oleh

Pihak Terkait Dimohon Evaluasi Personil BPN Aceh Tenggara

image_pdfimage_print
Ilustrasi/net

Kutacane, Baranewsaceh. Co – warga Pardomuan II Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara(Agara), masih mengeluhkan kinerja Badan pertanahan nasional (BPN) Kabupaten Aceh Tenggara, terutama oknum Pegawai BPN berinisial (As), karena berkas dan pengukuran lahan 121 persil sudah hampir 1 tahun dilakukan, tetapi realisasi pensertifikasian Tanah secara lengkap(PTSL) belum selesai sampai sekarang, ujar salah seorang warga Pardomuan II khusus kepada Jurnalis Baranews.Aceh pada hari Kamis(23/8) pukul 11.30 Wib.

“Lihatlah Pak Wartawan kinerja orang ini, masa Map dan berkas yang sudah diberikan, baru sekarang dikerjakan, sehingga nanti akan memakan waktu lagi. Lagipula, baru sekarang diperintahkan membawa Surat tanah yang asli, kalau sebelum-sebelumnya dibilang, sudah kita persiapkan, ucap masyarakat yang gerah dan bosan melihat kinerja Oknum-oknum Pegawai BPN yang namanya tidak bersedia dipublikasikan.”

Konfirmasi Awak media ini kepada warga lain mengatakan, bahwa pemberkasan ini nampaknya diulang dari awal dan dimulai dari nol, Kita disuruh lagi mencari tetangga-tetangga dan tandatangan yang bersangkutan. Padahal dulunya kita disuruh mempersiapkan Fotocopy KTP,KK, Surat tanah,Pajak, dan Materai, tambahnya.”

Dari berkas yang diminta Kuli tinta ini kepada warga Pardomuan II, terlihat syarat-syarat untuk dipenuhi adalah Surat permohonan, Surat pernyataan tidak pernah dibuatkan Sertifikat Tanah,Surat pernyataan batas dan luas lahan, Surat hibah,dll. Hasil konfirmasi kepada Kabid BPN, Juanda mengucapkan, bahwa realisasi Sertifikat ini akan keluar paling lambat Desember 2018. Pada hari Minggu (26/8) Pegawai BPN datang ke Desa Pardomuan II, menindaklanjuti pekerjaan yang belum selesai, dengan mempertanyakan asal – usul tanah, dan berkas harus diketik.

Dihimbau kepada BPN Aceh dan Menteri Agraria dan Pertanahan nasional RI untuk memberi sanksi dan memutasi Pejabat/Pegawai BPN Aceh Tenggara, yang kerjanya dinilai lambat, kurang transparan, dan profesional; karena masyarakat gerah dan bosan melihat perilakunya dan kinerjanya. Informasi yang didapatkan pemburu berita ini, bahwa warga memberikan Rp.500.000,- dalam pengurusan PTSL, dan berkas desa Pardomuan II sama-sama diberikan dengan desa Lawe Loning Sepakat Kecamatan Lawe Sigala-gala, namun desa Lawe Loning Sepakat sudah rampung PTSLnya.

Selanjutnya, di desa Lawe Mantik dan desa Gaya Jaya masih ada masyarakat yang menunggu tugas dan tanggung-jawab BPN Aceh Tenggara. Program PTSL adalah salah satu program Presiden Joko Widodo disamping dana desa, infrastruktur, dan Revolusi mental.(P.Lubis)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed