oleh

Distribusi Kartu PKH dan Bantuan Sosial Nontunai Melalui BSI Kota Subulussalam Berlangsung Alot Tapi Meriah

Subulussalam. Baranewsaceh.co.30/8. Berbagi untuk berdaya, peduli anak bangsa. Distribusi Kartu PKH.  Program sembako dan program keluarga harapan. Acara diadakan di aula Rapat Dinas pendidikan senen 30/8. Berlangsung alot dan meriah.

Distribusi kartu keluarga sejahtera dari kementerian Sosial melalui Dinas Sosial Kota Subulussalam sempat sedikit Kisruh. Atas ketidak hadiran kepala Dinas sosial.

Hadir pada kesempatan itu, Satgas Covid, Wakil Walikota Salmaza, MAP. Dandim 0118 Subulussalam,
Letkol infantri Winas Kurniawan, S.I.P.,MTr(han), camat simpang kiri, dr. Trisari darmayanti, dr. Ira dewi risani dan para medis lainnya. “Pengecekan, ibu ibu, untuk divaksin. “Ibu ibu jangan takut untuk divaksin, jangan ragu. Dokter dan tenaga medis telah kita siapkan” ucap Camat simpang Kiri. Mengajak ibu dan menghimbau untuk jangan takut dengan anjuran pemerintah tentang vaksin. Silahkan diperiksa layak atau tidaknya divaksin. jangan ragu ulang ibu camat.

Dandim 0118 subulussalam Letkol Infantri Winas Kurniawan, S.I.P. Mtr(han) acara ini merupakan Sosialisasi vaksinasi Covid19 dan sekaligus sosialisasi bantuan PKH sangat bagus acaranya demikian disampaikan Dandim ini. Hadir dalam kesempatan itu Kadis kesehatan Munawaroh kota subulussalam, utusan BSI, dinas Sosial, Kapolres Kota Subulussalam, dan para medis.

Yunadi, S.E. tenaga konsultan pendamping pemberdayaan. Menurutnya kegiatan kami hanya untuk distribusi program kartu keluarga, bukan untuk kegiatan vaksin satgas Covid, namun disingkronkan dengan acara vaksin bagi penerima PKH. Acara sempat sedikit kisruh perbedaan pendapat peserta penerima bantuan PKH antara koordinator pendamping pemberdayaan dari kementerian Sosial Yunadi, SE. Perihal wajib tidaknya penerima PKH divaksin.

Camat kecamatan simpang kiri Rahmayani, STP, Mendukung apa yang disampaikan Kapolres AKBP Qori Wicakcono, SIK. Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin berdasarkan pendataan. Setiap orang yang telah ditetapkan sasaran penerima vaksin covid 19 tidak mengikuti vaksin dapat dikenakan sanksi administratif berupa, penundaan atau penghentian jaminan sosial penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan. Berdasarkan peraturan presiden nomor 14 tahun 2021, pasal 13A. Demikian ditegaskan AKBP Qori Wivaksono, SIK.

Distribusi kartu PKH ini didistribusikan bertahap sampai memenuhi kouta sejumlah yang sudah ditentukan, hari ini baru didistribusikan sebanyak duaratusan orang. Tutup Yunadi koordinator PKH dari kementerian Sosial ini.

Penulis Antoni/Raja Uli/Salman

News Feed