oleh

“Anggota DPRK Aceh Tenggara Arnol Napitupulu,SE Menanggapi Statement Bupati Aceh Tenggara (Agara), Raidin Pinim”

BaraNeweaceh.co.(Agara) Arnol salah satu anggota DPRK menanggapi isu yang dalam perbincangan kalangan masyarakat kute yang ada di desa pada saat sekarang ini Bupati melarang keras seluruh Pengulu Kute (Kepala Desa) se-Agara menggunakan dana desa dialihkan untuk pembelian sembako yang dibagikan kepada masyarakat,statement diampaikan Raidin Pinim, saat pembukaan kegiatan penyemperotan massal disinfektan di sejumlah lokasi secara serentak, di Lapangan Ahmad Yani Kutacane, Selasa 31 Maret 2020 yang lalu.itu adalah suatu kebijakan yang harus beliau lakukan mengingat status kita bukan dalam lockdown,sebut Arnol pada media dikutacane Rabu,1/20.

Arnol menambahkan Ada beberapa hal yg perlu kita perhatikan mengenai penggunaan dana desa terhadap pegantisipasi masyarakat terhadap virus corona atau covid 19 saya hanya ingin menjelaskan kepada kita semua ada beberapa hal akan saya sampaikan

1.Regulasi peratuaran menghadapi covid 19.

2. Acuan tiem gugus tugas nasional covid 19 tentang arahan pengarahan kesiapan dan persiapan daerah terhadap pengantisipasian memghadapi virus corona

3.saat ini status kita di AGARA masih status pencegahan bukan status lockdown.artinya kebijakan utk pembelian sembako oleh desa blm mengarah pada tingkatan atau status darurat

4. Selain itu president telah menetapkan saat ini Selain darurat kesehatan, Jokowi pembatasan sosial berskala besar (PSBB)

5. Semuanya itu harus melalui jalur requlasi dan tahapan2 yg ada

Tanpa mengurangi rasa hormat saya kpd para kepala desa yg menginisiatifi utk pembelian kebutuhan sembako hal ini dpt kita kategorikan status darurat sebab adanya kebutuhan yg langkah dan status menghadapi virus corona sudah dinyatakan darurat artinya masyarakat tdk dapat lagi beraktivitas total,

6.Menyangkut ada beberapa hal menyikapi ada sebahagian kepla desa sudah melakukan pendistribusian sembako perlu bupati/wkl memberi pertimbangan dan mengkaji atas motifasi dan semangat kepala desa dalam melindungi warganya dan perlu diingat bahwa semua regulasi kebijakan harus ada koordinasi yg utuh antara kepala desa dengan pimpinan daerah dalam menghadapi kebijakan yg emergenci sehingga perlu kesigapan mengantisipasi dilapangan,tenda Arnol Napitupulu DPRK dari partai beringin(Golkar).

Ini mungkin sedikit banyaknya saudaraku yang bisa saya berikan sedikit pemikiran terhadap hal yang disampaikan pemimpin daerah,Papar Arnol napitupulu,SE .

pada kesempatan yang sama kembali wartawan baranews konfirmasi secara terpisah dengan salah satu aktivis aceh tenggara Masriadi Djadil,SP mengatakan setiap kebijakan harus berkoordinasi kepada yang berwenang dalam hal ini kita tidak boleh memandang kebijakan kepala desa memberikan sembako dengan sebelah mata.

jelas setiap desa ada yang nama nya pendamping Desa (PD) ada camat, mereka mungkin sudah berko’ordinasi.

kita semua tau “Karena desa adalah merupakan satu kesatuan masyarakat adat dan hukum yang memiliki batas dan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI demikian yang diatur dalam penjelasan UUD desa No 6 Tahun 2014,” jelas jadil.

jadil menambahkan, Permendes No 11 Tahun 2019 tentang priorotas penggunaan dana desa Tahun 2020 yang mana setiap penggunaan Dana desa itu adalah hasil musyawarah atau pun hasil mufakat seluruh masyarakat sesuai dengan regulasi yang berlaku Selanjutnya sebagai mana yang diatur dalam Permendes Tahun 2015 yang telah diubah dengan Permendes No 16 Tahun 2019 tentang musyawarah desa.kan sudah jelas.

mari bersama-sama untuk melakukan pencegahan virus corona khusus di Aceh Tenggara dalam bumi sepakat segenep ini.(BM)

News Feed