oleh

Empat Fraksi DPRK Sepakat Terima Qanun APBK  Agara  2022 , Defisit  Melampaui Ambang Batas 65,9 Milyar  5,11 % dari  Pendapatan 1,2 Triliyun

 

Kutacane Bara News Selasa 30/11/2021. |  Memasuki Hari Terakhir Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK ) Aceh Tenggara Empat Fraksi Sepakat Menerima dan menyetujui  Rancangan Qanun tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK )Aceh Tenggara Tahun 2022 menjadi Qanun APBK kendati dengan Catatan Angka Defisit melampui ambang batas  Rp 65,9 Milyar  5,11 % dari Pendapatan hanya Rp 1,2 Triliun. Berlangsung di Gedung Dewan Kutacane selasa 30/11.

Melalui Fraksi Pisau Melalut yang di Sampaikan H Marwan Husni   JS dari PAN, Menguraikan Rancangan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2022 dengan Pendapatan Rp 1,255,021,399,016,00. Belanja Rp 1,321,017,253,286,00. dan Netto/Defisit mencapai Rp 65,995,854,270,00.

Nilai angka Defisit tersebut telah mencapai angka di atas ambang batas 5,11% dari ambang batas 3 %.  Hal tersebut kata Marwan Husni Politisi dari PAN Dapil II Aceh Tenggara, Bambel, Lawe Sumur dan Bukit Tusam. sudah terlalu besar maka angka tersebut dapat di Rasionalkan lagi dengan Tunjangan PNS serta Honor Tenaga Homor yang dinilai terlalu Membengkat.

Menyingkung masalah Issu mutasi Pejabat Eselon II  Kendatipun Hak Preongratif dari Bupati Namun Fraksi Pisau mesalut menilau khusus untuk Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan , Kepala Dinas PUPR dan Kepala Dinas Kesehatan Tidak perlu di Mutasi dan masih layak di Pertahankan karena memiliki prestasi yang baik dan  positif.

Selebihnya kata marwan di persilakan melalui proses mekanisme yang baik dan semestinya seperti Fiit And profertes. Tegas Marwan Husni.

Pada Sesen pertama pendapat akhir Fraksi di sampaikan oleh Mufti Desky dari Fraksi Hati Nurani Rakyar, dengan catatan agar dapat menertifkan Pasar Simpang Semadam yang dinilai Semraut kata Mufti pada akhir pendapatnya HANURA dapat menerima dan meyetujui.

Fraksi Golkar yang di Sampaikan Suhailuddin meyoroti kinerja Pemda perlunya peningkatan Infrastruktur Jalan dan jembatan yang dinilai masih kurang sebagai urat nadi perekonomian masyaratat. Juga menerima dan setuju.

Frsksi Gerindra yg di sampaikan Luhut Panjaitan, meyoal masalah penerangan lampu jalan yang sudah banyak mati dan tidak berfungsi padahal ini sangat membantu menjaga ketertipan dan mengurangi laka lantas, kata luhut.

Dia juga menambahkan perlunya mengawal Hasil Hasil Musrembang dari Kecamatan Leuser dan perlunya Peningkatan infrastruktur jalan dan Jembatan sebagai penunjang perekonomian masyarakat Leuser yg merupakan daerah tertinggal dan pedalaman. yang pada akhir Sidang Seluruh Fraksi Sepakat menerima dan menyetujui  Qanun RAPBK menjadi Qanun APBK Aceh Tenggara tahun 2022.  Dengan angka Defisit  Rp 65,995,854,270,00. dengan 5,11 %. di atas ambang batas 3 %.
(Kasirin Sekedang).

Jangan Lewatkan