oleh

Alfianda: Pemerintah Aceh Harus Konsisten Dan Tegas Terhadap Penyelesaian Sengketa PT.EMM Ke MK

Banda Aceh, Baranewsaceh.co – Pemerintah Aceh mencabut Rekomendasi Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam dengan Nomor surat 545/12161 tanggal 8 Juni 2006 , dengan pernyataan kepada Mentri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM) Melalui Nomor Surat (545 /6320 tanggal 18 April 2019) Perihal Pencabutan Rekomendasi Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor Surat (545/12161 tanggal 8 Juni 2006) dan Pemerintah Aceh telah membentuk Tim Percepatan Penyelesaian Sengketa Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Kepada Perseroan Terbatas Emas Mineral Murni (PT.EMM) Sesuai dengan keputusan Gubernur Aceh Nomor Surat 180/821/2018 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penyelesaian Sengketa Pemberian IUP Perseroan TerbataS Emas Mineral Murni (PT.EMM).

Dan Akhirnya Dilayangkan Gugatan dari Pemerintah Aceh akan mengajukan Gugatan uji materi (Judicial Review) ke Mahkamah Agung terhadap Mentri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam hal ini, Alfianda selaku Mentri Kajian Aksi dan Advokasi UIN Ar-Raniry mengatakan, ” Kami mendukung dan tetap mengawal kinerja Tim Percepatan Penyelesaian Sengketa PT.EMM Karena Judicial Review Merupakan Bentuk tindakan yang sangat tepat dalam kebijakan izin pertambangan antara kewenangan pemerintah pusat dengan pemerintah Aceh khusus nya dan juga bentuk tindakan tegas terkait respon yang lambat Dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Yang belum me respon terkait surat imbauan Atas BKPM yang mengeluarkan izin Pemberian IUP kepada PT.EMM tanpa menghargai Pemerintah Aceh dengan mengambil Kebijakan Sepihak,”katanya Alfianda.

Lanjutnya Alfianda, “Kami harapkan Tim Percepatan Penyelesaian Sengketa PT.EMM tidak lalai dan segera mempersiapkan dokumen-dokumen selaku permohonan keberatan ke Mahkamah Agung. Dan Kami menuntut agar Judicial Review bukan hanya sekedar wacana tapi di butuhkan realita dan fakta agar seluruh Masyarakat Aceh tau bagaimana perkembangan Selanjutnya terkait Judicial Review tersebut, dan Kami meminta transparansi baik dari pertama permohonan Judicial Review, Proses Persidangan dan Sampai hasil Proses gugatan tersebut Ke Mahkamah Agung, Karena ini menyangkut Masalah saling menghargai dan berkomunikasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh baik dari masalah Pertambangan maupun hal-hal lain nya agar tidak se mena-mena dalam mengambil Kebijakan jika Pemerintah Aceh tidak melakukan Transparasi maka kami Mahasiswa tidak akan tinggal diam,”tegasnya Alfianda selaku Mentri Kajian Aksi dan Advokasi Uin Ar-Raniry

“kami mengawal bukan cuman melihat tapi jugak akan melakukan pergerakan seperti yang sudah-sudah jika Pemerintah Aceh lalai dalam menyelesaikan tanggung jawab nya,”Tutup Alfianda

Komentar

News Feed