Proyek Desa Bukit Meriah Disinyalir Bermasalah

by
Ilustrasi

*Proyek pembukaan jalan Sibelo diduga mark-up,dan BUMk kurang transparan

*Dihimbau Inspektorat Agara survey dan audit dana desa Bukit Meriah

*Keluarga TPK sengaja membohongi Wartawan

Kutacane (Baranews.Aceh) – Desa Bukit Meriah Km.6 Gajah Mati Kecamatan Leuser Kabupaten Aceh Tenggara(Agara),disinyalir proyek desanya tahap I Tahun 2017 bermasalah. Hal itu termonitor dan konfirmasi kepada Bendahara desa(kute) Bukit Meriah, Bp.Pasaribu. Hasil konfirmasi Jurnalis Baranews.Aceh dengan Bendahara kute,bahwa proyek pembukaan jalan Sibelo anggarannya Rp.270-290 juta ,sambil menyuruh Wartawan media ini menjumpai Ketua Tim pengelola kegiatan(TPK) desa Bukit Meriah, Sdr.Saragih. Juga, Badan usaha milik kute(BUMk) diduga kurang transparan, ujar narasumber media ini yang namanya tidak bersedia dipublikasikan.

Lebih lanjut,Awak media ini berusaha konfirmasi kepada Ketua TPK desa Bukit Meriah,tetapi sayang keluarganya berbohong dan menyembunyikan Sdr.Saragih, dengan alasan berada di kebun. Pantauan Jurnalis Baranews.Aceh, bahwa desa Bukit Meriah Tahun 2016 yang dipimpin Kepala desa(Pengulu kute) Harsono Nababan(sekarang sudah non aktif-red), diduga bermasalah proyeknya,yaitu pemipaan air bersih sampai warga desa melapor ke Camat Leuser, dan Inspektorat Aceh Tenggara.

Hasil pemilihan kepala desa(Pilkades) bulan Juli kemarin, dimenangkan Sudung Nababan(Kepala desa baru),perlu memperhatikan administrasi desa,asset desa, BUMk dari kepala desa lama,Harsono Nababan. Lagi, Inspektorat Aceh Tenggara perlu turun ke Lapangan untuk survey dan audit dana desa Bukit Meriah, bila penting audit investigatif dana desa Tahun 2016,dan dana desa tahap I Tahun 2017 yang masih dikelola Harsono Nababan beserta perangkatnya.

Barangsiapa bermain dan menyalahgunakan dana desa,akan meruntuhkan pemerintahan Joko widodo dengan program nawacitanya,yaitu membangun dari pinggiran(desa). Lagipula, adanya UU no.6 Tahun 2014 tentang desa, Permendagri no.113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, Surat KPK no.7508/01-16/08/2016 tentang himbauan terkait pengelolaan keuangan desa/dana desa, nota kesepahaman Kemendes PDT & T, Kemendagri, dan Mabes Polri tentang dana desa, Surat edaran Sekda Kabupaten Aceh Tenggara no.410.21/09/2017 perihal keterbukaan informasi pengelolaan keungan kute, dan surat Bupati no.005/112 tanggal 3 Nopember 2017. Dana desa bersumber dari APBN, APBK, dan APBA,terkhusus dana desa dari APBN,bila ada yang menyalahgunakan sepeserpun dan untuk kepentingan sendiri dan kelompok,dapat dikenai UU no.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU no. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi(TIPIKOR).( P.Lubis)