oleh

Demontrasi 2019, Mahasiswa Ditunggangi atau Sebuah Bentuk Dedikasi Untuk Negeri ?

Dea Fanisya Nazwanda /Mahasiswa Ilmu Politik/Fisip UIN Ar-Raniry Banda Aceh

 Karya : Dea Fanisya Nazwanda /Mahasiswa Ilmu Politik/Fisip UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Baru baru ini Indonesia baru saja dihebohkan dengan aksi demontrasi besar besaran yang dilakukan oleh para mahasiswa di seluruh Indonesia. Berbagai Polemik muncul sebagai puncak dilakukannya demontrasi oleh para mahasiswa. Demontrasi  besar besaran yang terjadi di Indonesia tahun 2019, bukan demontasi yang dilakukan pertama kali namun juga merupakan demontrasi kedua terbesar yang pernah dilakukan pada  tahun 1998.

Demonstrasi yang melibatkan pelajar dan mahasiswa beberapa waktu terakhir berakhir ricuh. Setidaknya sejumlah pelajar diamankan dan beberapa di antaranya terluka akibat keikutsertaan dalam aksi ini. Namun pelibatan pelajar dalam sejumlah aksi massa di berbagai daerah ini mengundang berbagai komentar. Ada yang berpendapat jika aksi massa yang melibatkan pelajar sah-sah saja. Namun ada pula yang beranggapan jika hal ini menyalahi aturan.

Demontrasi sendiri merupakan sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok.

Unjuk rasa dan kerusuhan Indonesia September 2019 merupakan serangkaian unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa, pelajar, dan jurnalis Indonesia untuk mendesak pemerintah membatalkan revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), segera mengesahkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual, dan tuntutan lainnya.

Revisi ini banyak dikecam oleh para aktivis dan pakar karena mengurangi keefektifan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Korupsi adalah masalah politik yang signifikan di Indonesia, dan KPK, yang didirikan pada tahun 2002, adalah bagian dari tuntutan reformasi yang mengikuti penggulingan rezim Suharto yang otoriter. Sejak didirikan, KPK telah dikenal menarget politisi dan pengusaha terkemuka. Revisi tersebut menyerukan untuk mengurangi status independen KPK dengan menjadikannya badan pemerintah, membentuk dewan pengawas untuk memantau KPK, mengharuskan para penyelidik KPK untuk mendapatkan izin resmi untuk melakukan penyadapan, antara lain. Menurut jajak pendapat yang dilakukan oleh Tempo pada 16 September, 82,61% publik menentang revisi tersebut dan mendesak Presiden Joko Widodo untuk menolak RUU tersebut. Sebelum ratifikasi, sudah ada sejumlah protes skala kecil yang terjadi di berbagai kota. Di Bali, ratusan orang berkumpul pada 12 September 2019 untuk menyampaikan keprihatinan atas RUU tersebut.

Di sisi lain, kontra-protes oleh kelompok-kelompok pro-revisi juga diadakan di depan kantor pusat KPK di Jakarta. Beberapa peserta kontra-protes dilaporkan mengaku dibayar untuk berpartisipasi tanpa banyak mengetahui tentang masalah itu sendiri.

Badan Eksekutif Mahasiswa di Seluruh Indonesia (BEM) juga merilis “7 Desakan”. Unjuk rasa mahasiswa di Jakarta pada tanggal 24 September 2019 menuntut desakan ini. Berikut ini adalah desakan tersebut:

  1. Menolak RKUHP, RUU Pertambangan Minerba, RUU Pertahanan, RUU Permasyarakatan, RUU Ketenagakerjaan, mendesak pembatalan UU KPK dan UU SDA, mendesak disahkannya RUU PKS dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
  2. Batalkan pimpinan KPK bermasalah pilihan DPR
  3. Tolak TNI & POLRI menempati jabatan sipil
  4. Stop militerisme di Papua dan daerah lain, bebaskan tahanan politik Papua segera
  5. Hentikan kriminalisasi aktivis
  6. Hentikan pembakaran hutan di Kalimantan & Sumatera yang dilakukan oleh korporasi, dan pidanakan korporasi pembakaran hutan, serta cabut izinnya
  7. Tuntaskan pelanggaran HAM dan adili penjahat HAM, termasuk yang duduk di lingkaran kekuasaan

Kegiatan yang terus berlangsung seminggu ini terus menuai tanggapan dari berbagai pihak.ada yang menyebutkan jika mahasiswa melakukan aksi tersebut karena ditunggangi oleh beberapa kelompok untuk melengserkan pemerintahan jokowi dan membuat situasi Negara menjadi tidak kondusif.

Demo mahasiswa menunjukkan bahwa negara kita berdemokrasi berarti mereka mempunyai tujuan menyampaikan suara rakyat Indonesia. Sejak dulu sejarah membuktikan aksi mahasiswa  punya dampak yang cukup besar.

Hanya saja memang ada yang harus di waspadai selalu menjadi catatan penting yaitu aksi demo rentan sekali disusupi oknum — oknum yang tidak bertanggung jawab dengan memprovokasi atau merusak aksi tersebut, untuk itu sebelum melakukan aksi demonstrasi sebaiknya mahasiswa bisa berkordinasi dengan baik.

Sehingga juga tidak adalagi korban yang jatuh sebagai sesama warga Indonesia. Antara aparat dan mahasiswa misalnya. Jika seperti itu terjadi, aksi demo yang memancing kerusuhan, merusak fasilitas negara dan meakan korban tentu saja tidak ada yang setuju apalagi diinginkan banyak orang.

Sebagai alat pemersatu bangsa, “Bhineka Tunggal Ika” kita sadar bahwa berbeda pendapat itu wajar. Setiap perbedaan tidak selalu untuk dipertentangkan atau menentang.

Masyarakat jangan mudah tersulut emosi dengan berita yang beredar. Harus memahami substansinya terlebih dahulu sebelum mengajukan protes ke pemerintah.

Jangan sampai mahasiswa tanpa sadar dijadikan alat propaganda politik karena bisa saja yang menyusun UU tersebut adalah dosen dosen mereka sendiri. Sebagai bangsa Indonesia kita semua pasti berharap yang terbaik untuk kemajuan bangsa dan menjadi negara yang aman, tentram, damai, jauh dari koruptor dan di rahmati Allah.

News Feed