oleh

Aktivis minta KPK dan POLDA ACEH Turun ke Aceh Tenggara Langsung ke Lapangan

Aceh Tenggara,  Baranewsaceh.co |  Almujawadin mengatakan kepada awak media ini di sebuah Kampus terbesar di aceh Tenggara Universitas Gunung Leuser (UGL)kutacane terlebih dahulu kami segenaf aktivis Aceh Tenggara mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-74 diperingati hari ini, Rabu, 1 Juli 2020. Sejarah penamaan Hari Bhayangkara sendiri berasal dari nama pasukan elite yang pernah dipimpin Mahapatih Gajah Mada pada zaman Kerajaan Majapahit di abad ke-14 Masehi.Tanggal 1 Juli 2020 ini diperingati sebagai Hari Bhayangkara oleh seluruh Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Almujawadin menambahkan Kita berharap kasus-kasus yang ditangani di Polda Aceh,seperti kasus, Dana BOK, Jamkesmas, Dana Akreditasi Puskesmas Dinas kesehatan Aceh Tenggara dan Dana kegiatan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK).

mohon kepada polda Aceh untuk segera melakukam lidik terhadap proyek dugaan korupsi pembangunan ruangan operasi dan Insenerator di RSUD Sahudin Kutacane total mencapai Rp 8,9 miliar. tahun 2019 bersumber Dana DAK.

pengadaan bibit jagung tahun anggaran 2019 mencapai Rp 2 miliar lebih di Dinas Pertanian Aceh Tenggara.
Kemudian dugaan korupsi pembangunan bronjong ambruk di Desa Perapat Sepakat, Agara 2018 yang anggarannya Rp 3,2 miliar dan kasus tindak pidana korupsi anggaran pilkada tahun 2017 yang sudah di tetapkan oleh polres aceh tenggara menjadi tersangka oleh oknum sekretariat Komisioner Independen Pemilihan pada tahun 2018.

Begitupula masalah 40 pembangunan gedung sekolah di aceh tenggara SMP/SD yang bersumber dari dana DAK senilai Rp. 11.5 Miliar 2019 di duga pelaksanaannya tidak sesuai dengan Permendagri nomor 1 tahun 2019 tentang petunjuk teknis, oprasional dan alokasi khusus fisik bidang pendidikan.

kita juga bisa melihat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara( DPRK )telah melakukan Pansus uji petik laporan pertanggung jawaban Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara tahun 2019 dan sidang paripurna di sudah selesai pada akhirnya DPR telah melakukan Rekomendasi hasil temuan mereka ke Plt.Gubernur Aceh Nova Iriansyah dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito karnavian.pungkas Almujawadin

setelah di kalkulasikan anggaran semua yang kami sebutkan ini anggka yang sangat besar mencapai puluhan Miliar Rupiah,dan pada intinya kami juga merasa curiga dengan adanya Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI )perwakilan Aceh saat melakukan Auditor di Aceh Tenggara.Tiba-Tiba pemerintahan pengelola kegiatan dan keuangan Kabupaten Aceh Tenggara mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian(WTP).padahal kita lihat kasus bermunculan di kalangan media.tutup Almujawadin.(02-07-2020)(BM)

News Feed