oleh

APH Diminta Usut Dugaan Penyimpangan Dana Desa Gampong Jungka Gajah

 

Aceh Timur, Baranews |  Aktifis Patron RI Drs. Jamaludin mensinyalir adanya dugaan korupsi yang diduga dilakukan aparatur desa Gampong Jungka Gajah Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur.
Seiring dengan hasil Investigasi Tim dilapangan, ditemukan banyak proyek desa tidak padan dengan kondisi yang diharapkan.
“Masyarakat mulai curiga terhadap kinerja Keuchik sejak 2017, sampai sekarang contoh pada saat Kegiatan Anggaran tahun 2020. Anggaran tahun 2020 Gedung PKK, Menasah, Tambah BLT Covid/PKH. kemudian tanpa di Silpa Anggaran tahun 2020 dikerjakan tahun 2021, yaitu dikerjakan pada awal April s/d 5 Mai 2021 kegiatan Rehap Jalan, Saluran/Paret Jalan, pembukaan Jalan Baru, dan proyek 3 Unit Gorong gorong dengan ukuran 80 cm x 3,80 Cm x3,5 M, 3 unit Gorong gorong dengan ukuran 50 cm x3,5 m, 6 unit Lampu Jalan, potong 2 ekor kambing, buat Saluran di teras menasah, potong 2 ekor lembu untuk megang Lebaran Idul Fitri 1442 H kemaren dengan biaya Rp 20,5 Juta,
Untuk biaya PKK tidak jelas dan terindikasi fiktif, Khusus untuk dana BUMG Hasil Jual Lembu di dalam Kantong Sekdes bukan sama Keuchik, Ketua BUMG atau Bendahara BUMG. disinyalir dana BUMG dikelola oleh Sekdes alias kerjasama Kasi Keuangan Desa dengan Sekdes.” kata Masyarakat yang tidak mau disebutkan nama kepada Baranews 28 September 2021.

“Kami minta penegak hukum usut tuntas dugaan penyimpangan dana gampong Jungka Gajah dari tahun anggaran 2017 hingga 2020 ,” Ujar Drs Jamaludin Aktifis Lsm Patron RI.

Terpisah saat dikonfirmasi Keuchik Jungka Gajah M. Nasir menjelaskan bahwa pihaknya telah melaksanakan kegiatan sesuai petunjuk yang tertera di Rincian Anggaran Biaya (RAB)
“Tidak ada penyimpangan, semuanya sudah sesuai dengan RAB” Ujar Keuchik M. Nasir Selasa (28/09).

Hal senada juga di ungkapkan oleh Sekdes Ikhsan bahwa semua proyek dikerjakan sesuai keinginan masyarakat “coba tanya kebetulan disini lagi ada kepala dusun, nggak ada yang menyimpang ya kan, semua masyarakat tidak pernah ada komplin sama kami, malahan BLT kami berikan merata kepada 30 KPM dan tidak ada Masyarakat yang tidak dapat BLT kecuali KPM BPNT, BST dan PKH” Ujar Sekdes menjelaskan. (Tim)

News Feed