JAKARTA- Iwan sebagai Kordinator Barisan Kuning Anti Korupsi kembali sambangi KPK, Selasa (26/9/2023)
Mereka, meminta agar Ketua KPK segera Periksa PJ Gub Papua Barat Daya dan Plt Kadis PU diduga ikut serta mengatur jalannya Tender proyek di Pemda Papua Barat Daya melalui link LPSE Kota Sorong.
Barisan Kuning Anti Korupsi yang eksis menyuarakan pemberantasan korupsi di Tanah Papua, menduga adanya Monopoli proyek yang dilakukan oleh satu orang namun, mempunyai beberapa perusahaan ikut paket a, b dan c modus lama.
“Hal ini tentunya kami meminta KPK segera melakukan investigasi secara mendalam dari informasi yang di berikan dan bisa membongkar mafia proyek APBD Tahun 2023 Pemda Papua Barat Daya seperti halnya bagaimana KPK sudah beberapa kali tangkap kepala daerah dengan modus seperti ini,” katanya
“Kami juga mendapatkan informasi dari sejumlah tokoh tokoh Pemekaran di Papua Barat Daya bahwa mereka juga tidak hargai sebagai pejuang yang memekarkan Provinsi Papua Barat Daya bahkan Tidak ada Kontraktor Orang Asli Papua yang memenangkan Tender dari LPSE Kota Sorong,” paparnya.
“Sementara yang kami monitor sungguh ironis melihat kondisi ini pantas saja plt Kadis PU Papua Barat Daya yang bukan orang asli papua dan sengaja dipersiapkan,” jelasnya.
“Untuk hal ini jadi Provinsi Papua Barat Daya bukan dirasakan oleh Orang Asli Papua melainkan orang di Luar Papua hanya untuk agenda dan menangkan Perusahaan Asing dan lainnya,” tutup iwan
(SH)
