oleh

Zacky Al Masry : Kepala Dinas Berbohong, Uji Lab. Sudah Keluar Tetapi Tidak di Publikasikan ke Publik

banner 300x250
image_pdfimage_print

Rokan Hilir, Baranewsaceh.co – Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Suwandi S.o.s. Diduga Menyembunyikan Hasil Uji Laboratorium Baku Mutu  PT.Sawit Riau Makmur (PT.SRM) sudah keluar tetapi hingga saat ini belum di Publikasikan ke Publik,memang nya ada apa?

Tudingan sekaligus Pertanyaan ini di lontarkan ketua LSM LIRA Zacky Al Masry lantaran kecewa dengan sikap salah satu anak buah Bupati Rokanhilir yang terkesan tidak Komitment dengan janji sebelumnya.sabtu 15/09/2018.

Padahal sudah jelas sambung Zacky bahwa PT SRM Teluk Mega di duga telah melanggar kesepakatan bersama serta tidak mengindahkan surat Keputusan Bupati nomor 544 tahun 2017 tertanggal 4 Desember 2017 memutuskan dan menetapkan PKS. (SRM) telah melakukan pelanggaran pasal 69 ayat (1) huruf a.UU nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Kita sudah minta ke pada LIRA Propinsi untuk menanyakan ke MA tempat uji lab di jln. Arifin Ahmad di Pekan Baru perihal hasil lab limbah PT. SRM yang di uji oleh Dinas DLH Rohil

Dan pihak MA mengatakan sudah di ambil sama orang DLH Rohil” Saat ini sambung nya lagi Publik sedang menunggu hasil Lab dari Sample yang di ambil serta di antar oleh petugas DLH beberapa bulan yang lalu ke MA jalan Arifin Ahmad Pekanbaru.

Tentunya lanjut Zacky Hasil tersebut paling lama satu bulan sudah selesai sehingga tugas selanjutnya pihak DLH yang saat ini di Pimpin oleh Suwandi wajib mengadakan konprensi Pers, jika memang terbukti bersalah dan melanggar ketentuan maka Pemkab Rohil Wajib memberikan sanksi berikutnya berupa Pembekuan atau Pencabutan Izin Lingkungan dan Sanksi Pidana  sesuai dengan pasal 79,  UU nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan  Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Jangan karena undangan dan hadir saat acara tabur benih Ikan yang di laksanakan PT SRM kemarin membuat Pemda rohil segan untuk mengambil tindakan berikutnya

Pasal 98 ayat (1) UUPPLH Th 2009 : Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Terpisah Kadis DLH Suwandi Sos ketika di Konfirmasi Media Baranewsaceh.co mengatakan kalau pihaknya sampai sekarang belum ada menerima hasil uji lab tersebut.

“Hasil uji lab nya belum kami terima.. mereka tetap melaksanakan sangsi Administrasi  Paksaan Pemerintah.. termasuk menghitung kerugian lingkungan yang di lakukan oleh UMRI…saya dapat info minggu depan UMRI sudah turun ke lapangan untuk mengambil Data2..”

Kita ketahui bersama, pada Statment berita sebelum nya baik Kepala Dinas Suwandi Sos maupun Kepala Bagian Muhammad Nur Hidayat sepakat akan mengambil tindakan tegas terhadap PT SRM karena terbukti sudah beberapa kali melanggar kesepakatan bersama bahkan sudah di layangkan surat Keputusan Bupati nomor 544 tahun 2017 tertanggal 4 Desember 2017 memutuskan dan menetapkan PKS. (SRM) telah melakukan pelanggaran pasal 69 ayat (1) huruf a.UU nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pertemuan kedua belah pihak sebelumnya PT.SRM diwajibkan untuk melakukan penanggulangan  terhadap sumber pencemaran yaitu dengan menutup dan membongkar pipa pembuangan air limbah ke Media lingkungan yang tidak mempunyai izin.

Kemudian Membayar biaya kerugian lingkungan hidup yang dihitung oleh ahli yang ditunjuk oleh DLH. Serta melaporkan pelaksanaan Paksaan Administrasi langsung kepada Bupati Rohil.

Dan Apabila PKS. SRM tidak melaksanakan ketentuan yang dimaksud, dalam jangka 60 hari sejak diterbitkannya surat keputusan ini, maka PKS SRM akan dikenakan sanksi berupa Pembekuan atau Pencabutan Izin Lingkungan dan Sanksi Pidana  sesuai dengan pasal 79,  UU nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan  Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Sebelum merevisi izin limbah cairnya ia tak boleh membuang limbah cairnya,iya itu kata undang-undang bukan kata saya,kita nanti akan serahkan hal ini ke Pak Bupati supaya jangan kami yang di persalahkan”,Ujar Zacky menirukan  Kepala Dinas DLH melalui Kabid nya baru baru ini.

Zacky juga menantang Dinas DLH Rohil ke MA ( Mutu Agung) untuk Membutikan Bahwasanya DLH Rohil telah Berbohong kepada Publik. (AB)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed