oleh

BPM Bireuen Diharap Serius Menyelesaikan Permasalah DD di Gampong Rusep Ara

Yusri, S.sos, Ketua KPK-Intim Aceh.

Bireuen, Baranewsaceh.co – Komunitas Pencengah Korupsi atau disingkat (KPK-Intim) wilayah Aceh angkat bicara terkait permasalahan yang terjadi di Gampong Ruseb Ara, kecamatan Jangka, kabupaten Bireuen yang belum juga menemukan titik terang terkait masalah penyalahgunaan anggaran Dana Desa tahun 2018 oleh oknum kepala Desa.

Ketua umum KPK-Intim Propinsi Aceh Yusri,S.Sos Kepada media ini, Senin (05/8/2019) menuturkan bahwa jika permasalahan gampong Ruseb Ara mengenai penggunaan anggaran dana desa tahun 2018 yang diduga disalah gunakan oleh oknum kepala desa tidak diselesaikan, maka kami akan melaporkan masalah tersebut kepada pihak yang berwajib di tingkat Kabupaten, dan bila perlu kami akan membawa masalah ini kepada Kementrian Desa, ” katanya.

“Menurut informasi yang kami dapatkan dari ketua Lembaga Tuha Peut Gampong Ruseb Ara, Azmir Husen, masalah ini sudah berlarut-larut hampir satu tahun lebih, baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten, padahal laporan dari Tuha Peut Gampong tersebut sudah lama diajukan kepada pihak yang berwenang di kabupaten, tapi tidak ditanggapi dengan serius, ” tutur Yusri.

Tambahnya, saat kami konfirmasi kepada pihak kecamatan dalam hal ini Camat Alfian melalui Whatsapp Massengernya tentang perihal masalah Gampong Ruseb Ara, tapi tidak kami dapati tanggapannya, cuma dibaca saja pesannya, ” ujar Yusri.

Kemudian kami konfirmasi kepada pihak Kabupaten yaitu kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMGKB) Bob Miswar melalui Whatsapp Massenger tentang hal serupa namun katanya sedang ditindaklanjuti sebagaimana yang di atur dalam aturan.

Disamping itu, lanjut Yusri, pihaknya juga telah mengkomfirmasi kepada Sekda Kabupaten Bireuen Zulkifli,SP melalui Whatshaap dan menanyakan hal serupa.

“Bagaimana sudah permasalahan yang terjadi di desa Ruseb Ara, beliau menjawab alhamdulillah akan kita tindaklanjuti/koordinasi secepat mungkin dengan pihak camat, sebelum kami ambil keputusan, sebutnya
Mengacu kepada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat Kabupaten Bireuen sudah sampai ketangan Keuchik Gampong Ruseb Ara.”

Yusri, sangat menyayangkan bahwa LHP tersebut belum sampai ketangan Tuha Peut yang mengajukan audit dana Desa kepada pihak ispektorat. Dan sunyi senyap terdengar di kantor camat bahwa itu adalah menjadi rahasia negara tidak bisa kita kasih kesembarangan orang, yang padahal menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Keterbukaan Publik dan Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, ” tandasnya.

Maka dari itu patut kita curigai kepada pemangku kepentingan kecamatan,
Menurut LHP Hasil pemeriksaan realisasi Rp. 434.361.250 dan silva tahun 2018 Rp. 310.2019.750 dan sudah dilakukan penarikan posisi 02-04-2018 telah dilakukan penarikan dari kas gampong sebesar 28.098.950 tidak sesuai dengan pasal 2 ayat 1, pasal 7 ayat 2, pasal 12 ayat 1, Perbub nomor 6 tahun 2018.

“Kami berharap kepada pihak yang memiliki wewenang untuk segera menyelesaikan masalah ini agar tidak menjadi hal yang biasa karena dibiasakan di kalangan rakyat, dan untuk menjadi pelajaran kepada kepala Desa lain agar tidak sembarangan bermain-main dengan anggaran DD, karena itu uang negara yang sampai kapanpun bisa di usut oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), ” tutupnya. (*)

News Feed