oleh

Fee Proyek, Sudah Tradisi!

-HEADLINE, KORUPSI, OPINI-20186 views
ILUSTRASI/NET

Penulis : Ayijufridar

SETIAP musim tender tiba, semua pihak yang terlibat dalam berbagai proyek pembangunan yang didanai dari APBD dan APBN mulai sibuk. Kesibukan dimulai dengan mengurus sertifikasi di asosiasi, mengikuti penjelasan proyek, tender, sampai lobi. Di tengah suasana kondusif seperti ini, persaingan mendapatkan sebuah paket menjadi lebih sulit karena begitu banyak pemain, mulai dari yang serius sampai yang hanya ingin meramaikan saja atau lebih dikenal dengan istilah intat linto.

Banyaknya pemain baru ternyata tak membuat persaingan semakin sehat. Seorang kontraktor di Lhokseumawe mengakui, berbagai cara digunakan kontraktor untuk mendapatkan proyek. Lobi-melobi bukan satu-satunya kemampuan yang dibutuhkan. Masih perlu strategi lain yang tak jarang harus melindas idealisme moral dan nilai-nilai agama. “Bahkan harus menyodorkan perempuan segala,” ungkap kontraktor muda itu yang berani menunjuk hidung pelaku praktek tak terpuji tersebut.

Kalau informasi itu benar adanya, tentulah kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Bayangkan! Cara-cara mafia seperti itu terjadi di Tanah Rencong yang dikenal sangat Islami. Bahkan perempuan yang tidak menutup kepala saja bisa ditindak dan dipermalukan, sementara pelaku praktek pelacuran malah mendapatkan proyek yang notabene uangnya dari pajak yang dibayar masyarakat.

Biaya siluman

Tapi itu bukan satu-satunya persoalan dalam tender proyek. Masalah fee dan biaya siluman lainnya sudah menjadi rahasia umum. Kontraktor sudah berhadapan dengan biaya siluman ketika proyek belum di tangan. Kalau sudah mendapatkan, minimal harus mengeluarkan 10 persen untuk pimpinan proyek dan pejabat dinas lainnya.

Praktisi ekonomi perlu menghitung jumlah kerugian yang terjadi dari praktek semacam ini karena memberikan efek domino yang sangat merugikan daerah. Bila dilakukan penghitungan secara matematis, bukan tidak mungkin akan ditemukan angka yang luar biasa dari praktek semacam ini.

Fee untuk pimpinan proyek merupakan sebuah praktek yang sudah mentradisi. Tidak ada rekanan yang bebas dari tuntutan tersebut. Permintaan fee dilakukan baik dengan cara halus, setengah memaksa, sampai dengan cara vulgar. Begitu mengakarnya budaya ini sehingga sangat sulit untuk diberantas karena sudah menjadi lingakaran setan. Sulit memotong lingkaran tersebut karena semua pihak saling menikmati.

Para rekanan akan berkelit dengan berbagai argumen tentang pemberian fee bagi penguasa. Bisa saja, mereka menyebutkan sebagai uang terima kasih, uang rokok, uang kopi, dan sederet label eufemisme lainnya terhadap sogokan itu. Rekanan yang lain mengaku tidak setuju dengan pemberian tersebut karena penguasa sudah mendapatkan gaji dan berbagai fasilitas dari negara. “Tapi kalau tidak kami berikan, tahun berikutnya kami tidak dapat proyek,” begitu alasan rekanan kelompok ini.

Bagi penguasa, tentu saja mereka tidak mau menghentikan praktek yang tidak terpuji ini. Bahkan, sebagian besar penguasa menganggap fee tersebut pantas mereka terima sebagai “imbalan” dari kebaikan mereka memberikan proyek tertentu. Padahal, paket tersebut tidak diberikan secara cuma-cuma kepada rekanan. Harus melalui serangkaian proses tertentu baik untuk jenis penunjukan langsung maupun tender.

Persamaan kepentingan antara penguasa dan rekanan dan penyerahan fee, bukan sekadar urusan kedua belah pihak. Praktek ini juga merugikan masyarakat dan negara. Rekanan tentu tidak mau rugi dalam mengerjakan proyek. Fee yang diserahkan kepada penguasa, berapa pun persentasenya, diambil dari nilai proyek. Demikian juga untuk biaya siluman lainnya yang belakangan ini semakin tinggi di Aceh. Otomatis, nilai rupiah yang jatuh ke proyek semakin berkurang. Pengurangan komponen berarti pengurangan kualitas. Dan itu kerugian yang harus ditanggung rakyat karena paket tersebut tidak bisa dimanfaatkan secara optimal.

Jangan salahkan rakyat bila kemudian mencurigai penguasa yang mampu membangun rumah mentereng dengan pagar setinggi dua meter lebih seperti yang terlihat di beerapa daerah. Agar tak dinilai buruk sangka atau iri dengan kekayaan orang lain, masih ada rekan yang menasehati agar jangan buru-buru menuding pejabat bersangkutan berperilaku korup. “Siapa tahu uang untuk membangun rumah itu diperoleh dari warisan orang tuanya,” begitu salah satu kemungkinan yang disampaikan.

Namun, jika melihat kekayaan sang penguasa dan gaya hidup keluarganya, sulit meyakini bahwa harta tersebut mereka peroleh dari warisan. Apalagi dalam beberapa kasus, keluarganya dikenal oleh masyarakat luas mengenai sumber kekayaannya. Singkatnya, penguasa bersangkutan memang tidak menilep uang rakyat dalam jumlah besar. Tapi ia menerima fee dalam jumlah besar sepanjang karirnya sebagai pejabat!

Lantas, bagaimana mematahkan tradisi ini?

Budaya dan hukum

Tanpa bermaksud pesimis, budaya ini sulit untuk dihilangkan. Semua pihak yang terlibat mendapatkan keuntungan dari praktek tersebut. Dibutuhkan keberanian yang luar biasa untuk menolak. Baik di kalangan pengusaha maupun penguasa. Dan keberanian seperti itulah yang tidak kita miliki sekarang ini. seperti diceritakan penulis Brazil, Paolo Coelho tentang kegilaan yang melanda rakyat sebuah kerajaan. Ketika sang raja yang masih waras mengambil keputusan berdasarkan pemikirannya yang masih sehat, ia justru ditinggalkan oleh rakyatnya. Justru sang raja yang dinilai tidak waras oleh rakyatnya. Ketika raja berpura-pura gila dan membuat keputusan tanpa menggunakan logika yang waras, ia diterima kembali oleh rakyatnya.

Demikianlah kondisi dengan penolakan fee ini. Menolak akan dianggap bodoh karena kita berada di tengah-tengah masyarakat yang sedang sakit. Akhirnya, semua pihak menerima fee karena menganggap sudah menjadi hak mereka kendati rakyat dirugikan dari praktek tersebut.

Hukum tidak selalu bisa diandalkan untuk memberangus praktik tak terpuji tersebut, meski tentu saja masih dibutuhkn. Di sisi lain, pendekatan budaya malu menerima dan menyerahkan fee perlu ditumbuhkan di semua kalangan.[red]

News Feed