oleh

PILEG 2019 : PROSPEK IDEALISME VERSUS POLITIK PRAGMATIS

banner 300x250
image_pdfimage_print

Oleh : MUCHAMAD ABDUL ROSYID. (*)

Gaung pileg 2019 mulai menggema dan semerbak. Proses politik,  mulai dari lobi, negoisasi bahkan barter dan transaksi kepentingan mulai mewarnai dan menjadi kasak kusuk media. Bukan tidak ada alasan karena pileg 2019 nanti beda dengan pileg sebelumnya, yaitu bersamaan dengan pilpres yang sampai detik ini prediksinya adalah head to head.

Terlepas dari itu, yang pasti rutinitas lima tahunan ini diharapkan menjadi ajang atau media pemilihan pemimpin atau wakil rakyat yang tentunya sesuai dengan idealisme rakyat Indonesia. Pemimpin yang erat kaitannya dengan prinsip dan konsensus keberpihakan pada kesejahteraan, keadilan dan persamaan. Dari sinilah nanti kita akan bergeser pada adagium, bahwa pemimpin adalah gabungan antara karakter dan straregi.

Kita clear dengan medium strategi. Masing masing caleg tentu memiliki strategi pemenangan yang berbeda dan bahkan sama. Kenapa penulis katakan demikian?. Fakta di lapangan menunjukkan, strategi hampir sepadan dengan menu makanan atau sajian. Mulai dari yang paling elegan sampai yang paling pragmatis dengan konsep tawar menawar suara, tentu dengan sejumlah nominal. Sehingga caleg yang paling kuat secara finansial sangat optimitis dapat mengeruk suara pemilih dengan limpah ruah. Padahal sepenuhnya tidak demikian.

Strategi inilah yang menjadi pemicu awal seorang caleg dapat terpilih atau tidak.  Katanya demikian?. Faktanya, banyak juga caleg yang sudah menebarkan uang secara limpah ruah justru tidak mendapatkan dukungan secara massif pula. Kenapa?. Selain kembali pada takdir, tentu logika pemilih yang mungkin terlalu rasional. Di sana ada upaya imbal balik sebagaimana konsep dalam berdagang atau berbisnis. Modal akan disesuaikan bahkan harus melebihi keuntungan. Belum lagi nanti kita akan dihadapkan pada kebijakan yang prosedural dan subtansial.

Bergeser sedikit soal strategi, bagaimana seorang caleg tidak memiliki rekam data dan kebutuhan rakyat secara utuh. Sehingga suara yang penting “terpilih” mengalahkan idealisme apa yang akan dikerjakan ketika sudah terpilih. Kecuali hanya soal soal pragmatis seputar proyek dan traksaksi politis. Hal prinsip terkait tugas, pokok dan fungsi yang berkaitan amanah legislasi dan control terkadang tidak lebih dominan dibanding budgenting. Sehingga sekali lagi wajah wajah semu terhampar di hadapan rakyat, hingga sulit untuk dikenali, apakah mereka berjuang atas nama rakyat atau kepentingan mereka sendiri. Lebih parah lagi, hegemoni seperti ini menggerus motivasi individu dan kelompok masyarakat untuk memperjuangkan idealisme mereka di hadapan kekuasaan. Jangankan soal konstituen, partai yang menjadi kendaraannya pun kadang ditinggal atau tidak dikembangkan secara organisasi.

Lebih lucu lagi, banyak iklan caleg yang dengan gagah ingin menunjukkan bukti, bukan sekedar janji. Iklan ini menggelitik pada ingatan kita, bahwa bukti yang mana?. Yang nampak cuma bukti bahwa kenyataan setelah menjadi anggota legislatif semakin kaya, semakin glamor dan semakin jauh saja dari karakter sebelumnya.

Cuma sekedar masukan saja, bukti adalah komponen dari sebuah implementasi dan ia bersumber dari data yang kongkrit menyangkut seperangkat materi, anggaran dan alokasi bahkan distribusi (tasharruf). Contoh sederhananya, apabila seseorang ingin membuktikan sesuatu, maka sesuatu tersebut harus dipresentasikan secara kongkrit, logis dan komprehensif serta terukur. Bukti tanpa media yang jelas sama dengan pembohongan publik sejak dini. Nonsense!.

Kaitan dengan point mendasar lainnya adalah karakter. Point ini menjadi esensial sebagai media komunikasi dan serap aspirasi. Bukan tidak sedikit, caleg yang memunculkan penampakan lima tahun sekali. Setelah itu, jangankan menyerap aspirasi, disapa saja sudah enggan dan cuma elitis konyol saja yang ditunjukkan. Dalam tataran dan konteks sosial pun banyak yang angkuh dan jumawa.

Oleh karenanya, kita sepakat pada sebuah kesimpulan yang tentu menjadi alasan mendasar, yaitu prospek idealisme sudah barang pasti versus politik pragmatis. Dalam momentum inilah kita perlu sadar diri, bahwa kepemimpinan adalah isyarat komitmen yang kuat, konsistensi, kepekaan sosial serta kesediaan berkorban yang tinggi untuk bangsa dan negara. Dalam skala kecil, minimal bagi masing-masing konstituen kita tanpa batas waktu dan tempat, tanpa sekat kondisi dan situasi dan -tentu saja- tanpa gap apapun.

(*) Penulis adalah Ketua Gema Perkasa Indonesia Kab. Pasuruan dan Caleg Kab. Pasuruan dapil 4 (Pasrepan, Kejayan, Gondangwetan, Winongan dan Lumbang)  dari Partai Gerindra.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed