oleh

Tagar 2019 ganti presiden sebenarnya untuk siapa…?

image_pdfimage_print


Oleh : Riski Saradi, Pante Raya Bener Meriah.

Beberapa bulan kebelakang Indonesia telah dihangatkan oleh beberapa isu tentang perpolitikan, salah satunya tagar 2019 ganti presiden. Tagar ini telah berkembang cukup cepat seperti kekalahan Timnas sepak bola di Asian games, tagar #2019gantipresiden telah masuk kedalam jiwa masyarakat ; baik itu emak-emak, pemuda milenial, mahasiswa dan lain-lain.

tagar 2019 ganti presiden yang diciptakan oleh politikus partai keadilan sejahtera Mardani Ali Sera meluas akibat media sosial dan selalu di perbincangkan oleh masyarakat. Tidak hanya itu, penggerak tagar 2019 ganti presiden seperti Neno Warisman, Mardani Ali Sera, Ahmad Dhani dan lain-lain juga melakukan upaya dalam menyebar luaskan hal ini dengan cara deklarasi dari kota ke kota. Namun upaya mereka untuk menyentuh hati masyarakat tidak berjalan mulus di beberapa kota Indonesia salah satunya di Bandara Hang Nadim, Batam, pada tanggal 27 Juli 2018 yang lalu. Dari beberapa penolakan, tokoh-tokoh penggerak tagar 2019 tidak menyerah dalam mendeklarasikan tagar tersebut. Hal ini saya yakini dari upaya mereka mendeklarasikan di kota-kota yang belum menolak pergerakannya, salah satunya adalah kota Banda Aceh.

Acara deklarasi #2019gantipresiden telah direncanakan digelar hari Sabtu (1-9-2018) di stadion H Dimurthala, Banda Aceh. Tetapi kembali upaya mereka terhenti akibat tidak dapat mengantongi surat rekomendasi dari pihak terkait kota Banda Aceh. Pihak kota Banda Aceh sempat mengeluarkan surat balasan yang berisi alasan mengapa tidak mengeluarkan surat rekomendasi “Untuk menghindari kemungkinan hal serupa akan terjadi juga di Kota Banda Aceh yang saat ini relatif aman dan kondusif, maka Pemerintah Kota Banda Aceh tidak dapat mengeluarkan rekomendasi deklarasi #2019GantiPresiden yang saudara mohonkan,” demikian bunyi surat yang ditandatangani Kepada DPM PTSP Banda Aceh, Muchlish SH.

Cermat saya, jika hal ini terus berlangsung sampai pada pemilihan presiden, ini tidak akan baik untuk demokrasi kedepan, Karena tidak memberikan kesempatan untuk masyarakat itu sendiri dalam mengambil keputusan.benar seperti yang di sampaikan DPM PTSP Banda Aceh dalam surat balasannya, “Untuk menghindari kemungkinan hal serupa (bentrok antara pro dan kontra) akan terjadi juga di Kota Banda Aceh yang saat ini relatif aman dan kondusif,”. Perbedaan pendapat itu baik untuk kemajuan, banyak kritikan dan saran terkumpul, namun menurut saya apabila salah satu golongan pendapat mengutarakan pendapat dengan besar-besaran akan membuat kelompok pendapat lainnya akan terkecilkan dan akan menimbulkan bentrok. Saya beranggapan bahwa

#2019gantipresiden adalah bentuk intervensi dari beberapa pihak untuk memaksa masyarakat mengubah penilaian terhadap presiden yang sedang menjabat, mengapa tidak membiarkan masyarakat itu sendiri yang menilai calon presiden selanjutnya?, Jika Menganggap tagar 2019 ganti presiden suara rakyat, mengapa harus ada mengajak masyarakat ganti presiden..?

Suara rakyat adalah suara yang menentukan nasib pejabat pemerintahan, jika oknum oknum telah memobilisasi suara rakyat mau jadi apa negara ini nantinya. Mari biarkan masyarakat yang menilai sendiri calon-calon yang ada, hal ini dalam upaya mendewasakan masyarakat itu sendiri. jikalau di haruskan memberi gambaran terhadap pemilu tahun depan sebaiknya sewajarnya saja. Dan Kita sebagai masyarakat yang memegang penuh dari kemenangan calon presiden tahun depan harus pandai mencermati isu-isu yang ada di Indonesia, tidak mudah terpengaruh, memiliki penilaian sendiri sebelum mendengar penilaian dari orang lain dan lain sebagainya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed