banner 1280x334

Sekolah Disegel Hukum Dikebiri

by

LAMNO, BARANEWSACEH.CO – Penyegelan SD negeri kuala lambeusoe terjadi  Rabu 6 september  2017 dini hari. Penyegelan ini  terjadi dikarenakan ahli waris pengugat  merasa mengajukan ke meja hijau teryata percuma dikarenakan tidak ada tindak lanjut putusan hukum dari pemerintah aceh jaya. Akibat dari kejadian ini ratusan murid sd kuala lambeusoe tidak bersekolah hampir seminggu .Menyikapi kejadian ini  M.Jamil anggota DPRK Aceh Jaya fraksi partai Demokrat  menyampaikan, sebernarnya hal ini tidak perlu terjadi jika pemda cepat mengambil sikap,apalagi hal ini sudah diketahui jauh hari  sebelumnya, Hal  sebenarnya bisa diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat.saudara jamin  menhubungi ahli waris via telfon, ahli waris menyampaikan kami  sangat kecewa atas sikap pemkab yang tidak kooperatif dan beritikad jelas terhadap masalah ini.apalagi keputusan hukum telah ada pun mereka tidak menjalankannya. Ahli waris merasa keluarganya  telah dizalimi 12 tahun tanah nya digunakan, disegel pun dirusak gembok segel dengan paksa oleh orang yang tidak bertanggung jawab  yang berarti kami ini tidak dianggap sedikitpun oleh mereka.

Setelah musibah tsunami datang lagi musibah dizalimi kami pasrah bang hanya Allah SWT yang tahu segalanya.saudara jamil menyarankan agar keluarga ahli waris bersabar masalah ini tetap bisa diselesaikan dengan baik dan hati dingin.hukum memang harus ditegakkan karena negara kita negara hukum,saudara jamin akan melakukan mediasi dengan pengadilan  dan berbagai pihak untuk meminta petunjuk jalan keluar dari masalah ini.  Saudara jamil menyarankan satu suara beliau bisa mewakili suara yang lain demi membangun Aceh jaya kedepan yang lebih baik hingga permasalahan bisa cepat terselesaikan secara damai  arif dan bijaksana.

Saat ini kegiatan belajar mengajar dipersiapkan ditenda tenda dalam komplek pesantren setempat.Menurut bupati Irfan TB, sekolah akan dibangun baru dan akan mengangarkan anggaran  untuk pengadaan tanah serta bangunan baru ditempat yang baru.

Hal ini tentu membutuhkan biaya dan waktu yang cukup lama.sehingga berakibat terganggunya murid murid belajar.kenapa dengan bangunan dan tanah lama tidak diganti rugi? Ada apa? Politik kah? Atau ada yang lain? Bagaimana dengan putusan hukum apa bisa diacuhkan begitu saja?hal ini harus difikirkan dengan cermat dan menjadi tanggung jawab kita bersama  kata saudara jamil

Kronologi perkara yakni sebelum tsunami  pada tahun 80-an pengugat pernah menghibah sebidang tanah ke kabupaten aceh barat sebelum pemekaran kabupaten aceh jaya,tanah tersebut terletak di gampong kuala lambesoe menampung 6 lokal dan beberapa rumah guru.Pasca Tsunami Bangunan tersebut hancur karena tsunami yang menimpa Aceh termasuk tanahnya digerus air dan berada tepat dibibir pantai.

Pasca tsunami masa masa tersebut disebut masa tanggap darurat rehabilitasi dan rekonstruksi  pasca tsunami banyak bantuan asing ke aceh.Pada tahun 2006 Salah satu lembaga asing yakni Education International  yang di dukung oleh Uni Eropa sebagai negara pendonor diwakili oleh Mr.Jerome Fernandes. Mereka bermaksud membangun kembali sekolah yang hancur tersebut .

Dikarenakan situasional saat itu lokasi tanah SD Negeri yang semula tidak layak lagi dibangun kembali sekolah maka lembaga tersebut meminta lokasi lain,geucik kuala lambesoe bersama tokoh masyarakat menjumpai pengugat agar meminjam pakaikan tanah dengan janji ganti rugi serta mengizinkan tanah beliau untuk dibangun sekolah, maka dengan itikad baik dan tujuan tidak menghambat pembangunan  untuk kepentingan anak anak korban tsunami  pengugat mengabulkan permohonan tersebut  seluruh bukti dan saksi telah diperiksa dipersidangan  membuktikan tanah sekolah yang baru terbukti  bukan lokasi tanah lama yang dulu dihibahkan oleh pengugat.

 Sengketa lahan SD Negeri Kuala Lambesoe kecamatan Indra Jaya ,kabupaten Aceh jaya yang kini dikuasai oleh Pemerintah aceh khususnya Dinas pendidikan  Kabupaten Aceh Jaya yang terjadi semenjak tahun 2007 telah memiliki kekuatan hukum tetap yang dimenangkan oleh pengugat alm Teuku Rayeuk bin Teuku Budiman.

Semenjak 2008 pengugat terus menerus melakukan upaya agar masalah ini bisa diselesaikan dengan baik. Pengajuan ke meja hijau merupakan upaya pengugat untuk menutut hak haknya.Dalam putusan pengadilan negeri no.06/Pdt.G/2013/PN.Calang dimenangkan pengugat  Pemerintah aceh jaya melakukan perlawanan hukum banding yang kemudian putusan PN calang tersebut diperkuat oleh Pengadilan Tinggi/Tipikor banda Aceh Nomor 35/PDT/2014/PT.BNA.selanjutnya pemerintah Aceh Jaya mengajukan Kasasi  ke Mahkamah Agung pada 2014 yang hasilnya ditolak dengan putusan Nomor 3303.K/Pdt/2014, hingga memperkuat putusan sebelumnya.Dalam hal ini pemerintah aceh Jaya ,asisten satu, kabag tapem,kabag humas, biro hukum,kadis pendidikan,pada  19 Desember 2016 memanggil ahli waris pengugat agar menerima ganti rugi sesuai NJOP 2006 tanpa meyebutkan berapa nilainya dan mengenyampingkan putusan hukum. menjawab hal tersebut ahli waris mengatakan ” negara kita negara hukum saya tetap ikut putusan hukum “. pemerintah aceh jaya melalui asisten satu menyatakan jika hasil pertemuan ini akan di telaah kepimpinan.  Akan tetapi sampai menahun telaah tersebut tidak ada  gambaran yang  jelas ke sipengugat. (Fadhli)