oleh

Terkait Reses Anggota DPR RI Komisi III M. Nasir Djamil Kunjungi Bener Meriah

image_pdfimage_print

 


Bener Meriah Baranewsaceh.co – Anggota DPR RI komisi III bidang keamanan, hukum dan ham, M. Nasir Djamil, melakukan audensi dan bertatap muka langsung dengan sejumlah kepala kampung yang hadir dari beberapa desa yang ada di Kabupaten Bener Meriah.

Kegiatan tersebut tentu dalam upaya menyerap asfirasi sekaligus mendengar langsung keluhan dari para kepala kampung terkait penggunaan anggaran dana desa (ADK). Sementara pertemuan tersebut bertempat di Kafe Kontco Bale Atu kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Sabtu (11/08).

Hadirnya anggota DPR RI dari Fraksi PKS DPR RI juga didampingi oleh
Noma khairil (30), yang merupakan salah satu putra terbaik Bener Meriah, (Tingkem) yang kini menjadi anggota DPRK Kota Langsa.

Amatan Baranewsaceh.co. Pertemuan tersebut, benar benar di manfaatkan oleh sejumlah kepala kampung yang hadir untuk kemudian mempertanyakan terkait beberapa oknum kepala kampung yang mengalami masalah dalam hal pengelolaan dana desa.

Menjawab persoalan tersebut, M. Nasir Djamil politisi Partai PKS yang kini duduk sebagai anggota DPR RI, mengatakan. Kehadiran saya di sini tentu dalam masa reses, untuk melihat dan mendengar lebih dekat dengan masyarakat yang ada di Kabupaten Bener Meriah ini. Jawabnya. Sekarang ini banyak persoalan yang di hadapi oleh masyarakat terkait pengelolaan dana desa. Memang harus ada keberpihakan menyangkut dalam pengelolaan dana desa. Tidak perlu intervensi berlebihan dari pemerintah kabupaten. Hal ini di maksud agar pemerintahan desa bisa lebih mandiri. Ucapnya.

Sebaliknya pemerintah Kabupaten harus mendorong dan terus mendampingi agar keberadaan anggaran dana desa tersebut memiliki efek untuk kesejahtraan masyarakat. Pintanya.

Lebih lanjut M.Nasir Djamil menerangkan. Keberadaan dana desa adalah hal yang strategis untuk menunjang kavasitas pembangunan dan kesejahtraan masyarakat, tentu melalui Badan usaha milik Kampung (BUMK)

Tapi setelah saya mendengar dari beberapa kepala Kampung. Penggunaan dana desa tersebut sampai saat ini belum bisa di oftimalkan. Dana desa dan kapasitas penyelenggaranya, harus memberikan dampak positif bagi masyarakat desa. Harus ada perimbangan antara pembangunan fisik dan non fisik. Timpalnya.

Begitu juga halnya dengan aparat penegak hukum. Mereka bekerja dengan undang undang, sementara aparatur kanpung juga bekerja dengan undang undang. Oleh sebab itu harus ada kesefahaman, sehingga tidak terjadi asal tangkap dan asal copot. Tegasnya.

M. Nasir Djamil juga meminta aparat penegak hukum harus preintif dan prefentip, dalam pengertian, pendeteksian dini. Selain itu, M.Nasir Djamil juga berharap harus juga ada anggaran alokasi bantuan bagi Organisasi Bantuan Hukum (OBH) oleh pusat, agar ketika terjadi masalah harus ada pendampingan. Tapi dibalik semua itu, sebaiknya dilakukan pencegahan melalui deteksi dini,l. Selain itu perlu ketegasan dari pemerintah Kabupaten untuk melakukan evaluasi agar kepala kampung tidak was was dalam mengelola dana desa.

Harapannya kedepan semoga dana desa yang telah di gelontorkan dapat meningkatkan kesejahtraan masyarakat, dengan demikian masyarakat bisa lebih kreatif melalui BUMK, selanjutnya punya ide dan gagasan dalam membangun desa kedepan Pungkasnya.

Mengakhiri pertemuan tersebut. M.Nasir Djamil juga membagikan buka buah karya tulisnya yang berjudul “Republik Gaduh” kepada seluruh Reje Kampung yang hadir. (DN)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed