Bedah Pemikiran Brilian Irjen Dedi Soal Implementasi Keadilan Restoratif

Redaksi Bara News

- Redaksi

Kamis, 5 Oktober 2023 - 01:33 WIB

50187 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA | Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Alpi Sahari, menemukan hal yang cukup menarik dari pemikiran As SDM Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo yakni tentang adanya pembadanan yang maknanya ditujukan dalam implementasi restorative justice atau keadilan restoratif sebagai nucleus transformasi menuju Polri Presisi. Pemikiran Irjen Dedi ini, kata Alpi dinilai membuat Polri semakin dicintai dan dihati masyarakat.

Alpi menuturkan, pemikiran ini tentunya didasarkan pada pondasi ius constituendum, ius operatum dan ius constitum menuju Indonesia yang berkemajuan dan generasi emas di tubuh Polri.

“Keadilan restoratif yang dibadankan dengan transformasi menuju Polri Presisi akan melahirkan keadilan transformatif yang berbasis pada sustainable problem solving dalam konteks welfare state (negara kesejahteraan) sebagaimana diamanahkan oleh UUD 1945,” kata Alpi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Alpi menyatakan, bahwa salah satu pemikiran brilian Irjen Dedi di dalam pemaknaan aliran progresif pada bidang hukum, yakni dengan mengimplementasikan keadilan restoratif tidak harus didasarkan pada text books namun memperhatikan customary law.

Baca Juga :  Kemenpora Bersama HIMPUNI Gerakkan Peduli Disabilitas 

Menurut Alpi, di negara-negara maju di Eropa Continental dan Anglo Saxon, konsep ini mampu memberikan hadirnya hukum ditengah-tengah masyarakat sebagai kebutuhan masyarakat akan kesadaran ketertiban dan keteraturan, sehinga negara ini keluar dari paradoks black letter rule.

“Pemikiran Irjen Pol Dedi Prasetyo dapat ditemukan dalam buku nya bahwa ‘Keadilan restoratif bisa dengan pendekatan yang mengikutsertakan konsep budaya dan aspek ketradisionalan, serta keseharian masing-masing daerah,” kata Alpri yang sering diminta Polri untuk menjadi saksi ahli dalam beberapa kasus yang menjadi perhatian publik ini.

Lebih lanjut, Alpi yang juga ditunjuk sebagai pembimbing Mahasiswa Program Doktor (S3) di UNISULLA Semarang dan beberapa Universitas lainnya di Indonesia menilai penerapan keadilan restoratif merupakan bentuk komitmen Polri dalam memenuhi prinsip rasa keadilan.

“Polri menitikberatkan pada upaya pencegahan dengan berpedoman pada Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang keadilan restoratif.” kata Alpi.

Di dalam hukum pidana, Alpi menjelaskan, customary law sering dipahami sebagai living law dalam ajaran materile wederrechtelijkheid, dimana dilihat dari fungsi negatif dan positif menitiberatkan pada pencelaan yang diformulasikan dalam arrest norm.

Baca Juga :  KPK Siap Lawan Praperadilan Eks Dirut Pertamina

Namun dalam proses penegakan hukum pada sistem peradilan pidana, menempatkan penyidik sebagai prime mover terbiasa dengan teks books (legalitas formal) yang berbasis pada formile wederrechtelijkheid.

Bahkan, kata Alpi, Mahkamah Konstitusi (MK) sendiri yang menguji undang-undang dengan konstitusi lebih bersandar pada ajaran formile wederrechtelijkheid. Hal ini dapat dilihat dari beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang memaknai frasa “melawan hukum” dalam undang-undang.

Materile wederrechtelijkheid dalam fungsinya yang negative, berarti meskipun perbuatan memenuhi unsur delik tetapi tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat maka perbuatan tersebut tidak dipidana.

Sedangkan materile wederrechtelijkheid dalam fungsinya yang positif mengandung arti bahwa meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun jika perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

“Dapat disimpulkan bahwa materile wederrechtelijkheid dalam fungsinya yang negatif merupakan alasan pembenar, sementara materile wederrechtelijkheid dalam fungsinya yang positif pada dasarnya bertentangan dengan asas legalitas Crote rechtsongelijkheid is immers daarvan te vrezen: de ene rechter zal al seen behoorlijk, (PMJ)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

KPU: Hasil Pemilu 2024 tak akan Dibatalkan
Pemerintah Segera Bentuk Satgas Terpadu Pemberantasan Judi Online
PWI Minta Ilham Bintang dan Timbo Siahaan Ditegur Keras, Ini Jawaban Dewan Kehormatan
Diduga Korupsi Danah Hibah BUMN, Wilson Lalengke: Bubarkan PWI Peternak Koruptor
Bocor! PWI Pusat Minta Ilham Bintang dan Timbo Siahaan Diberikan Peringatan Keras
TNI dan Polri Terus Bersinergi di Papua Barat
Sidang PHPU Pilpres, KPU akan Serahkan Tambahan Alat Bukti
MUI Imbau Masyarakat Utamakan Riset sebelum Memboikot Produk Terafiliasi Israel

Berita Terkait

Senin, 22 April 2024 - 00:37 WIB

ICMI mendukung Kebijakan Penjabat Gubernur Aceh

Sabtu, 20 April 2024 - 22:02 WIB

Ketua Cabang SEMMI Aceh nyatakan sikap tegak lurus dengan Syarikat Islam

Sabtu, 20 April 2024 - 01:08 WIB

Sinergi PLN UID Aceh dan Universitas Syiah Kuala, Siap Dukung Impementasi Kampus Merdeka

Jumat, 19 April 2024 - 22:58 WIB

Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Drs. Armia Fahmi, M.H. Pimpinan Penandatanganan Pakta Integritas dan Sumpah dalam Rekrutmen anggota Polri

Jumat, 19 April 2024 - 01:39 WIB

ICMI Aceh Jajaki Kerjasama dengan Bank Aceh

Jumat, 19 April 2024 - 01:12 WIB

Wakapolda Aceh Buka Kegiatan Peningkatan Kemampuan Penyidik Polri dan PPNS

Kamis, 18 April 2024 - 16:36 WIB

BPK-P Aceh dan APH Diminta Usut Dugaan Mark Up Anggaran Dana Pada Sekolah (SUPM) Ladong

Selasa, 16 April 2024 - 22:56 WIB

Ini Catatan selama Mudik dan Arus Balik di Provinsi Aceh

Berita Terbaru

GAYO LUES

Diaspora Gayo Luar Negeri Gelar Temu Ramah

Senin, 22 Apr 2024 - 03:34 WIB

ACEH TENGGARA

Letkol Czi Arya Murdyatoro S.T. Jabat Dandim 0108 Agara Baru

Senin, 22 Apr 2024 - 03:31 WIB