oleh

Di Beberapa Kementerian Masih Terdapat Regulasi Menteri Yang Menjegal Kebijakan Presiden Untuk Pengembangan Karir ASN

Ilustrasi/net

Baranewsaceh (Blangkejeren.2019) – Sesuai amamat Presiden Republik Indonesia saat acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktobet 2019 yang lalu, salah satu pointer penting yang disampaikan  dan perlu digarisbawahi adalah pengembangan kompetensi ASN dalam upaya meningkatkan SDM anak Bangsa. Presiden mewacanakan akan memangkas dan mnyederhanakan serta melakukan reformasi birokrasi terhadap eselonisasi jabatan struktural di lingkup ASN yang selama ini dinilai kurang efektif. Dengan dipangkasnya beberapa level jabatan struktural maka peluang ASN untuk mengembangkan karirnya melaui Jabatan Fungsional akan terbuka lebar seluas-luasnya.

Sesuai Permenpan  RB  Nomor 18 tahun 2019 bahwa untuk beralih ke Jabatan Fungsional akan diupayakan melalui jalur Inpassing dan mutasi antar instansi. Untuk proses Inpassing sudah jelas aturannya, namun setelah Inpassing biasanya akan diikuti oleh pindahnya ASN tersebut ke instansi lain dalam hal ini dari daerah ke instansi pusat atau sebaliknya. Dan untuk hal ini UU membolehkan hal tersebut. Sebagai contoh di Kementerian Pertanian, dengan Permentan No.24/2017 jelas-jelas hal ini akan sangat menciderai hak anak bangsa untuk berkarir karena membatasi usia hingga 50 tahun. Demikian pula Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Padahal saat Sang Presiden menabuh genderang fungsional ASN ini, rata-rata usia ASN yang akan melanjutkan karirnya tersebut berada di kisaran 50-53 tahun. Mengapa Menteri harus membatasi usia maksimal 50 tahun untuk bisa pindah ke Kementerian. Padahal saat ini tingkat kesehatan manusia Indonesia dan angka harapan hidup sudah jauh mengalami peningkatan. Ditambah lagi bahwa usia 50 tahun merupakan usia masih yang terbilang sangat produktif dan energik untuk berkarir. Selain itu pada Permenpan RB tsb disebutkan bahwa proses Inpassing akan terus berjalan hingga tahun 2021. Presiden telah menabuh genderang perang kok malah Menterinya jadi penghalang.

Namun dalam perjalanan dan  realitanya, hal  miris yang didapatkan di daerah bahwa ASN Daerah sangat terdesak dan merasa diperlakukan tidak fair oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini ditemukan di beberapa Kementetian dalam pengelolaan dan memanajemen ASN. Pihak Kementerian terkesan tidak mendukung kebijakan Presiden tersebut dan terkesan menutup diri. Dan yang lebih parah lagi bahwa di Kementerian masih menganut paham Belanda yang beranggapan seolah ASN Pusat  lebih superior, lebih kompetensi dan lebih punya power dibandng ASN daerah.  Mereka tidak menyadari bahwa ASN itu digaji dan dibiayai dari sumber APBN yang sama. Mereka akan mengembangkan faham rasial di lingkup Kementerian  dengan menerbitkan berbahai Peraturan Menteri secara sepihak antara lain dengan membatasi usia PNS yang perjalanan karirnya masih panjang. Selain hal tersebut alasan tidak adanya formasi dijadikan kambibg hitam jurus penangklnya padahal di Permenlan RB 18/2019 tersebut jelas-jelas disebut bahwa bila formasi yang ada masih dibutukan maka instansi diperbolehkan mengajukab penambahan personil ke Kemenpan RB. Seharusnya Menterinya harus cerdas dan bijak menyahuti kebijakan presiden tersebut dengan tidak membuat aturan sepihak yang jelas-jelas akan merugikan ASN untuk mengembangkan kompetensi karirnya melalui jalur fungsional.

Wacana ke depan bahwa kadar rasial perlakuan terhadap PNS Pusat dan Daerah akan dikurangi karena akan diperlakukan sesuai dengan tingkat kompetensinya dan bukan lagi didasarkan branded pusat dan daerahnya. Data di Kemepan RB bahwa porsi ASN Pusat dan Daerah  mempunyai rasio 20,70% : 70,30%. Artinya bila Peraturan di beberapa Kementerian tidak segera direvisi maka dikhawatirkan akan lebih banyak lagi ASN yang  berpeluang jadi korban rasialisasi. Padahal di UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 jelas-jelas disebutkan bahwa semua ASN akan diperlakukan sama haknya oleh pemerintah.

Sudah saatnya permenpan RB melakukan kajian terhadap peraturan sepihak di beberapa Kementerian yang notabene .e.jfi penghlng birokrasi dan mencederai hak ASN untuk mengembangkan kompetensinya.(adhy,2019)

Jangan Lewatkan