekarang ini. Dan Tidak salah juga kalau kami mencium adanya anatomi of crime dalam persoalan ini, kata Ricky.

Kalau kita perhatikan dari penyampaian penegak hukum yang hadir pada saat pertemuan mediasi antara bkpsdm , cpns dan penegak hukum , Kamis/24/10/2019 itu.. bahwa kalaupun ada pungutan dalam bentuk pinjaman penyelenggara kepada peserta CPNS maka harus ada payung hukum yang jelas, misalnya dalam bentuk perbub. Maka yang menjadi pertanyaan kami adalah dasar dan konsideran untuk dibuatnya perbub terkait pinjaman/talangan dana dari cpns kepada panitia penyelenggara latsar untuk kegiatan latsar,  dalam hal ini BKPSDM Gayo Lues itu seperti apa dan apakah ada aturan di atas perbub yang membolehkan ?, sebutnya.

Menurut kami seharusnya Pemda Gayo Lues melalui bkpsdm bisa lebih berinovasi untuk mencari alternatif sumber kekurangan dana untuk kegiatan latsar. Dan tidak memungut atau meminjam dari cpns karena apa yang menjadi jaminan kalau uang itu nantinya akan di kembalikan dan tidak ada potongan sementara cpns punya atasan?  dan dapat kita pastikan juga sisanya tertampung di APBK 2020. Kalau ternyata sekarang saja kita belum pernah bahas  itu RAPBK.

Dan apabila kegiatan ini terus dipaksakan pelaksanaannya dengan cara membebankan kepada peserta cpns maka kami atas nama Forum PARAL akan melakukan upaya hukum. Karena menurut kami tidak ada dasarhukum apapun yang membolehkan pembebanan biaya latsar cpns kepada peserta cpns. Sekali lagi kami pertegas sumber dana  kegiatan latsar ini adalah tanggungjawab pemerintah daerah terhadap cpns, jelas Ricky Udayara. (RED)

 

News Feed