oleh

Fenomena Ekonomi Islam di Aceh Sebagai Daerah Serambi Mekah

 Oleh :

Derra Suci Thania, Tri Vernanda

Institut Agama Islam Negeri Langsa

PENDAHULUAN

 Sejarah lahirnya ekonomi islam di indonesia sejalan dengan lahirnya perbankan syariah. Munculnya Bank Muamalat tahun 1991 sebagai bank syariah pertama telah membuka gerbang bagi lembaga lainnya untuk membuka cabang syariah. Apalagi dengan adanya Undang-Undang No 21 Tahun 2008 yang isinya memberikan arahan kepada bank-bank konvensional untuk membuka divisi perbankan syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah (UU Perbankan Syariah, http://www.bi.go.id). Secara umum, perkembangan perbankan syariah di indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini terbukti dengan meningkatnya jumlah unit dan jumlah nasabah bank syariah setiap bulannya. Namun jika dilihat secara khusus, perkembangan perbankan syariah di aceh tidak mengalami peningkatan yang signifikan.

Berdasarkan data bank indonesia jumlah DPK perbankan syariah di aceh pada akhir tahun 2013 hanya sebesar Rp.1,9 triliyun, sangat jauh berbeda dengan perkembangan jumlah DPK bank umum yaitu sebesar Rp.23,76 triliyun (http://www.bi.go.id) Hal ini justru bertolak belakang dengan struktur dan persepsi masyarakat Aceh yang sudah terbangun dengan mayoritas masyarakatnya yang beragama islam.Hal ini membuktikan bahwa Aceh belum bisa disebut telah menerapkan syariat Islam secara komprehensif, sebabpenerapan syariat Islam di Aceh baru sebatas hukum cambuk bagi pelaku zina dan judi, serta razia terhadap perempuan yang tidak berjilbab, sementara isu-isu perekonomian dan kemiskinan kurang mendapat perhatian. Dari fenomena inilah muncul pertanyaan, mengapa perbankan syariah di serambi mekah mengalami peningkatan yang signifikan? Adakah undang undang/ qanun di aceh yang mengatur tentang ekonomi islam?

Tulisan ini menggambarkan sistem perekonomian yang berlaku di Aceeh sebagai daerah Serambi Mekah. Dan juga menganalisis konsep ekonomi islam dalam pengaruhnya terhadap aktivitas ekonomi .

 

 

METODE PENELITIAN

 Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif menganalisis fenomena ekonomi islam di Aceh sebagai daerah Serambi Mekah. tulisan ini menawarkan solusi untuk mengatasi problematika ekonomi yang terjadi ditanah Aceh. Dalam pembahasannya, tulisan ini tidak menggunakan data dan bukti empiris hanya menganalisisnya secara kuantitatif dan studi kepustakaan.

 

KAJIAN PUSTAKA

 

Ekonomi Islam

 

Ditengah tengah krisis dan berbagai masalah perekonomian dunia lainnya, ekonomi Islam kembali muncul di tengah tengah masyarakat Islam dewasa ini. Ekonomi kapitalis yang rentan terhadap krisis karena tidak seimbangnya pertumbuhan sektor ril dengan sektor moneter. Cerminan hal ini adalah adanya kebijAkan suku bunga bagi setiap pinjaman yang mesti dikembalikan walaupun terjadi kerugian. Sedangkan sistem ekonomi Islam menawarkan sisitem bagi hasil (Lost and profit sharing) . Implikasi dari hal ini adalah tidak ada keseimbangan antara sektor moneter dengan sektor ril dan menimalisir terjadinya kesenjangan sosial antar masyarakat.

Menurut Umer Chapra (2000: 38), selama masa Jahilliyah, semua sumber daya finansial dimobilisasi berdasarkan bunga. Akan tetapi Islam menghapuskan riba dan mengorganisaskan keseluruhan produksi dan perdagangan berdasarkan mudharabah dan syirkah. Dengan terhapusnya bunga, kegiatan ekonomi dalam dunia Islam tdak mengalami kemerosotan, justru terjadi peningkatan kemakmuran. Abul A’la Al- Maududi (1977: 231) mengatakan bahwa berdasarkan pandangannya yang paling prinsip tentang status manusia di muka bumi, Islam dengan tegas dan keras melarang segala bentuk praktik ribawi atau bunga uang. Kata riba dalam ayat Alquran digunakan sebagai terjemahan dari bunga uang yang tinggi. Terminologi dan sistem ini telah dikenal pada masa Jahilliyah dan periode awal Islam, yakni sebagai bunga uang yang sangat tinggi yang dikenakan terhadap modal pokok.

 

Lebih lanjut Djazuli dan Yadi Janwari (2000: 14) mengatakan bahwa jika ayat- ayat yang melarang berbagai praktik ribawi ditelaah lebih dalam dan komprehensif, terlihat jelas bahwa islam sangat menentang keras setiap praktik ribawi baik dalam jumlah yang sangat tinggi ataupun rendah. Dengan melihat kenyataan tersebut, maka muncul pemikiran baru yang menawarkan ajaran Islam tentang ekonomi sebagai sebuah sistem ekonomi alternatif.

 

Solusi Islam Pada Ekonomi di Aceh sebagai Daerah Serambi Mekah

 

  1. Peningkatan Mutu dan Sumber Daya Manusia

Tidak bisa dipungkiri bahwa praktisi perbankan syariah yang ada ditanah air saat ini masih didominasi oleh praktisi bank konvensional. Artinya pelaku yang ada diperbankan syariah kita umumnya adalah praktisi yang bermigrasi dalam bank konvensional. Hal ini mempersulit perkembangan bank syariah di tanah air, karena pengaruh budaya lama mereka. Tentu sangat drastis perbedaan budaya kerja yang harus mereka lakukan karena bank syariah sangat unik dan berbeda dari saingannya, bank konvensional (Gustina, 2011: 74) Selain itu juga, upaya penerapan sistem ekonomi Islam di Aceh juga dapat ditempuh melalui dunia pendidikan. Upaya ini dapat dimulai dengan menggantikan kurikulum ekonomi yang selama ini menjadi referensi para siswa sejak bangku sekolah dengan kurikulum ekonomi Islam. Penerapan kurikulum ini bertujuan menumbuhkan pemahaman kepada generasi muda bahwa ekonomi merupakan bagian dari Islam yang intergral dan tidak dapat dipahami secara parsial. Hal ini merupakan modal dalam rangka pembentukan Sumber Daya Insani (SDI) yang siap menopang tumbuh dan berkembangnya sistem ekonomi Islam di Aceh. Aceh yang memiliki keistimewaan dalam hal penerapan syariat Islam seharusnya dapat menangkap hal tersebut untuk dijadikan momentum bagaimana memulai membenahi perekonomian yang sebagian besar masih menganut kapitalisme menjadi perekonomian yang menganut sistem ekonomi Islam. Aceh tentu memiliki keleluasaan yang lebih untuk mewujudkan konsep negeri syariat Islam yang juga ditunjukkan dengan sistem perekonomian Islam.

  1. Adanya Qanun Tentang Ekonomi Islam

Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menggunakan hukum Syariah Islam. Islam di aceh bukan sesuatu yang asing. Sejarah islam nusantara juga berasal dari Samudra Pasai, sebuah kerajaan Islam di Aceh yang pernah mengalami

masa jayanya beserta penegakkan syariat Islam. Jadi kerinduan kepada syariat Islam adalah kerinduan kepada Dua hal: kerinduan sejarah kebesaran kekuassaan pemerintahan islam di aceh, dan kerinduan islam sebagai solusi bagi permasalahan masa kini. Sejumlah pihak menilai bahwa penerapan syariat Islam di Bumi Serambi Mekkah cenderung stagnan (jalan di tempat) dan belum berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Penilaian tersebut didasari masih banyaknya dijumpai perilaku masyarakat maupun pejabat yang sungguh kontradiksi dengan syariat Islam itu sendiri. Jika kita rajin mengikuti perkembangan, hampir setiap hari media massa memberitakan masih maraknya kasuskasus perzinaan, pencurian, pembunuhan, minuman keras, dan pelanggaran syariat lainnya. Anehnya, kasuskasus yang terjadi setelah syariat Islam berlaku tidak pernah diselesaikan dengan hukum syariah dengan alasan tidak adanya qanun (Perda). Hukuman cambuk yang diekspose di atas panggung cenderung hanya terhadap orang-orang kecil dari kaum dhuafa, para petinggi negeri yang mencuri miliaran rupiah, illegal logging, perzinaan, pemasok minuman keras, dan pemungut pajak ilegal tidak pernah tersentuh hukum syariat Islam.

Sejarah telah mencatat sistem hukum Syariah Islam mulai berlaku di Aceh pada tahun 2001 dan berdasarkan UU otonomi khusus nomor 18 tahun 2001 dan juga berdasarkan UU Keistimewaan Aceh nomor 40 tahun 1999 yang meliputi agama, adat istiadat dan pendidikan. Selain itu Aceh juga diberi kekuasaan kehakiman sehingga Mahkamah Syar’iyah bisa dibentuk melalui UU Kekuasaan kehakiman nomor 4/2004 (Sistem Hukum Syariah Islam di Aceh, 2014). Namun walaupun demikian, pemerintah Aceh hanya bisa menghasilkan empat peraturan perda sejak Syariah Islam ditegakkan hingga sekarang yang terkodifikasi dalam empat Qanun, yaitu :

  1. Qanun nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariah Islam Bidang Ibadah, Akidah dan Syiar Islam
  2. Qanun nomor 12 tahun 2003 tentang Minuman Khamar (minuman keras) dan sejenisnya
  3. Qanun nomor 13 tahun 2003 tentang Maisir (perjudian)
  1. Qanun nomor 14 tahun 2003 tentang Khalwat (mesum)

 

KESIMPULAN

Dengan adanya berbagai macam kemudahan yang diberikan pusat untuk Aceh sebagai derah serambi mekah, sistem ekonomi Islam di Aceh seharusnya dapat lebih berkembang dibandingkan dengan negara-negara nonmuslim seperti di Inggris. Mengingat selain alasan rasional yang telah dipaparkan di awal tadi, mengapa kita harus memilih ekonomi syariah, sebagai muslim kita juga punya alasan spiritual sebagai perintah agama. Hal ini dapat dilihat dari firmah Allah Swt yang memerintahkan kita supaya memeluk Islam secara kaffah (komprehensif) dan melarang umat muslim mengikuti langkah-langkah syaitan.

Maka dari itu, sebagai wilayah yang bersyari’at Islam, Aceh harus menerapkan regulasi syariat Islam secarah kaffah termasuk dalam aturan perekonomian Solusi mendasar untuk membebaskan penduduk Aceh, Indonesia bahkan dunia sekalipun, dari kemiskinan adalah dengan mengganti sistem perekonomian kapitalis dengan sistem yang perekonomian yang IslamI dan adil hingga dapat mensejahterakan penduduk yang rahmatan lil ’alamin.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 Gustina, Islamic Banking System : Studi Analisis Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia ( Jurnal

Akuntansi dan Manajemen Politeknik Negeri Padang, Vol. 6 No.1), 2011.

  1. Muslimin Kara, Bank Syariah di Indonesia Analisi terhadap Pemerintah Indonesia terhadap Perbankan Syariah, Yogyakarta : UII Press, 2005.

Karim Adiwarman, Ekonomi Mikro Islami, Jakarta : III T Indonesia, 2002.

Karim Adiwarman, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta : Rajawali Pers, 2004. K.Suhrawardi Lubis, Hukum Ekonomi Islam, Jakarta : Sinar Grafika, 2000.

Muhammad Mahmud Babily, Etika Bisnis : Studi Kajian Konsep Perekonomian menurut Al-Quran dan As-Sunnah, terj Rosihin A.Ghani, Solo : Ramadhani,1990.

Muhammad Abu Dwiono Koesen Al-Jambi, Selamat tinggal Bank Konvensional,

Jakarta, CV Tifa Surya Indonesia, 2009.

Muliaman D, Hadad. Dua Dekade Ekonomi Syariah : Menuju Kiblat Ekonomi Islam,

Jakarta : Gres PKES, 2004.

Muslimin H.Kara, Bank Syariah di Indonesia Analisi terhadap Pemerintah Indonesia terhadap PerbankanSyariah, Yogyakarta : UII Press, 2005.

Quraish.M Shihab, Menabur Pesan Ilahi : Alquran dan Dinamika Kehidupan Masyarakat,

Jakarta : Lentera Hati, 2011.

Jangan Lewatkan