oleh

Wakil Bupati Gayo Lues Hadiri Pembukaan Sidang Paripurna DPRK Gayo Lues Masa Sidang Ke III Tahun 2018

banner 300x250
image_pdfimage_print

GAYO LUES, BARANEWSACEH.CO – Wakil Bupati Gayo Lues H. Said Sani menghadiri  Rapat Paripurna DPRK Gayo Lues tentang rancangan Qanun perubahan APBK Gayo Lues Tahun anggaran 2018 dan beberapa rancangan Qanun lainnya masa sidang III Tahun 2018 di Kantor DPRK Gayo Lues Jln. Datok Sere No. 01 Kec. Blangkejeren Kabupaten  Gayo Lues, Rabu, (03/10/2018)

Rapat Paripurna DPRK Gayo Lues dihadiri oleh Ketua DPRK Gayo Lues H. Ali Husin, SH, Para Anggota DPRK Gayo Lues,  Sekda Kabupaten  Gayo Lues H. Thalib, S.Sos, MAP, Kasdim 0113/GL Mayor Inf Imam Sukoco, S.Ag, Wakapolres Gayo Lues  Kompol Andyano, SKM, Kasi Intel Kejari Gayo Lues Dedy, SH, Ketua MPU Gayo Lues Tgk. Kasimudin Ghazali, Para Asisten Bupati Gayo Lues, Para Staf Ahli Bupati Gayo Lues, Para Kepala SKPK dan Para insan pers.

Wakil Bupati Gayo Lues H. Said Sani dalam sambutannya mengatakan “  Dalam agenda utama kesempatan ini saya akan  memaparkan perubahan anggaran 2018.  Ada dua agenda penting yang akan saya sampaikan. Pertama, tentang racangan Qanun perubahan APBK Gayo Lues Tahun Anggaran 2018. Kedua, tentang 6 Qanun yang terdiri dari 1). Rancangan Qanun tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. 2) Perubahan Qanun tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. 3) Perubahan kedua atas Qanun tentang Retribusi Perizinan Tertentu. 4) Perubahan Qanun tentang Retribusi Jasa Usaha. 5) Perubahan Qanun tentang Retibusi Jasa Umum 6) Rancangan Qanun tentang Rencana Detail Tata Ruang; Kawasan Terangun.

Agenda utama yang kami sebutkan ini merupakan rangkaian kegiatan yang telah dicapai dari sindang Paripurna ke II. Berikut kami paparkan secara detail dan terinci, ujarnya.

Pertama-tama izinkan kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pimpinan dan segenap anggota Dewan terhormat yang telah mengagendakan Sidang Paripurna Ke-III Tahun 2018 dalam rangka membahas Rancangan Qanun Kabupaten Gayo Lues tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja  Kabupaten (RAPBK) Gayo Lues Tahun Anggaran 2018 dan beberapa rancangan Qanun lainnya untuk dievaluasi, disempurnakan dan dimaknai secara arif dan bijaksana di gedung Dewan terhormat ini, kata H. Said Sani.

Said Sani juga mengatakan “ Tujuanya, untuk mencapai apa yang telah disepakati yang tertulis dalam APBK 2018, dan menyelesaikan apa yang terealisasi pada program Tahun Anggaran 2018, Atas dasar persoalan yang kami sebut di atas merupakan capaian yang telah kita lakukan pada Sidang Paripurna sebelumnya.  Idealnya, Rancangan Qanun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada akhir bulan September lalu. Sesungguhnya, kita telah melakukan pengambilan persetujuan bersama Dewan Perwakilan dengan Bupati Gayo Lues terhadap Rancangan Qanun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018”.

Sebagai landasan hukum Rancangan Qanun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2018, sesuai dengan amanat Pasal 136 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa “Perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi :

  1. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
  2. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;

c.Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;

  1. keadaan darurat; dan atau
  2. keadaan luar biasa.”

Selain itu juga disampaikan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2018merupakan penyesuaian terhadap target pendapatan, pergeseran anggaran kegiatan serta pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnyayang sebagian besar adalah Program Kegiatan yang telah dilaksanakan mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2018.

Pada kesempatan ini kami ingatkan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang memiliki target PAD agar dapat melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi seluruh sumber-sumber pendapatan, sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan, sebut H. Said Sani.

Perubahan anggaran belanja yang tercantum dalam Qanun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2018 tetap ditujukan pada penanganan masalah-masalah pembangunan yang dianggap strategis dan prioritas bagi pembangunan daerah dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagaimana termuat dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2018.

Dalam 1 (satu) tahun masa kerja Bupati dan Wakil Bupati kita telah berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan sasaran strategis pembangunan, untuk itu Kepala SKPK supaya melaksanakan program/kegiatan sesuai target indikator kinerja yang telah dinyatakan dalam perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.

Kami menyadari Rancangan Qanun Perubahan APBK Tahun Anggaran 2018 yang telah di sampaikan masih jauh dari sempurna, masih banyak usulan dan kebutuhan mendesak yang idealnya ditampung dalam perubahan ini, namun karena keterbatasan anggaran, maka sebahagian besar dari kebutuhan tersebut akan kita tampung dalam rancangan APBK Tahun Anggaran 2019.

Untuk itu kepada semua SKPK yang telah menyampaikan usulan perubahan, kami mohon dapat bersabar dan memahami apabila usulannya belum tertampung dalam perubahan ini,  dalam waktu dekat akan kita usulkan dalamrancangan APBK Tahun Anggaran 2019, ujarnya.

Sebagaimana kami sebut di atas tentang  Perubahan atas 6 Qanun terdiri dari:

1). Perubahan atas Qanun tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

2) Perubahan atas Qanun tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

3) Perubahan kedua atas Qanun tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

4) Perubahan atas Qanun tentang Retribusi Jasa Usaha

5) Perubahan atas Qanun tentang Retibusi Jasa Umum

6) Rancangan Qanun tentang Rencana Detail Tata Ruang; Kawasan Terangun.

Penekanan atas perubahan Qanun ini merupakan suatu tuntutan pertumbuhan penduduk yang laju perubahan ekonomi masyarakat yang memerlukan perluasan usaha dan jasa ekonomi. Fungsi qanun ini berlandaskan pada penyebarluasan penduduk yang berdampingan pemukiman penduduk dalam kawasan ekosistem Leuser, jelas Wakil Bupati H. Said Sani. (ABDIANSYAH)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed