oleh

DPRK Aceh Timur Harus Cerdas Garang dan Berani Kontrol Pemerintah

IDI, BARANEWSACEH.CO – DPRK yang baru saja dilantik, harus cerdas dan memiliki etos kerja yang maksimal, mengingat problem kemiskinan di Aceh Timur, sangat beragam dan masif ribuan rumah duafa dibangun tidak tepat sasaran, korban konflik masih banyak yang terabaikan, siswa miskin yang tettatih tatih, lapar, tidak mendapat perhatian pemerintah, dan pengangguran yang semakin meningkat.

Kalau DPRK yang baru dilantik tidak berani menjalankan fungsi kontrol mengkritik kebijakan pemerintah atau pun bupati dalam hal kebijakan publik, Wakil rakyat itu nantinya tidak sempurna menjalankan salah satu fungsinya yaitu dalam hal pengawasan, dan menggantikannya dengan berbagai trik pencitraan seperti DPRK masa lalu yang melempem.

” Saya yakin mereka tidak akan berani kritis terhadap pemerintah, apalagi mengkritik bupati, merekat bakal tetap jadi macan ompong dan melanjutkan budaya tukang stempel, peran mereka sebenarnya nantinya mungkin hanya akan ditutup – tutupi dengan pencitraan, misalkan bagi – bagi sembako dan pamer foto sama orang miskin dengan bantuan satu kardus mie instan lalu digembar – gemborkan di media sebagai tanda mereka peduli dan orang baik juga sudah bekerja, padahal itu jauh dari tugas utamanya,” kata Ronny, Selasa 15 Oktober 2019.

Ronny berpendapat, bila hal itu masih terjadi layaknya DPRK periode lalu, maka hal itu dikatakannya bisa menyebabkan kerugian bagi publik.

” Problem sosial kan banyak, terkadang banyak intansi pemerintah yang menjadi mitra DPRK belum bekerja dengan baik, nah bayangkan jika tidak ada pengawasan atau kritik dari wakil rakyat, itu kan merugikan rakyat, buat apa merek ada di situ kalau cuma jadi macan ompong yang tidak berani mengaum,” ketus putera Idi Rayeuk itu.

Menurut Ronny, pola – pola pencitraan yang telah mendarah daging sebagai senjata pamungkas elit politik selama ini, merupakan bentuk lain dari pembodohan publik yang memuakkan, juga kebohongan serta kepalsuan yang sangat terbuka secara terang – terangan.

” Bayangin aja ya, mereka nyari objek masyarakat miskin didatangin dikasih bantuan sepapan telur sekardus indomie , diblow up media, dan dicitrakan luar biasa, lalu mereka gajian puluhan juta dan fasilitas lainnya, padahal yang dia bantu cuma satu orang, tapi kesannya jutaan, bagaimana nasib ribuan rakyat lainnya, dan pas di kebijakan terkait kepentingan banyak orang, mereka bungkam, itu maksud saya merugikan publik,” ujar eks Ketua Forum Pers Independen Indonesia (FPII) Provinsi Aceh tersebut.

Kemudian Ronny kembali menambahkan, ironisnya sebagian besar wakil rakyat lainnya bahkan tidak melalukan apa – apa dan tidak pernah nampak batang hidungnya hingga akhir massa jabatan.

” Yang parah lagi yang sama sekali tidak berbuat apa – apa, tapi tiap bulan tidak malu – malu untuk gajian, tidak pernah nampak mukanya di depan publik, sampai akhir masa jabatan, nah dewan apa macam itu, ” ketus Ronny yang telah lama bertekad membangun penguatan sipil dan pemenuham HAM di Aceh Timur.

Ronny mengungkapkan bahwa pihaknya akan memperkuat parlemen jalanan untuk terus mengawal dan mengkritisi jalannya pemerintahan utamanya DPRK Aceh Timur.

” Kami akan terus bangun penguatan sipil, bersama mahasiswa, aktivis, Pers, LBH, masyarakat serta elemen sipil lainnya dibantu juga oleh aktivis – aktivis dan media luar Aceh Timur, agar roda pemerimtahan di Aceh Timur bagus jalannya dan kepentingan masyarakat terpenuhi dengan baik, terutama DPRK, agar tidak membadut lagi, dan jangan pernah anggap kami musuh, karena itu hak kami untuk mengawasi, agar kalian bekerja dan semuanya berjalan sesuai harapan rakyat, ” sebut Ronny mengakhiri pernyataan persnya.(Nurdin)

News Feed