oleh

Diduga Banyak Penyimpangan, Pj. Keuchik Rumoh Rayeuk Menghindar Saat Hendak Diwawancarai Sejumlah Awak Media

Langkahan, Baranewsaceh.co – Sejumlah Masyarakat desa Rumoh Rayeuk Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara melaporkan kepada sejumlah Awak Media terkait penggunaan Dana Desa diduga tidak Transparan, dalam Pengelolaan Dana Desa (DD) tahun 2019 mencapai  Rp. 700 juta lebih. Hal itu diperkuat saat sejumlah Awak Media kelokasi terbukti bahwa Desa tersebut tidak memasang Papan Baliho Proyek. Tidak sesuai amanah Undang Undang, Warga menuding pengelolaan Dana Desa tidak Transparan dan terindikasi korupsi. Minggu 26 Januari 2020

Terkait hal itu,  sudah memasuki akhir Bulan Januari Tahun 2020 banyak Item kegiatan pekerjaan seperti pembangunan (Kulah) bak Air,  Pengerasan Jalan, Pembangunan Box Cover (Plat Beton) belum di kerjakan serta pengelolaan Dana lainnya diduga tidak Transparan, tidak ada pemasangan APBG Grafik Papan Informasi sebagai bentuk keterbukaan Informasi Publik dan plang Proyek kegiatan juga tidak dipasang bahkan Dana Desa Tahun 2019 di pegang oleh Pj Keuchik. Ujar Tokoh Masyarakat yang enggan namanya dipublikasi Media ini.

Berdasarkan penelusuran Awak Media kelokasi setelah mendapatkan Informasi Dari masyarakat setempat, Minggu (26/01) ke Desa Rumoh Rayeuk ditemukan banyak kejanggalan dan ke anehan dalam pelaksanaan kegiatan.

Muzakir (45) salah satu warga Desa setempat mengatakan, Pengelolaan DD selama ini tidak terbuka, di samping itu juga banyak Pekerjaan yang belum di kerjakan, dan sejumlah Masyarakat membenarkan banyak pekerjaan yang belum selesai dibuat,  seperti Ruslan, M. Daud dan Sabil.

“Bahkan DD dipegang Pj Keuchik sendiri, sedangkan Kaur Keuangan hanya sebagai Formalitas,” kata Ruslan.

Sejumlah Warga meminta Pihak Inspektorat, Polisi dan Kejaksaan untuk turun kelapangan guna meng Audit Agar mendapatkan kepastian Hukum ditengah tengah Masyarakat dalam pengelolaan DD tahun 2019.

Selanjutnya pihak media menjumpai Abdul Kadir selaku Pj Kepala Desa/yang juga merangkap sebagai Sekdes, saat di Konfirmasi  terkesan Abdul Kadir,  sangat berbelit belit dalam memberikan keterangan,  bahkan pembuatan Bak Air dianya tidak tau.

Misalkan terkait APBG Grafik/ papan informasi, sudah pernah di pasang setahun yang lalu,  sudah rusak tertimpa Pohon Kayu kata pj Geuchik.   Hal ini berbeda dengan pengakuan salah seorang Perangkat  menurutnya Tahun 2019 belum pernah dipasang,  dan hanya sebentar saat pihak Kepolisian turun kelapangan untuk diambil Foto Baliho.  Dan setelah itu di buka kembali. Sebenarnya Papan Proyek Tahun 2019 ada, tapi belum dipasang mungkin satu Minggu kemudian akan dipasang katanya, dihadapan sejumlah Wartawan

“Terkait pekerjaan yang belum selesai, Abdul Kadir berjanji saya akan menyelesaikan seluruh pekerjaan, dan berusaha mencarikan Uang untuk menyelesaikannya, sebab sebahagian Uang Desa telah di bawa lari oleh bendahara yang lama bersamaan Uang BUMG Tahun 2018,” ungkap Abdul Kadir.

“Mengenai Pembangunan Polindes yang belum selesai tahap Finishingnya karena tukangnya sakit,” imbuhnya.

Sementara pekerjaan Pengerasan jalan dan plat beton yang selama ini tidak bisa di kerjakan kata dia karena faktor cuaca musim hujan.

Pj. keuchik beralasan pulang sebentar untuk mengambil RAB, dan memanggil Bendahara yang baru, karena pengakuan nya semua Uang ada sama Bendahara.  namun setelah lama Ditunggu sampai mau menjelang Magrib Abdul Kadir tidak kembali  Menurut beberapa keterangan warga Abdul Kadir Lari, tidak mau Diwawancarai lagi.

Sementara Sukino  PLD (Pendamping Lokal Desa) saat dihubungi melalui hp untuk menanyakan tentang Baliho menurut Sukino sudah disampaikan untuk memasang APBG Grafik / Papan informasi begitu juga dalam hal pelaksanaan kegiatan.

“Masalah di dengar atau tidak, itu kembali kepada mereka, karena PD tidak memiliki Wewenang sebagai penyidik,” tuturnya.

“Masalah Pekerjaan yang belum selesai itu bisa di kerjakan sampai tuntas walapun sudah memasuki Tahun 2020, karena ada Desa lain nya juga yang belum selesai, tutupnya. Masyarakat meminta kepada Aparat Hukum untuk bisa turun kedesa agar Masyarakat tidak resah dan mendapatkan kepastian Hukum karena menurut Masyarakat selama ini penggunaan Dana Desa banyak masalah dan Terindikasi Koropsi. (Nurdin)

News Feed